---
title: "Cara membuat SKCK online dan di Polres: syarat, biaya, masa berlaku"
canonical: https://panduanwarga.org/panduan/skck/
language: id-ID
category: "Identitas & keluarga"
reviewed: 2026-10-01
modified: 2026-10-01
publisher: "Panduan Warga (independen; bukan situs pemerintah)"
reviewed-by: "Kaiser Khan (https://panduanwarga.org/tentang/kaiser-khan/)"
---

# Cara membuat SKCK online dan di Polres: syarat, biaya, masa berlaku

**Bagaimana cara membuat SKCK online dan di Polres?**

SKCK diterbitkan Polri. Pendaftaran daring kini melalui Super App Presisi, bukan portal skck.polri.go.id yang telah menutup registrasi. Siapkan identitas dan berkas sesuai tujuan; SKCK berlaku enam bulan sejak diterbitkan. Sejak Perpol 1/2026 berlaku 20 Mei 2026, SKCK diterbitkan secara elektronik lewat aplikasi layanan digital Polri, untuk satu keperluan dan satu negara tujuan, dan pemohon wajib peserta aktif JKN.

## Syarat membuat SKCK

- KTP-el, KK, dan akta kelahiran atau ijazah sesuai daftar unit pelayanan.
- Pas foto dan data sidik jari sesuai instruksi Polri; periksa persyaratan untuk WNI atau WNA.

## Langkah membuat SKCK

1. **Pilih tujuan SKCK.** Pastikan tujuan penggunaan dan unit Polri yang berwenang; kebutuhan kerja di luar negeri dapat berbeda dari keperluan lokal.
2. **Daftar di kanal resmi.** Buka Super App Presisi Polri atau tanyakan loket Polres setempat. Isi identitas sesuai KTP-el dan unggah berkas bila mendaftar daring.
3. **Verifikasi dan bayar.** Ikuti verifikasi identitas dan sidik jari yang diminta, lalu bayar hanya melalui kanal PNBP yang ditunjuk.
4. **Periksa hasil.** Periksa nama, tujuan, tanggal terbit, dan masa berlaku sebelum menyerahkan SKCK kepada pihak peminta.

## Biaya membuat SKCK

Polri mencantumkan biaya PNBP SKCK Rp30.000; periksa tarif dan metode pembayaran di unit penerbit sebelum membayar. Masa berlaku enam bulan bukan janji waktu proses.

Tarif SKCK (PNBP) dan keringanan menurut Perpol 12/2021

| Pemohon | Tarif | Dokumen tambahan |
| --- | --- | --- |
| Umum | Rp30.000 | - |
| Masyarakat tidak mampu | Rp0 | Surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa |
| Terdampak bencana atau keadaan kahar | Rp0 | Bukti status keadaan darurat bencana dari presiden, gubernur, atau bupati/wali kota |
| Pelajar/mahasiswa | Rp15.000 | Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Jakarta Pintar |
| Pelaku UMKM | Rp15.000 | Izin usaha mikro, kecil, dan menengah atau surat keterangan dari dinas |
| Keperluan sosial, keagamaan, atau kenegaraan | Rp15.000 | Surat keterangan dari Kemensos/Dinas Sosial, Kemenag, atau Kemensetneg |

## SKCK baru, masa berlaku, dan tujuan luar negeri

Perpol 1/2026 tidak mengatur jalur perpanjangan tersendiri. Setiap SKCK berlaku 6 bulan untuk satu keperluan dan satu negara tujuan, jadi ajukan SKCK baru lewat aplikasi layanan digital Polri untuk keperluan baru atau setelah masa berlaku habis. SKCK diterbitkan secara elektronik oleh Baintelkam Polri atau Ditintelkam Polda; penandatanganan manual hanya di Mabes Polri, Polda, atau Polres, sedangkan pengambilan dapat di kantor polisi terdekat sesuai pilihan di aplikasi.

Jika aplikasi tidak dapat memverifikasi KTP-el, gunakan dukungan resmi Polri dan jangan mengirim NIK kepada jasa tidak dikenal.

## Aturan SKCK terbaru: Perpol 1/2026

Perpol 1/2026 menggantikan Perpol 6/2023. SKCK diajukan lewat fitur SKCK di aplikasi layanan digital Polri: isi domisili, data diri, pasfoto (latar merah untuk WNI, kuning untuk WNA), keperluan, serta lokasi dan tanggal penerbitan. Periksa laman pratinjau, isi pernyataan kebenaran data, lalu bayar. SKCK bisa dicetak dari aplikasi atau diambil di kantor polisi terdekat, termasuk oleh orang lain dengan surat kuasa.

