Uang sehari-hari
Cara daftar NPWP dan lapor SPT tahunan di Coretax DJP
Panduan Coretax DJP untuk aktivasi NIK sebagai NPWP, menyiapkan akun, dan melapor SPT tahunan orang pribadi melalui kanal pajak resmi.
JAWABAN SINGKAT
Bagaimana cara daftar NPWP dan lapor SPT tahunan di Coretax DJP?
Untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, buka Coretax DJP, pilih pendaftaran perorangan dengan NIK, verifikasi kontak dan identitas, lalu periksa email untuk NPWP digital. Untuk SPT tahunan, masuk ke akun Coretax, buat konsep SPT orang pribadi, periksa data yang terisi otomatis, lengkapi, lalu tanda tangani dan kirim. Pendaftaran dan pelaporan adalah dua tugas berbeda.
Lihat 18 rujukan resmi ↓Buka layanan resmi ↗coretaxdjp.pajak.go.id
Daftar isi panduan
Syarat daftar NPWP dan lapor SPT di Coretax
- NIK, data KTP-el, email dan nomor ponsel aktif.
- Bukti potong, catatan penghasilan, harta dan kewajiban untuk tahun pajak yang dilaporkan.
Langkah daftar NPWP dan lapor SPT di Coretax
Pastikan tugas pajak Anda
Bila belum terdaftar, pilih pendaftaran wajib pajak. Bila sudah memiliki akun, masuk dan siapkan SPT; jangan mendaftar ulang.
Daftar atau aktifkan akun melalui Coretax
Gunakan coretaxdjp.pajak.go.id; ikuti verifikasi OTP dan swafoto yang diminta. Simpan pesan resmi berisi akses atau NPWP digital.
Buat dan periksa SPT
Di menu SPT, buat konsep untuk tahun pajak yang benar. Periksa data terisi otomatis dan bukti potong, lalu lengkapi bagian yang belum benar.
Kirim dan simpan bukti
Ikuti proses penandatanganan dan tombol Bayar dan Lapor. Jika kurang bayar, selesaikan pembayaran sesuai kode billing sebelum menganggap laporan selesai.
Biaya daftar NPWP dan lapor SPT di Coretax
Pendaftaran NPWP dan penggunaan kanal pelaporan resmi tidak memerlukan biaya jasa perantara. Pajak yang terutang berbeda dari biaya mengakses layanan; jumlahnya mengikuti data dan aturan pajak masing-masing.
| Kewajiban | Batas waktu | Sanksi bila terlambat |
|---|---|---|
| SPT Tahunan PPh orang pribadi | 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret) | Denda Rp100.000 |
| SPT Tahunan PPh badan | 4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April jika tahun buku = tahun kalender) | Denda Rp1.000.000 |
| SPT Masa PPN | Akhir bulan berikutnya | Denda Rp500.000 |
| SPT Masa lainnya (mis. PPh 21/26) | Tanggal 20 bulan berikutnya | Denda Rp100.000 |
| Pelunasan kurang bayar SPT Tahunan (PPh 29) | Sebelum SPT disampaikan, paling lambat batas lapor | Bunga per bulan, maks. 24 bulan (Oktober 2026: 1,01%) |
Cek kembali biaya, ketersediaan jadwal, dan persyaratan melalui sumber resmi terkait ↗ sebelum mengajukan atau membayar.
NPWP baru, aktivasi akun, dan NIK
DJP menjelaskan pendaftaran baru melalui pilihan Perorangan, Memiliki NIK, lalu aktivasi NIK. Pemohon memvalidasi email, ponsel dan foto. NPWP tersedia secara digital melalui email; kartu fisik tidak otomatis dikirim.
Orang yang sudah terdaftar menggunakan jalur aktivasi atau pemulihan akun yang sesuai. Jika data Dukcapil tidak cocok, periksa ejaan dan data kependudukan sebelum mengulang. Jangan kirim OTP kepada pihak yang mengaku membantu.
