Uang sehari-hari

Mulai anggaran rumah tangga dengan mencatat uang yang benar-benar diterima, kebutuhan pokok, kewajiban, dan tujuan keluarga. Bandingkan rencana dengan pengeluaran nyata, lalu perbaiki secara berkala. Besaran setiap pos perlu mengikuti keadaan keluarga; tidak ada satu pembagian persentase yang cocok untuk semua orang. Baca panduan lengkap.

Periksa penyelenggara pinjaman online di Financial Institutions Directory atau FIND milik OJK. Cocokkan nama badan hukum dan kanal resminya dengan aplikasi atau penawaran yang Anda terima. Izin perusahaan bukan jaminan bahwa setiap akun yang memakai namanya asli, atau bahwa pinjamannya sesuai kemampuan Anda. Per 30 Juni 2026 ada 94 penyelenggara pinjaman daring (LPBBTI) yang berizin di OJK; status izin juga dapat ditanyakan ke Kontak OJK 157 atau WhatsApp 081 157 157 157. Baca panduan lengkap.

Segera hubungi bank atau penyedia pembayaran melalui kanal resminya dan laporkan penipuan ke iasc.ojk.go.id. Simpan bukti transaksi serta percakapan, lalu buat laporan polisi. IASC membantu koordinasi penanganan dana; laporan tidak menjamin pemblokiran berhasil atau uang kembali. Baca panduan lengkap.

Untuk cek saldo JHT, buka JMO, pilih Jaminan Hari Tua, lalu Cek Saldo dan nomor KPJ yang ingin dilihat. Saldo yang terlihat tidak otomatis berarti seluruhnya dapat dicairkan sekarang. Pengajuan klaim mengikuti alasan, persyaratan, dan kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai. Setelah resign atau PHK, JHT bisa diajukan setelah masa tunggu 1 bulan dan dibayar paling lama 5 hari kerja setelah berkas lengkap; saldo sampai Rp15.000.000 dapat diklaim langsung di JMO. Baca panduan lengkap.

WNI umumnya menyiapkan KTP-el, nomor ponsel aktif, dan data pekerjaan atau pajak bila diminta. BCA memakai myBCA, BRI memakai BRImo, Mandiri memakai Livin, dan BNI menawarkan wondr. Setoran awal, saldo minimum, serta biaya administrasi bergantung pada jenis tabungan, bukan sekadar nama bank. Menurut POJK 8/2023, bank dapat memverifikasi identitas secara tatap muka, lewat panggilan video, atau secara elektronik dengan data kependudukan dan biometrik. WNA memakai paspor disertai dokumen keimigrasian seperti KITAS/KITAP. Sejak POJK 24/2025 berlaku, rekening tanpa setoran, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari menjadi rekening tidak aktif. Baca panduan lengkap.

Sebelum mengajukan kredit atau kartu kredit, hitung kemampuan bayar dari penghasilan bersih, cek iDeb SLIK sendiri, dan minta ringkasan biaya tertulis. Bank menilai identitas, penghasilan, riwayat pembayaran, dan kebijakan risikonya; hasil SLIK bukan daftar hitam atau jaminan persetujuan. Baca panduan lengkap.

Untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, buka Coretax DJP, pilih pendaftaran perorangan dengan NIK, verifikasi kontak dan identitas, lalu periksa email untuk NPWP digital. Untuk SPT tahunan, masuk ke akun Coretax, buat konsep SPT orang pribadi, periksa data yang terisi otomatis, lengkapi, lalu tanda tangani dan kirim. Pendaftaran dan pelaporan adalah dua tugas berbeda. Baca panduan lengkap.

LPS menjamin simpanan yang memenuhi syarat hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Kelayakan dinilai dengan prinsip 3T: tercatat pada pembukuan bank, bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan nasabah tidak terindikasi atau terbukti melakukan fraud. Untuk 1 Oktober 2026 sampai 31 Januari 2027, tingkat bunga penjaminan di bank umum 3,75% untuk rupiah dan 2,00% untuk valuta asing (PENG-7/DSPB/2026). Baca panduan lengkap.

Pemilik data dapat meminta informasi debitur sendiri melalui iDebKu OJK secara gratis. Siapkan identitas dan email, daftar di kanal resmi, ikuti verifikasi, lalu periksa hasil yang dikirim. Jika ada kredit atau status yang tidak Anda kenali, hubungi pelapor yang memasukkan data dan simpan bukti koreksi; iDeb bukan skor tunggal yang menjamin atau menolak kredit. Baca panduan lengkap.

Untuk keluhan produk atau layanan keuangan, laporkan lebih dulu ke bank, pemberi pinjaman, atau perusahaan asuransi dan simpan nomor laporan. Jika tidak selesai atau ada dugaan pelanggaran, gunakan APPK OJK atau Kontak 157. Sengketa yang tetap tidak selesai dapat memiliki jalur LAPS SJK. Bila uang baru saja dikirim akibat penipuan, segera hubungi bank dan jalur IASC; jangan menunggu proses keluhan biasa. Baca panduan lengkap.

Penipuan online biasanya membuat Anda panik atau tergiur, lalu meminta Anda mengeklik tautan, memasang file APK, mentransfer uang, atau menyerahkan OTP, PIN, dan kata sandi. Jika sudah terlanjur, segera hubungi bank lewat nomor resmi yang Anda cari sendiri, laporkan di iasc.ojk.go.id, dan ganti kata sandi akun penting dari perangkat yang aman. Buat juga laporan polisi; pelaporan tidak menjamin uang kembali. Baca panduan lengkap.

Bermain judi yang diadakan tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta menurut Pasal 427 KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sedangkan penyelenggaranya diancam hingga 9 tahun penjara. Jika Anda atau anggota keluarga ingin berhenti, mulailah dengan memblokir akses di ponsel dan rekening, lalu cari dukungan: Healing119.id dari Kemenkes dapat dihubungi gratis di 119 ekstensi 8. Situs, rekening, dan nomor yang dipakai untuk judi dapat dilaporkan ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id milik Komdigi. Baca panduan lengkap.

Investasi bodong biasanya menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan cepat, tidak jelas produk atau model bisnisnya, dan sering dipromosikan figur publik. Sebelum menyetor, terapkan prinsip Legal dan Logis: pastikan pihak dan produknya berizin dari otoritas yang tepat (OJK, termasuk untuk aset kripto sejak 10 Januari 2025, atau Bappebti untuk perdagangan berjangka komoditi), dan bandingkan keuntungannya dengan produk wajar seperti deposito. Laporkan penawaran ilegal ke sipasti.ojk.go.id; jika uang sudah terkirim, segera hubungi bank dan lapor ke iasc.ojk.go.id. Baca panduan lengkap.

Jika NIK atau foto KTP Anda bocor atau dipakai orang lain, kumpulkan bukti, periksa iDeb SLIK OJK untuk melihat kredit yang tercatat atas nama Anda, lalu adukan pinjaman yang tidak pernah Anda ajukan ke penyelenggaranya dan ke Kontak OJK 157 atau APPK di kontak157.ojk.go.id. Buat laporan polisi dan gunakan hak Anda menurut UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi untuk meminta akses, perbaikan, dan penghapusan data. Lembaga pengawas PDP yang diamanatkan UU itu belum kami temukan dasar pembentukannya per 14 Oktober 2026. Baca panduan lengkap.