Pajak UMKM: PPh final 0,5%, bebas omzet Rp500 juta, dan cara setor di Coretax

Yang perlu disiapkan

• NIK yang sudah aktif sebagai NPWP, akun Coretax, dan Kode Otorisasi DJP untuk tanda tangan elektronik.
• Catatan omzet harian atau bulanan dari semua tempat jualan: toko, pesanan langsung, aplikasi, dan marketplace.
• Dokumen tagihan atau bukti potong dari pihak lain yang memotong atau memungut PPh atas penjualan Anda.
• Bentuk usaha Anda (orang pribadi, perseroan perorangan, koperasi, CV, atau PT) dan tahun mulai terdaftar sebagai wajib pajak.
• Daftar harta dan utang per 31 Desember untuk SPT Tahunan.
• Rekening bank atau saluran pembayaran untuk membayar kode billing.

Cara menghitung dan menyetor pajak UMKM

1. Aktifkan NIK sebagai NPWP

   Orang pribadi yang menjalankan usaha wajib mendaftar paling lama 1 bulan setelah usaha dimulai (PMK 81/2024 Pasal 17 ayat (1)). Bagi penduduk Indonesia, NPWP adalah NIK yang sudah diaktifkan DJP; pendaftaran gratis di coretaxdjp.pajak.go.id atau di Kantor Pelayanan Pajak.

2. Pastikan Anda boleh memakai PPh final

   Syaratnya: orang pribadi, perseroan perorangan satu pendiri, atau koperasi, dengan omzet tahun sebelumnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti dokter, konsultan, atau pembuat konten, tidak termasuk.

3. Catat omzet setiap bulan

   Omzet adalah seluruh uang yang diterima dari usaha sebelum dikurangi biaya dan sebelum dikurangi potongan harga. Jumlahkan omzet dari semua tempat jualan, dan hitung secara kumulatif sejak Januari.

4. Hitung pajak bulan itu

   Orang pribadi membayar 0,5% hanya atas bagian omzet setelah total omzet sejak Januari melewati Rp500 juta. Perseroan perorangan dan koperasi membayar 0,5% dari seluruh omzet bulan itu.

5. Setor lewat kode billing di Coretax

   Buat kode billing di menu Pembayaran > Layanan Mandiri Kode Billing dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420, lalu bayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Setoran yang sudah tervalidasi dianggap sebagai lapor SPT Masa.

6. Lapor SPT Tahunan

   Laporkan omzet setahun, harta, dan utang di Coretax paling lambat 31 Maret untuk orang pribadi, atau 30 April untuk badan. Setoran PPh final yang sudah dibayar terisi otomatis di konsep SPT.

Tarif PPh final UMKM dan biaya mengurusnya

Mendaftar NPWP, membuat kode billing, dan melapor SPT di Coretax tidak dipungut biaya. Tarif PPh final 0,5% dari omzet bruto setiap bulan. Bagi orang pribadi, bagian omzet sampai Rp500.000.000 dalam setahun, dihitung kumulatif sejak bulan pertama, tidak dikenai PPh. Perseroan perorangan dan koperasi tidak mendapat pembebasan Rp500 juta, sehingga 0,5% dihitung dari seluruh omzet.

Omzet dihitung sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, atau potongan sejenis (PP 55/2022 Pasal 60 ayat (4)). Jika omzet tahun berjalan melewati Rp4,8 miliar, tarif 0,5% tetap dipakai sampai akhir tahun itu, lalu tahun berikutnya berlaku tarif umum. Terlambat lapor SPT Tahunan didenda Rp100.000 untuk orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk badan (UU KUP Pasal 7), dan pajak yang terlambat dibayar dikenai bunga per bulan. Panduan layanan DJP tentang surat keterangan PP 55 yang terbit 2025 masih menyebut CV, firma, PT, dan BUMDes sebagai pengguna; kami mengikuti PP 20/2026 yang lebih baru.

Siapa yang boleh memakai PPh final 0,5% sejak PP 20/2026

PP 20/2026, ditetapkan dan diundangkan 22 April 2026, mengubah PP 55/2022. Kini PPh final 0,5% berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi, dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (Pasal 57 ayat (1)). Batas itu diuji dari omzet tahun pajak sebelumnya, termasuk penghasilan dari pekerjaan bebas.

Skema ini tidak berlaku bagi penghasilan dari pekerjaan bebas, misalnya dokter, pengacara, konsultan, pemain musik, pembuat konten daring, agen asuransi, atau distributor penjualan berjenjang. Wajib pajak yang memilih tarif umum harus memberi tahu DJP dan tidak dapat kembali ke PPh final pada tahun-tahun berikutnya.

Jika omzet seorang pribadi bersama semua perseroan perorangan yang ia dirikan melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, mereka tidak dapat lagi memakai PPh final pada tahun-tahun berikutnya. Bagi suami-istri yang pisah harta atau istri yang memilih menjalankan kewajiban pajak sendiri, omzet keduanya digabung untuk menguji batas ini.