SPT tahunan orang pribadi
Coretaxpedia DJP menjelaskan alur Buat Konsep SPT, pilih PPh Orang Pribadi dan periode, lalu periksa hasil Posting sebelum mengisi sisanya. Status kurang bayar memerlukan langkah pembayaran; simpan bukti setelah status SPT Dilaporkan.
Coretax Form dan M-Pajak tersedia untuk tugas atau kelompok pengguna tertentu. Periksa syarat versi formulir sebelum memilihnya; jangan berasumsi semua orang dapat memakai jalur yang sama.
Batas waktu lapor SPT dan denda keterlambatan
SPT Tahunan PPh orang pribadi wajib disampaikan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 31 Maret. SPT Tahunan PPh badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 30 April bila tahun bukunya sama dengan tahun kalender (UU KUP Pasal 3 ayat (3)).
Kekurangan pajak dalam SPT Tahunan (PPh Pasal 29) harus dilunasi sebelum SPT disampaikan dan tidak boleh melewati batas waktu lapor. Di Coretax, SPT kurang bayar baru tercatat dilaporkan pada tanggal kode billing dibayar, atau pada tanggal Anda klik Bayar dan Lapor jika memakai saldo deposit.
Batas lapor SPT Tahunan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan, tetapi sejak PER-3/PJ/2026 (16 Maret 2026) hanya bagi: orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan belum selesai menyusun laporan keuangan; orang pribadi tanpa usaha yang belum menerima bukti potong PPh 21 dari pemberi kerja; dan badan yang laporan keuangannya atau auditnya belum selesai. Pemberitahuan perpanjangan disampaikan secara elektronik lewat Portal Wajib Pajak sebelum batas waktu berakhir, disertai penghitungan sementara pajak terutang dan bukti pelunasan kekurangan pajak (UU KUP Pasal 3 ayat (4) dan (5)).
SPT yang terlambat atau tidak disampaikan dikenai denda Rp100.000 untuk SPT Tahunan orang pribadi, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan badan, Rp500.000 untuk SPT Masa PPN, dan Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya (UU KUP Pasal 7 ayat (1)). Denda ini tidak dikenakan antara lain kepada orang pribadi yang telah meninggal dunia atau WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia (Pasal 7 ayat (2)).
Untuk SPT Tahunan tahun pajak 2025, DJP menghapus denda dan bunga bagi orang pribadi yang lapor atau bayar sampai 30 April 2026 (KEP-55/PJ/2026), dan bagi badan sampai 1 bulan setelah jatuh tempo (KEP-71/PJ/2026). Kebijakan ini khusus tahun pajak 2025 dan sudah berakhir.
Bunga karena terlambat membayar
Pajak yang dibayar setelah jatuh tempo dikenai bunga per bulan, dihitung sejak jatuh tempo sampai tanggal pembayaran, paling lama 24 bulan. Bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan (UU KUP Pasal 9 ayat (2a) dan (2b), sebagaimana diubah UU 6 Tahun 2023).
Tarif bunga per bulan dihitung dari suku bunga acuan ditambah 5%, lalu dibagi 12, dan ditetapkan Menteri Keuangan setiap bulan. Yang dipakai adalah tarif yang berlaku pada tanggal sanksi mulai dihitung (Pasal 9 ayat (2c)).
Tarif untuk 1–31 Oktober 2026 adalah 1,01% per bulan (KMK Nomor 47/MK/EF.2/2026); untuk 1–30 September 2026 tarifnya 1,02% (KMK 40/MK/EF.2/2026). Contoh: PPh Rp2.000.000 yang jatuh tempo 15 September 2026 tetapi baru dibayar 20 Oktober 2026 dihitung terlambat 2 bulan, sehingga bunganya 2 × 1,02% × Rp2.000.000 = Rp40.800.
