--- title: "Kena PHK? Cara cek dan klaim JKP melalui SIAPKerja" canonical: https://panduanwarga.org/panduan/klaim-jkp-phk/ language: id-ID category: "Usaha & pekerjaan" reviewed: 2026-10-01 modified: 2026-10-01 publisher: "Panduan Warga (independen; bukan situs pemerintah)" reviewed-by: "Kaiser Khan (https://panduanwarga.org/tentang/kaiser-khan/)" --- # Kena PHK? Cara cek dan klaim JKP melalui SIAPKerja **Bagaimana cara cek dan klaim JKP setelah kena PHK?** JKP memberi uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi peserta yang terkena PHK. Menurut PP 6/2025, uang tunai sebesar 60% dari upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas atas upah Rp5.000.000 (paling banyak Rp3.000.000 per bulan), selama paling lama 6 bulan. Syaratnya masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan sebelum PHK, dan hak klaim hilang bila tidak diajukan dalam 6 bulan sejak PHK. Mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia tidak termasuk. ## Syarat klaim JKP setelah PHK - Nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan, akun SIAPKerja, identitas, rekening sendiri. - Dokumen bukti PHK sesuai jalur yang berlaku dan informasi pekerjaan terakhir. ## Langkah klaim JKP setelah PHK 1. **Periksa kepesertaan dan jenis pemutusan.** JKP berbeda dari JHT. Periksa program aktif dan alasan berakhirnya kerja pada kanal BPJS. 2. **Kumpulkan bukti PHK.** Minta dokumen resmi dari pemberi kerja dan ikuti petunjuk pelaporan PHK di portal JKP. 3. **Ajukan melalui SIAPKerja.** Masuk akun, lengkapi identitas, rekening, dan komitmen mencari kerja; ikuti verifikasi BPJS. 4. **Penuhi aktivitas bulan berikutnya.** Periksa asesmen, pencarian kerja atau pelatihan yang disyaratkan agar manfaat lanjutan tidak terhenti. ## Biaya klaim JKP setelah PHK Klaim JKP gratis dan tidak memerlukan calo. Uang tunai 60% dari upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja, dengan batas atas upah Rp5.000.000, sehingga paling banyak Rp3.000.000 per bulan selama 6 bulan (PP 6/2025 Pasal 21). Manfaat ini terpisah dari saldo JHT dan pesangon. ## JKP bukan JHT atau pesangon JKP berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan bagi peserta yang memenuhi syarat setelah PHK. JHT adalah manfaat tersendiri; kewajiban pemberi kerja terkait PHK juga merupakan persoalan terpisah. Batas waktunya diatur PP 6/2025 Pasal 40: hak atas JKP hilang jika pekerja tidak mengajukan klaim selama 6 bulan sejak PHK, sudah mendapat pekerjaan, atau meninggal dunia. Halaman prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan per 1 Oktober 2026 masih menyebut 3 bulan; PP yang berlaku menetapkan 6 bulan, tetapi ajukan secepatnya agar aman. ## Siapa berhak menurut PP 6/2025 JKP berlaku untuk pekerja tetap (PKWTT) maupun kontrak (PKWT), asalkan bersedia bekerja kembali. Pekerja kontrak hanya berhak bila diputus pengusaha sebelum kontrak berakhir. Masa iur yang dibutuhkan paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan kalender sebelum PHK. PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia dikecualikan. Jika pengusaha menunggak iuran sampai 3 bulan berturut-turut, BPJS tetap membayar uang tunai dan pengusaha wajib melunasi tunggakannya. Jika perusahaan pailit atau tutup dengan tunggakan paling lama 6 bulan, manfaat JKP tetap dibayarkan. - [BPJS Ketenagakerjaan: PP 6/2025 tentang perubahan PP 37/2021 (JKP)](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/peraturan/PP_Nomor_6_Tahun_2025.pdf) ## Tahap klaim dan tindak lanjut BPJS mengarahkan peserta menyiapkan bukti PHK, melapor dan mengajukan manfaat dengan akun SIAPKerja. Untuk pembayaran lanjutan, peserta perlu mengikuti aktivitas pencarian kerja atau pelatihan yang dipersyaratkan. Jika data upah atau status peserta keliru, hubungi pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan; jangan mengirim dokumen pribadi ke akun media sosial tidak resmi. ## Hal yang sering terlewat - Mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia dikecualikan dari JKP (PP 6/2025 Pasal 20). - Pekerja kontrak hanya berhak bila PHK terjadi sebelum kontrak berakhir. - Klaim JHT dan JKP memiliki syarat serta formulir yang berbeda. - Hak klaim hilang bila tidak diajukan dalam 6 bulan sejak PHK. ## Pertanyaan yang sering diajukan ### Apakah JKP sama dengan pesangon? Tidak. JKP adalah manfaat jaminan sosial dengan syarat sendiri; urusan pesangon ditangani terpisah. ### Apakah pembayaran otomatis selama enam bulan? Tidak. BPJS mensyaratkan pengajuan dan aktivitas lanjutan yang sesuai untuk bulan-bulan berikutnya. ### Berapa maksimal uang tunai JKP per bulan? Rp3.000.000, karena uang tunai 60% dari upah terakhir yang dilaporkan dan upah dibatasi Rp5.000.000 (PP 6/2025 Pasal 21). Manfaat diberikan paling lama 6 bulan. ### Berapa lama batas waktu klaim JKP? 6 bulan sejak PHK menurut PP 6/2025 Pasal 40. Halaman prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan masih menyebut 3 bulan, jadi ajukan secepatnya. ## Sumber resmi 1. [BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Kehilangan Pekerjaan](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-kehilangan-pekerjaan.html) (diakses 2026-09-23) 2. [BPJS Ketenagakerjaan: prosedur klaim JKP](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html) (diakses 2026-09-23) 3. [JKP Kemnaker: informasi peserta](https://jkp.go.id/peserta) (diakses 2026-10-01) 4. [BPJS Ketenagakerjaan: PP 6/2025 (perubahan PP 37/2021 tentang JKP)](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/peraturan/PP_Nomor_6_Tahun_2025.pdf) (diakses 2026-10-01) ## Panduan terkait - [Sengketa kerja dan PHK: perundingan bipartit, mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial](https://panduanwarga.org/panduan/sengketa-phk-bipartit-mediasi/) - [UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: status, aturan yang masih berlaku, dan langkah sekarang](https://panduanwarga.org/panduan/uu-pelindungan-ketenagakerjaan/) - [Cara cek saldo JHT di JMO dan memilih jalur klaim](https://panduanwarga.org/panduan/jht-jmo/) --- Sumber: Panduan Warga, https://panduanwarga.org/panduan/klaim-jkp-phk/ (diperiksa 2026-10-01). Informasi umum, bukan nasihat hukum atau keuangan; ketentuan instansi terbaru berlaku.