ISTILAH TANPA RIBET
Pahami singkatannya.
Penjelasan ringkas 93 istilah yang sering Anda temui saat mengurus layanan, masing-masing dengan panduan terkait.
Identitas & keluargaKesehatan & jaminan sosialBantuan sosialPajakUsaha & pekerjaanPaspor & perjalananKendaraan & SIMUang sehari-hariRumah & pendidikanDarurat & lingkunganOjol & kurir
Identitas & keluarga
- NIK
- Nomor Induk Kependudukan: nomor identitas penduduk 16 digit yang tercantum di KTP-el dan Kartu Keluarga. Bagi orang pribadi penduduk Indonesia, NIK juga berfungsi sebagai NPWP. Baca panduan terkait
- KTP-el
- Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diterbitkan Dukcapil untuk WNI yang berusia 17 tahun atau sudah atau pernah kawin. Baca panduan terkait
- KK
- Kartu Keluarga: dokumen yang memuat susunan dan data anggota satu keluarga, dipakai sebagai dasar banyak layanan administrasi. Baca panduan terkait
- IKD
- Identitas Kependudukan Digital: identitas digital dari Dukcapil di aplikasi IKD. Setelah aktif, aplikasi ini juga dipakai untuk cetak KK, pisah KK, dan permohonan pindah. Baca panduan terkait
- Dukcapil
- Kependudukan dan Pencatatan Sipil: instansi yang mengurus KTP-el, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan pindah domisili, dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Baca panduan terkait
- SKPWNI
- Surat Keterangan Pindah WNI: surat dari Dukcapil daerah asal untuk mencatat kepindahan penduduk ke daerah lain. Baca panduan terkait
- SKCK
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian: surat dari Polri tentang ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang, sering diminta untuk melamar kerja, sekolah, atau visa. Baca panduan terkait
Kesehatan & jaminan sosial
- JKN
- Jaminan Kesehatan Nasional: program jaminan kesehatan wajib yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Baca panduan terkait
- KIS
- Kartu Indonesia Sehat: kartu peserta JKN. Status kepesertaan dapat diperiksa di aplikasi Mobile JKN. Baca panduan terkait
- FKTP
- Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: puskesmas, klinik, atau dokter praktik yang menjadi tempat layanan awal peserta JKN. Baca panduan terkait
- FKRTL
- Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan: rumah sakit atau klinik utama yang menerima rujukan dari FKTP. Baca panduan terkait
- PBI JK
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan: peserta JKN yang iurannya dibayar pemerintah. Portal Cek Bansos menyebut keluarga desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI JK. Baca panduan terkait
- BPJS Ketenagakerjaan
- Badan penyelenggara jaminan sosial pekerja yang mengelola JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP. Baca panduan terkait
- JHT
- Jaminan Hari Tua: tabungan hari tua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diklaim sesuai syarat, misalnya setelah berhenti bekerja. Baca panduan terkait
- JP
- Jaminan Pensiun: program BPJS Ketenagakerjaan yang memberi manfaat pensiun bulanan bagi peserta yang memenuhi syarat. Baca panduan terkait
- JKK
- Jaminan Kecelakaan Kerja: perlindungan atas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; iurannya dibayar pemberi kerja menurut tingkat risiko. Baca panduan terkait
- JKM
- Jaminan Kematian: santunan bagi ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Baca panduan terkait
- JKP
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan: manfaat uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi peserta yang terkena PHK dan memenuhi syarat. Baca panduan terkait
- JMO
- Jamsostek Mobile: aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk cek saldo dan mengajukan klaim JHT. Baca panduan terkait
- CKG
- Cek Kesehatan Gratis dari Kemenkes: pemeriksaan kesehatan paling banyak sekali setahun, untuk peserta JKN maupun bukan peserta (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/84/2026). Baca panduan terkait
Bantuan sosial
- DTSEN
- Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional: data yang dipakai untuk menentukan sasaran program perlindungan sosial. Baca panduan terkait