Aktivasi akun Coretax bagi wajib pajak lama
Jika Anda pernah memakai DJP Online, akun Anda sudah aktif. Buka coretaxdjp.pajak.go.id, klik Lupa Kata Sandi?, isi ID Pengguna dengan NIK, pilih email atau nomor HP yang terdaftar, isi captcha, centang pernyataan, lalu klik Kirim. Buka tautan dari email ber-domain @pajak.go.id, lalu buat kata sandi baru dan passphrase.
Jika Anda punya NPWP tetapi belum pernah memiliki akun DJP Online, pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak. Centang "Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?", isi NPWP lalu klik Cari, ambil swafoto dan klik Validasi Foto, isi email dan nomor HP yang terdaftar, centang pernyataan, lalu klik Simpan. Tautan aktivasi dikirim ke email Anda.
Aktivasi akun dan pembuatan kode otorisasi juga bisa dilakukan di aplikasi M-Pajak untuk wajib pajak orang pribadi, kecuali WNA dan warisan belum terbagi. Unduh M-Pajak hanya dari Google Play Store atau App Store.
Aktivasi akun tidak punya batas waktu, tetapi harus selesai sebelum Anda memakai layanan Coretax, misalnya untuk lapor SPT. Aktivasi akun juga tidak menentukan aktif atau tidaknya NPWP.
Lupa kata sandi, atau email dan nomor HP sudah berubah
Jika lupa kata sandi, klik Lupa Kata Sandi? di laman login Coretax dan masukkan NIK. Tautan untuk mengatur ulang kata sandi dikirim ke email atau nomor HP yang terdaftar. Proses ini tidak lagi memakai EFIN.
Jika email atau nomor HP lama tidak bisa diakses lagi, gunakan menu Aktivasi Akun Wajib Pajak dan masukkan email serta nomor HP baru di bagian detail kontak. Sistem akan mengirim OTP ke email dan nomor baru itu untuk verifikasi. Cara yang sama tersedia di M-Pajak.
Jika kolom tujuan konfirmasi kosong saat mengatur ulang kata sandi, pastikan ID Pengguna diisi dengan NIK. Jika masih kosong, ganti email dan nomor HP lewat menu Aktivasi Akun Wajib Pajak. Jika tetap gagal, hubungi Kring Pajak 1500200 atau datang ke KPP terdekat.
EFIN, kode otorisasi, dan sertifikat elektronik
EFIN tidak lagi diperlukan. Langkah aktivasi akun dan pengaturan ulang kata sandi di Coretax tidak meminta EFIN, dan sejak pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 (dilaporkan tahun 2026) EFIN tidak dipakai lagi.
Semua dokumen di Coretax, termasuk SPT, harus ditandatangani secara elektronik. Anda bisa memakai sertifikat elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) atau Kode Otorisasi DJP (PMK 81 Tahun 2024); DJP menegaskan seluruh layanan perpajakan, termasuk pembuatan kode otorisasi, tidak dipungut biaya.
Cara membuat kode otorisasi: login ke Coretax, buka Portal Saya, pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik, pilih Kode Otorisasi DJP, buat passphrase, centang pernyataan, lalu klik Simpan. Cek statusnya di Portal Saya > Profil Saya > Nomor Identifikasi Eksternal > tab Digital Certificate. Jika statusnya Invalid, klik Periksa Status lalu Menghasilkan sampai status berubah menjadi Valid.
Kata sandi dipakai untuk masuk ke akun, sedangkan passphrase dipakai untuk menandatangani dokumen. Jika lupa passphrase, ajukan kode otorisasi baru dengan langkah yang sama. Kode otorisasi punya masa berlaku; cek tanggal berakhirnya di tab Digital Certificate dan perpanjang lewat Coretax sebelum lapor SPT.
Akun badan dan instansi pemerintah tidak diberi kode otorisasi. Dokumennya ditandatangani oleh orang pribadi yang ditunjuk sebagai wakil atau kuasa, dengan kode otorisasi atau sertifikat elektronik miliknya sendiri.