SKCK dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, berlaku 6 bulan, dan hanya untuk satu keperluan serta satu negara tujuan, misalnya melamar kerja, melanjutkan pendidikan, atau penerbitan visa. Loket manual dipakai bila aplikasi dinyatakan tidak berfungsi; dokumennya KTP, KK, akta kelahiran, ijazah terakhir, pasfoto, bukti JKN aktif, dan paspor yang berlaku minimal 6 bulan untuk keperluan luar negeri.

- [Perpol 1/2026 tentang Penerbitan SKCK (JDIH BPK)](https://peraturan.bpk.go.id/Details/349792/peraturan-polri-no-1-tahun-2026)

## Hal yang sering terlewat

- Portal registrasi lama sudah tidak dipakai untuk aplikasi baru.
- Daftar syarat SKCK di situs lain dapat sudah usang sejak Perpol 1/2026 berlaku 20 Mei 2026; ikuti petunjuk di aplikasi layanan digital Polri.
- Status JKN nonaktif menghambat permohonan; cek dan aktifkan BPJS Kesehatan sebelum mendaftar SKCK.
- Keperluan atau negara tujuan yang keliru membuat SKCK tidak dapat dipakai; periksa laman pratinjau sebelum membayar.

## Pertanyaan yang sering diajukan

### Apakah SKCK bisa dipakai selamanya?

Tidak. Polri menyatakan masa berlaku enam bulan sejak terbit.

### Berapa biaya SKCK 2026?

Tarif PNBP SKCK Rp30.000, dibayar lewat metode pembayaran resmi di aplikasi atau loket. Perpol 12/2021 memberi tarif Rp0 bagi warga tidak mampu (dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa) dan korban bencana, serta Rp15.000 bagi pelajar/mahasiswa pemegang KIP atau KJP, pelaku UMKM, dan keperluan sosial, keagamaan, atau kenegaraan.

### Apakah BPJS Kesehatan harus aktif untuk membuat SKCK?

Ya. Perpol 1/2026 mensyaratkan pemohon terdaftar sebagai peserta aktif JKN, dan statusnya dicek lewat pertukaran data dengan BPJS Kesehatan. Pengecualian berlaku bagi WNI yang berada di luar negeri serta WNA yang tidak bekerja atau bekerja kurang dari 6 bulan. Di loket, bukti dapat berupa tangkapan layar status aktif atau bukti bayar iuran bulan berjalan.

### Bisakah satu SKCK dipakai untuk beberapa keperluan?

Tidak. Satu SKCK diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu negara tujuan, dan berlaku 6 bulan. SKCK untuk melamar kerja tidak otomatis bisa dipakai untuk visa.

### Bagaimana membuat SKCK untuk luar negeri?

Ajukan di fitur SKCK aplikasi layanan digital Polri, pilih keperluan (misalnya penerbitan visa atau izin tinggal) dan negara tujuan, serta siapkan paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. SKCK sudah dwibahasa Indonesia-Inggris. SKCK diterbitkan secara elektronik oleh Baintelkam Polri atau Ditintelkam Polda menurut Perpol 1/2026.

### Bolehkah SKCK diambil orang lain?

Boleh. Selain dicetak dari aplikasi, SKCK dapat diambil di kantor polisi terdekat, dan pengambilannya dapat diwakilkan dengan surat kuasa sesuai format lampiran Perpol 1/2026.

## Sumber resmi

1. [Polri Humas 2026: PNBP SKCK Rp30.000](https://www.humas.polri.go.id/news/detail/2399204-pelayanan-skck-ramah-humanis-dan-bebas-pungli-polresta-pati-tegaskan-biaya-resmi-hanya-rp30-ribu) (diakses 2026-09-23)
2. [Perpol 1/2026 tentang Penerbitan SKCK (JDIH BPK)](https://peraturan.bpk.go.id/Details/349792/peraturan-polri-no-1-tahun-2026) (diakses 2026-09-25)
3. [Perpol 12/2021 tentang tarif Rp0 PNBP Polri, termasuk SKCK (JDIH BPK)](https://peraturan.bpk.go.id/Details/225056/perpol-no-12-tahun-2021) (diakses 2026-09-25)
4. [Perpol 11/2024 perubahan Perpol 12/2021 (JDIH BPK)](https://peraturan.bpk.go.id/Details/309674/perpol-no-11-tahun-2024) (diakses 2026-09-25)

## Panduan terkait

- [Cara membuat KTP-el pertama: syarat, perekaman, dan biaya](https://panduanwarga.org/panduan/ktp-el/)
- [Mobile JKN: cek kepesertaan BPJS Kesehatan dan ambil antrean](https://panduanwarga.org/panduan/mobile-jkn/)
- [Cara membuat dan mengganti paspor melalui M-Paspor](https://panduanwarga.org/panduan/paspor/)

---

Sumber: Panduan Warga, https://panduanwarga.org/panduan/skck/ (diperiksa 2026-10-01). Informasi umum, bukan nasihat hukum atau keuangan; ketentuan instansi terbaru berlaku.