- Desil
- Pengelompokan keluarga ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan yang masing-masing berisi 10% keluarga; desil 1 adalah 10% terbawah. Baca panduan terkait
- PKH
- Program Keluarga Harapan: bantuan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial bagi keluarga yang memenuhi kriteria. Baca panduan terkait
- Program Sembako
- Bantuan pangan nontunai dari Kementerian Sosial bagi keluarga penerima yang memenuhi kriteria. Baca panduan terkait
- MBG
- Makan Bergizi Gratis: program Badan Gizi Nasional untuk murid, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta pendidik dan tenaga kependidikan (Perpres 115/2025). Baca panduan terkait
- SPPG
- Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi: unit BGN yang menyiapkan, mengolah, dan menyalurkan makanan MBG. Baca panduan terkait
Pajak
- NPWP
- Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk orang pribadi penduduk Indonesia, NPWP adalah NIK; badan dan orang pribadi bukan penduduk memakai NPWP 16 digit. Baca panduan terkait
- Coretax
- Sistem administrasi perpajakan DJP untuk pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, dan layanan pajak lain. Baca panduan terkait
- SPT
- Surat Pemberitahuan: laporan pajak. SPT Tahunan orang pribadi paling lambat 31 Maret; keterlambatan didenda Rp100.000. Baca panduan terkait
- PTKP
- Penghasilan Tidak Kena Pajak: pengurang penghasilan neto setahun, Rp54.000.000 untuk wajib pajak tidak kawin ditambah Rp4.500.000 untuk status kawin dan setiap tanggungan (maksimal tiga). Baca panduan terkait
- TER
- Tarif efektif rata-rata: tarif pemotongan PPh 21 bulanan pegawai sejak 2024 menurut PP 58 Tahun 2023, dibagi dalam kategori A, B, dan C. Baca panduan terkait
- PPh 21
- Pajak penghasilan atas gaji, upah, dan imbalan lain yang dipotong pemberi kerja dari penghasilan orang pribadi. Baca panduan terkait
- Kode otorisasi DJP
- Tanda tangan elektronik gratis dari DJP untuk menandatangani SPT dan dokumen di Coretax, dipakai bersama passphrase. Baca panduan terkait
- EFIN
- Electronic Filing Identification Number: nomor yang dulu dipakai untuk layanan DJP Online; langkah aktivasi dan reset kata sandi Coretax tidak memintanya lagi. Baca panduan terkait
Usaha & pekerjaan
- NIB
- Nomor Induk Berusaha: identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS; untuk kegiatan berisiko rendah, NIB sekaligus menjadi legalitas usaha. Baca panduan terkait
- OSS
- Online Single Submission: sistem perizinan berusaha berbasis risiko, kini diatur PP 28 Tahun 2025. Baca panduan terkait
- KBLI
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia: kode kegiatan usaha yang dipilih saat mengurus NIB dan menentukan tingkat risiko perizinan. Baca panduan terkait
- PHK
- Pemutusan hubungan kerja: berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, yang dapat menimbulkan hak pesangon, JKP, dan klaim JHT. Baca panduan terkait
- MagangHub
- Program pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan yang pendaftarannya melalui portal resmi MagangHub. Baca panduan terkait
- PKWT
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 membatasi PKWT paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan. Baca panduan terkait
- Alih daya
- Outsourcing: penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Permenaker 7/2026 membatasinya pada enam kegiatan penunjang. Baca panduan terkait
- UPMK
- Uang penghargaan masa kerja: uang yang dibayar saat PHK sesuai lama masa kerja, dihitung menurut PP 35/2021. Baca panduan terkait
- UPH
- Uang penggantian hak: penggantian hak pekerja yang belum diterima saat PHK, seperti cuti tahunan yang belum diambil, dihitung menurut PP 35/2021. Baca panduan terkait
- Bipartit
- Perundingan langsung antara pekerja atau serikat pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan, paling lama 30 hari kerja (UU 2/2004). Baca panduan terkait
- PHI
- Pengadilan Hubungan Industrial: pengadilan khusus perselisihan hubungan industrial. Gugatan dengan nilai di bawah Rp150.000.000 tidak dikenai biaya perkara. Baca panduan terkait