NPWP 16 digit dan NIK
Bagi orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, NPWP adalah NIK (UU KUP Pasal 2 ayat (1a) sebagaimana diubah UU HPP). Wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk memakai NPWP format 16 digit (PMK 112/PMK.03/2022).
Sejak 1 Juli 2024, NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit dipakai di layanan DJP dan layanan pihak lain (PMK 136 Tahun 2023). NIK baru berfungsi sebagai NPWP setelah diaktivasi DJP, baik atas permohonan pendaftaran maupun secara jabatan.
Pemadanan NIK dengan NPWP secara mandiri berakhir pada 31 Desember 2024. Jika NIK Anda belum dipadankan, datang ke KPP agar pemadanan dilakukan oleh petugas.
Hal yang sering terlewat
- Tahun pajak berbeda dari tahun saat formulir dikirim.
- Data otomatis tetap perlu diperiksa; kesalahan bukti potong atau harta tidak dibetulkan hanya dengan menekan kirim.
- Gunakan domain resmi DJP; jangan membayar perantara untuk mengaktifkan akun.
- Menunggu mendekati 31 Maret untuk aktivasi akun atau membuat kode otorisasi. Aktivasi tidak punya batas waktu, tetapi harus selesai sebelum lapor SPT.
- Mengklik tautan aktivasi atau reset kata sandi yang tidak berasal dari domain @pajak.go.id.
- Menyamakan kata sandi (untuk login) dengan passphrase (untuk tanda tangan). Lupa passphrase berarti Anda perlu mengajukan kode otorisasi baru.
- Menganggap SPT kurang bayar sudah terlapor setelah klik Bayar dan Lapor. Jika memakai kode billing, SPT baru tercatat dilaporkan saat kode billing dibayar.
- Menganggap penghapusan sanksi sampai 30 April berlaku setiap tahun. Kebijakan itu hanya untuk SPT Tahunan tahun pajak 2025.
- Mencari bukti penerimaan elektronik (BPE) SPT Tahunan di menu Dokumen Saya. BPE hanya dikirim lewat email dan bisa dikirim ulang dari daftar SPT Dilaporkan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah NIK langsung berarti semua orang wajib lapor SPT?
Tidak. Kewajiban perpajakan bergantung pada status dan keadaan masing-masing; aktivasi NIK dan kewajiban melapor tidak boleh disamakan.
Jika SPT berstatus kurang bayar, apakah sudah selesai?
Belum. Ikuti petunjuk pembayaran dan periksa status SPT Dilaporkan pada akun Coretax.
Saya lupa kata sandi Coretax, dan email atau nomor HP lama sudah tidak aktif. Apa yang harus dilakukan?
Buka coretaxdjp.pajak.go.id dan pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak. Isi NPWP, ambil swafoto, lalu masukkan email dan nomor HP baru. Verifikasi dengan OTP yang dikirim ke kontak baru, centang pernyataan, lalu simpan. Tautan aktivasi akan dikirim ke email baru. Cara yang sama tersedia di aplikasi M-Pajak. Jika tetap gagal, hubungi Kring Pajak 1500200 atau KPP terdekat.
Kode otorisasi Coretax untuk apa, dan bagaimana jika statusnya Invalid?
Kode Otorisasi DJP adalah tanda tangan elektronik gratis dari DJP untuk menandatangani SPT dan dokumen lain di Coretax. Anda tidak bisa lapor SPT tanpa kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Buat lewat Portal Saya > Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik. Jika statusnya Invalid, buka Portal Saya > Profil Saya > Nomor Identifikasi Eksternal > Digital Certificate, klik Periksa Status lalu Menghasilkan. Jika belum berhasil, ajukan ulang.
Kapan batas lapor SPT Tahunan, dan apakah bisa diperpanjang?