• DJP: PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan PP 55/2022 ↗
• DJP: naskah PP 20/2026 (PDF) ↗

Batas Rp500 juta dan cara menghitung

Bagi orang pribadi, bagian omzet sampai Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh, dihitung kumulatif sejak bulan pertama tahun pajak (PP 55/2022 Pasal 60 ayat (2) dan (3), yang tidak diubah PP 20/2026). Pembebasan ini tidak berlaku untuk perseroan perorangan dan koperasi.

Contoh: omzet toko Anda Rp60.000.000 setiap bulan. Sampai Agustus totalnya Rp480.000.000, jadi belum ada pajak. Pada September total menjadi Rp540.000.000, sehingga yang dikenai pajak adalah Rp40.000.000 × 0,5% = Rp200.000. Mulai Oktober, pajaknya Rp60.000.000 × 0,5% = Rp300.000 per bulan.

Jika omzet tahun berjalan melewati Rp4,8 miliar, tarif 0,5% tetap berlaku sampai akhir tahun pajak itu. Tahun berikutnya Anda memakai tarif umum Pasal 17 UU PPh dan menghitung penghasilan neto (PP 55/2022 Pasal 61).

• JDIH BPK: PP Nomor 55 Tahun 2022 (Pasal 60–63) ↗

Setor dan lapor di Coretax

PPh final disetor sendiri setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (PMK 81/2024 Pasal 94). Di Coretax, pembayaran yang tidak terkait SPT atau tagihan dibuat melalui Pembayaran > Layanan Mandiri Kode Billing, dengan kode 411128-420 untuk PPh final UMKM. Wajib pajak yang sudah menyetor sendiri dan mendapat validasi pembayaran dianggap telah melapor SPT Masa pada tanggal bayar (PMK 81/2024 Pasal 171 ayat (4)).

Penghasilan setahun tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan. Di Coretax, omzet bulanan diisi langsung dan setoran PPh final 0,5% yang sudah dibayar terisi otomatis. Langkah lengkap mengaktifkan akun, membuat kode otorisasi, dan lapor SPT ada di panduan Coretax.

Jika Anda bertransaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak, misalnya instansi pemerintah, ajukan surat keterangan PP 55 di Coretax melalui Layanan Wajib Pajak > Layanan Administrasi > Buat Permohonan Layanan Administrasi, agar dipotong 0,5%. Menurut DJP, orang pribadi yang omzetnya belum melewati Rp500 juta dapat menyerahkan surat pernyataan sebagai pengganti surat keterangan itu.

• Coretaxpedia: tiga metode pembuatan kode billing ↗
• DJP: panduan layanan surat keterangan PP 55 di Coretax ↗
• DJP: materi edukasi SPT Tahunan orang pribadi omzet di bawah Rp4,8 miliar (PDF) ↗

Pencatatan atau pembukuan

Pembukuan adalah pencatatan teratur tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Pencatatan lebih sederhana: data omzet yang dikumpulkan secara teratur dan berurutan menurut tanggal sebagai dasar menghitung pajak.

Orang pribadi yang seluruh omzet usahanya dikenai PPh final atau bukan objek pajak dan tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun boleh cukup melakukan pencatatan, tanpa pemberitahuan NPPN (PMK 81/2024 Pasal 451). Wajib pajak badan, termasuk perseroan perorangan dan koperasi, wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 448 ayat (1)).

Catatan dan dokumen pendukungnya, misalnya nota, rekap aplikasi, dan bukti transfer, boleh disimpan secara elektronik maupun kertas, dan wajib disimpan selama 10 tahun (Pasal 454).

• JDIH BPK: PMK Nomor 81 Tahun 2024 (Pasal 448–456) ↗

Jualan lewat marketplace atau aplikasi: PPh Pasal 22

Berdasarkan PMK 37/2025, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang ditunjuk DJP memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN. Pedagang wajib memberikan NPWP atau NIK dan alamat korespondensi kepada platform.

Orang pribadi yang omzetnya pada tahun berjalan belum melewati Rp500 juta dan sudah menyerahkan surat pernyataan kepada platform tidak dipungut. Setelah omzet melewati Rp500 juta, pedagang menyerahkan surat pernyataan baru paling lambat akhir bulan itu, dan pemungutan dimulai bulan berikutnya.

Bagi pengguna PPh final, PPh Pasal 22 yang dipungut platform menjadi bagian pelunasan PPh final. Jika masih kurang, selisihnya disetor sendiri; jika lebih, dapat dimintakan pengembalian. Dokumen tagihan dari platform berlaku sebagai bukti pungut, jadi simpanlah.

• DJP: materi PMK 37/2025 tentang PPh Pasal 22 atas pedagang di PMSE (PDF, Juli 2026) ↗

Hal yang sering terlewat

Pertanyaan yang sering diajukan