- BSU
- Bantuan Subsidi Upah: subsidi upah pemerintah bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tidak ada pendaftaran mandiri. Baca panduan terkait
- SPP-IRT
- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga: izin pangan olahan rumah tangga yang tahan paling sedikit 7 hari, diajukan lewat OSS dan berlaku 5 tahun (PerBPOM 4/2024). Baca panduan terkait
- Sertifikat halal
- Sertifikat dari BPJPH. Makanan dan minuman usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026 (PP 42/2024); jalur self-declare lewat fasilitasi gratis. Baca panduan terkait
- KUR
- Kredit Usaha Rakyat: pembiayaan usaha bersubsidi bunga. Pada 2026 diatur Permenko Perekonomian 1/2026; KUR sampai Rp100 juta tidak boleh disertai agunan tambahan. Baca panduan terkait
Paspor & perjalanan
- M-Paspor
- Aplikasi resmi Ditjen Imigrasi untuk mengajukan paspor, memilih kantor dan jadwal, serta memperoleh kode pembayaran. Baca panduan terkait
- PNBP
- Penerimaan Negara Bukan Pajak: tarif resmi layanan pemerintah, misalnya paspor, SIM, atau karantina, yang dibayar melalui kode billing. Baca panduan terkait
- All Indonesia
- Deklarasi kedatangan terpadu (imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan karantina) yang wajib diisi penumpang dari luar negeri di bandara dan pelabuhan sejak 1 Oktober 2025. Baca panduan terkait
- e-CD
- Electronic Customs Declaration Bea Cukai, yang kini dipakai untuk kedatangan melalui perbatasan darat serta deklarasi pembawaan uang atau barang saat berangkat. Baca panduan terkait
- IMEI
- International Mobile Equipment Identity: nomor unik perangkat seluler. HP dari luar negeri perlu didaftarkan IMEI-nya agar dapat memakai jaringan seluler Indonesia. Baca panduan terkait
- PTK Online
- Layanan daring Badan Karantina Indonesia untuk registrasi dan permohonan tindakan karantina, termasuk saat membawa hewan peliharaan. Baca panduan terkait
- SKKH
- Surat Keterangan Kesehatan Hewan: sertifikat dari dokter hewan berwenang di daerah asal yang diperlukan sebelum hewan dilalulintaskan. Baca panduan terkait
- HPR
- Hewan penular rabies, seperti anjing, kucing, dan kera, yang lalu lintasnya diawasi karantina. Baca panduan terkait
- PPIU
- Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah: biro perjalanan umrah berizin. Cek izinnya lewat aplikasi Kementerian Haji dan Umrah sebelum membayar. Baca panduan terkait
- PIHK
- Penyelenggara Ibadah Haji Khusus: biro berizin untuk haji khusus, yang juga wajib memastikan jemaahnya divaksinasi. Baca panduan terkait
Kendaraan & SIM
- SIM
- Surat Izin Mengemudi dari Polri. SIM yang masih berlaku dapat diperpanjang secara daring; SIM yang sudah lewat masa berlaku harus diajukan sebagai SIM baru. Baca panduan terkait
- STNK
- Surat Tanda Nomor Kendaraan: bukti registrasi kendaraan yang disahkan setiap tahun saat membayar pajak dan diganti setiap lima tahun. Baca panduan terkait
- BPKB
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor: bukti kepemilikan kendaraan yang diperbarui saat balik nama. Baca panduan terkait
- PKB
- Pajak Kendaraan Bermotor: pajak daerah tahunan yang dibayar pemilik kendaraan melalui Samsat atau layanan digitalnya. Baca panduan terkait
- SWDKLLJ
- Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan: iuran tahunan yang dibayar bersama pajak kendaraan dan dikelola Jasa Raharja. Baca panduan terkait
- Samsat
- Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap: layanan bersama kepolisian, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja untuk STNK dan pajak kendaraan. Baca panduan terkait
- SIGNAL
- Samsat Digital Nasional: aplikasi untuk membayar pajak kendaraan tahunan dan pengesahan STNK secara daring. Baca panduan terkait
- ETLE
- Electronic Traffic Law Enforcement: tilang elektronik berbasis kamera dari kepolisian. Baca panduan terkait
- Uji KIR
- Pengujian berkala kendaraan angkutan umum dan barang untuk memastikan kelaikan jalan. Baca panduan terkait
Uang sehari-hari
- OJK
