---
title: "Bantuan hukum gratis di Papua Pegunungan: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi"
canonical: https://panduanwarga.org/bantuan-hukum/papua-pegunungan/
language: id-ID
reviewed: 2026-11-23
reviewed-by: "Kaiser Khan (https://panduanwarga.org/tentang/kaiser-khan/)"
publisher: "Panduan Warga (independen; bukan situs pemerintah)"
---

# Bantuan hukum gratis di Papua Pegunungan: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi

**Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Papua Pegunungan?**

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 tidak mencantumkan pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Papua Pegunungan. Mulailah dari Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan, yang dapat merujuk Anda ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi, atau Posbakum di pengadilan negeri dan pengadilan agama.

## Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Papua Pegunungan

Daftar BPHN tidak mencantumkan lembaga terakreditasi yang berkedudukan di provinsi ini.

BPHN masih mengelompokkan lembaga di Tanah Papua menurut provinsi sebelum pemekaran 2022. Tidak ada lembaga dalam daftar itu yang berkedudukan di kabupaten yang kini menjadi wilayah Papua Pegunungan menurut UU Nomor 16 Tahun 2022.

## Cara meminta bantuan hukum gratis

1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.
2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).
3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.
4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

## Pertanyaan yang sering diajukan

### Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

### Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

### Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

## Sumber

1. [BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat](https://bantuanhukum.bphn.go.id/obh-terdekat) (diakses 2026-11-23)
2. [JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027)](https://peraturan.bpk.go.id/Download/394133/permenkum-no-42-tahun-2025.pdf) (diakses 2026-11-23)
3. [peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum](https://peraturan.go.id/files/permenkum-no-37-tahun-2025.pdf) (diakses 2026-11-23)
4. [JDIH BPK: UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan](https://peraturan.bpk.go.id/Details/217799/uu-no-16-tahun-2022) (diakses 2026-11-23)
5. [JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum](https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fullText/2011/16TAHUN2011UU.htm) (diakses 2026-11-23)
6. [JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum](https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2013/42TAHUN2013PP.htm) (diakses 2026-11-23)
7. [peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum](https://peraturan.go.id/files/permenkum-no-34-tahun-2025.pdf) (diakses 2026-11-23)
8. [Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014)](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/Lampiran_Juklak_Perma_Nomor_1_Tahun_2014.pdf) (diakses 2026-11-23)

---

Sumber: Panduan Warga, https://panduanwarga.org/bantuan-hukum/papua-pegunungan/ (daftar lembaga disalin dari BPHN pada 2026-11-23). Informasi umum, bukan nasihat hukum; daftar resmi BPHN yang berlaku.