Orang pribadi paling lambat 31 Maret, sedangkan badan paling lambat 30 April jika tahun bukunya sama dengan tahun kalender. Perpanjangan paling lama 2 bulan kini hanya untuk wajib pajak tertentu menurut PER-3/PJ/2026, misalnya karyawan yang belum menerima bukti potong PPh 21 atau pelaku usaha yang laporan keuangannya belum selesai, dan harus diberitahukan secara elektronik sebelum batas waktu. Penghapusan sanksi sampai 30 April 2026 hanya berlaku untuk SPT Tahunan tahun pajak 2025 dan sudah berakhir.
Berapa denda telat lapor SPT Tahunan pribadi?
Rp100.000 per SPT; untuk SPT Tahunan badan Rp1.000.000. Jika ada kurang bayar yang dilunasi setelah batas waktu, ada tambahan bunga per bulan sejak batas waktu sampai tanggal bayar, paling lama 24 bulan. Tarif untuk Oktober 2026 adalah 1,01% per bulan (KMK 47/MK/EF.2/2026).
Apakah NPWP 16 digit sama dengan NIK?
Ya, untuk orang pribadi penduduk Indonesia NPWP adalah NIK, dan NIK dipakai untuk login Coretax. Wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk memakai NPWP 16 digit tersendiri. Jika NIK Anda belum dipadankan dengan NPWP, pemadanan kini hanya bisa dilakukan petugas di KPP.
Sumber dan pemeriksaan
Panduan disusun berdasarkan sumber berikut. Pemeriksaan isi panduan: . Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan editorial terhadap informasi publik, bukan peninjauan oleh petugas instansi atau penasihat profesional. Ditinjau oleh Kaiser Khan, penerbit Panduan Warga.
- DJP Coretaxpedia: pendaftaran WP orang pribadi www.pajak.go.id · Diakses 23 September 2026
- DJP Coretaxpedia: lapor SPT tahunan orang pribadi www.pajak.go.id · Diakses 23 September 2026
- DJP: panduan SPT tahunan Coretax www.pajak.go.id · Diakses 23 September 2026
- UU 28 Tahun 2007 (UU KUP) — JDIH BPK peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
- UU 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja; KUP Pasal 9) — JDIH BPK peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
- UU 7 Tahun 2021 (HPP) — JDIH BPK peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
- PMK 81 Tahun 2024 — JDIH BPK peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
- PMK 112/PMK.03/2022 — JDIH BPK peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
- PMK 136 Tahun 2023 — JDIH BPK peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
- KMK 40/MK/EF.2/2026 (tarif bunga September 2026) — DJP www.pajak.go.id · Diakses 25 September 2026
- Siaran pers DJP: relaksasi SPT Tahunan OP 2025 (KEP-55/PJ/2026) pajak.go.id · Diakses 25 September 2026
- Pengumuman DJP: penghapusan sanksi SPT Tahunan badan 2025 (KEP-71/PJ/2026) www.pajak.go.id · Diakses 25 September 2026
- Pengumuman DJP: aktivasi akun dan KO DJP lewat M-Pajak www.pajak.go.id · Diakses 25 September 2026
- Coretaxpedia (FAQ resmi Coretax DJP) pajak.go.id · Diakses 25 September 2026
- DJP: EFIN Tinggal Kenangan pada Era Coretax DJP www.pajak.go.id · Diakses 25 September 2026
- DJP: PER-3/PJ/2026 tentang tata cara penyampaian SPT www.pajak.go.id · Diakses 1 Oktober 2026
- DJP: batas waktu aktivasi akun Coretax dan pembuatan kode otorisasi (layanan gratis) www.pajak.go.id · Diakses 1 Oktober 2026
- Kemenkeu: KMK tarif bunga sanksi administrasi fiskal.kemenkeu.go.id · Diakses 1 Oktober 2026
Ketentuan instansi terbaru berlaku bila ada perbedaan. Metode editorial · Laporkan koreksi · Versi Markdown