- Otoritas Jasa Keuangan: lembaga yang mengatur dan mengawasi bank, asuransi, pinjaman daring, dan jasa keuangan lain. Baca panduan terkait
- SLIK dan iDeb
- Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK mencatat riwayat kredit; iDeb adalah laporan riwayat kredit yang dapat diminta gratis oleh debitur. Baca panduan terkait
- LPS
- Lembaga Penjamin Simpanan: menjamin simpanan bank hingga Rp2 miliar per nasabah per bank bila memenuhi syarat 3T. Baca panduan terkait
- IASC
- Indonesia Anti-Scam Centre: pusat penanganan laporan penipuan transaksi keuangan; laporan hanya dibuat di iasc.ojk.go.id. Baca panduan terkait
- Pinjol
- Pinjaman online. Penyelenggara yang berizin dapat diperiksa di direktori OJK sebelum mengajukan pinjaman. Baca panduan terkait
- Judol
- Judi online. Sejak 2 Januari 2026 perjudian diatur dalam KUHP (UU 1/2023) Pasal 426 dan 427. Baca panduan terkait
- Satgas PASTI
- Satuan tugas yang dikoordinasikan OJK untuk menangani aktivitas keuangan ilegal, termasuk investasi dan pinjaman online ilegal. Laporan lewat SIPASTI atau Kontak OJK 157. Baca panduan terkait
- UU PDP
- UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang memberi hak antara lain mengakses, memperbaiki, dan meminta penghapusan data pribadi. Baca panduan terkait
Rumah & pendidikan
- KPR FLPP
- Kredit pemilikan rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, diajukan melalui bank dan Tapera Mobile. Baca panduan terkait
- PIP
- Program Indonesia Pintar: bantuan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi ketentuan, dicek dengan NISN dan NIK. Baca panduan terkait
- NISN
- Nomor Induk Siswa Nasional: nomor identitas siswa yang dipakai untuk layanan pendidikan seperti PIP dan KIP Kuliah. Baca panduan terkait
- KIP Kuliah
- Bantuan pendidikan tinggi dari pemerintah bagi mahasiswa yang memenuhi syarat ekonomi dan akademik. Baca panduan terkait
- SAPA 129
- Layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari KemenPPPA: telepon 129 atau WhatsApp 08-111-129-129. Baca panduan terkait
- PP TUNAS
- PP 17/2025 tentang perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik: mengatur batas usia akun dan kewajiban platform digital. Baca panduan terkait
- Sekolah Rakyat
- Sekolah berasrama Kemensos untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin dalam DTSEN; biayanya ditanggung pemerintah (Perpres 120/2025). Baca panduan terkait
Darurat & lingkungan
- ISPU
- Indeks Standar Pencemar Udara: angka mutu udara dengan lima kategori, dari Baik (0–50) sampai Berbahaya (301 ke atas), menurut Permen LHK P.14/2020. Baca panduan terkait
- Status gunung api
- Empat tingkat aktivitas gunung api dari PVMBG: Normal (I), Waspada (II), Siaga (III), dan Awas (IV). Baca panduan terkait
- InaRISK
- Layanan BNPB untuk melihat tingkat risiko bencana di suatu lokasi. Baca panduan terkait
- BPBD
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah: lembaga penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Baca panduan terkait
- Karhutla
- Kebakaran hutan dan lahan. Membuka lahan dengan cara membakar dilarang UU 32/2009 dan UU 39/2014; laporkan asap atau api ke BPBD, pemadam kebakaran, atau BNPB 117. Baca panduan terkait
Ojol & kurir
- Mitra
- Status pengemudi ojol dan kurir sebagai mitra perusahaan aplikasi, bukan pekerja. Perpres 27/2026 tidak mengubah status ini. Baca panduan terkait
- Biaya aplikasi
- Potongan yang diambil perusahaan aplikasi dari biaya jasa. Untuk angkutan orang paling banyak 8% sejak 1 Juli 2026; untuk pengantaran barang dan makanan belum ditetapkan. Baca panduan terkait
- Perjanjian kemitraan
- Perjanjian antara pengemudi atau kurir dan perusahaan aplikasi. Menurut Perpres 27/2026, pengawasannya oleh Kementerian UMKM. Baca panduan terkait
- Putus mitra
- Pemutusan kemitraan oleh perusahaan aplikasi. Permenhub PM 12/2019 mewajibkan pemberitahuan, kesempatan klarifikasi, dan hak sanggah. Baca panduan terkait
- BPU
- Bukan Penerima Upah: kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja mandiri seperti ojol dan kurir; JKK dan JKM wajib, JHT pilihan. Baca panduan terkait