Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

KALKULATOR

Kalkulator pesangon PHK

Hitung uang pesangon, UPMK, uang penggantian hak, dan PPh final pesangon sesuai UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan PP 68/2009 untuk 17 alasan PHK.

JAWABAN SINGKAT

Berapa pesangon yang saya dapat jika kena PHK?

Menurut Pasal 232 UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, uang pesangon paling sedikit 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun, bertambah 1 bulan setiap tahun, sampai 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih. Uang penghargaan masa kerja mulai 2 bulan upah (masa kerja 3 tahun) sampai 10 bulan (24 tahun atau lebih). Jumlahnya dikalikan faktor sesuai alasan PHK (Pasal 236–249), misalnya 1 kali untuk perusahaan tutup karena rugi 2 tahun, 2 kali pesangon untuk pensiun, serta 2 kali pesangon dan 2 kali UPMK untuk sakit berkepanjangan. Pesangon dikenai PPh final 0% sampai Rp50 juta pertama.

Hitung pesangon Anda

Angka yang Anda masukkan dihitung di perangkat Anda dan tidak dikirim ke Panduan Warga.

Cara pesangon dihitung

Pasal 232 UU 27/2026 mengatur tiga komponen hak pekerja yang terkena PHK, dengan tabel yang sama seperti PP 35/2021. Uang pesangon paling sedikit: 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun, 2 bulan untuk 1 sampai kurang dari 2 tahun, dan seterusnya bertambah 1 bulan per tahun sampai 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih. Uang penghargaan masa kerja (UPMK): 2 bulan upah untuk 3 sampai kurang dari 6 tahun, naik 1 bulan setiap 3 tahun, sampai 10 bulan upah untuk 24 tahun atau lebih.

Uang penggantian hak (UPH) terdiri atas cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang pekerja dan keluarga ke tempat diterima bekerja, serta hak lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB (Pasal 232 ayat 4).

Pasal 236 sampai 249 menetapkan faktor pengali menurut alasan PHK, dan beberapa faktor lebih tinggi daripada PP 35/2021. Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun, keadaan memaksa, PKPU, atau pailit kini 1 kali pesangon (sebelumnya 0,5 kali); pensiun 2 kali (sebelumnya 1,75 kali); PHK karena pelanggaran setelah surat peringatan ketiga 1 kali (sebelumnya 0,5 kali); dan sakit berkepanjangan 2 kali pesangon serta 2 kali UPMK. Efisiensi tidak lagi tercantum dalam daftar alasan PHK Pasal 231. Pengunduran diri dan mangkir tidak mendapat pesangon maupun UPMK, tetapi tetap mendapat UPH dan uang pisah.

Upah untuk pesangon adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap bagi pekerja dan keluarganya (Pasal 234). Pekerja harian memakai 30 kali upah harian, dan upah satuan hasil memakai rata-rata 12 bulan terakhir, paling sedikit upah minimum. Untuk usaha mikro dan kecil, besarnya berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja (Pasal 250).

Pesangon, UPMK, dan UPH dikenai PPh 21 final berlapis menurut PP 68/2009 jika dibayar sekaligus atau paling lama dalam 2 tahun kalender.

Gugatan perselisihan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial sebelum 28 Oktober 2026 diselesaikan dengan aturan lama (Pasal 300). Faktor pengali lama dari PP 35/2021 dicantumkan di tabel "Aturan lama" untuk perkara seperti itu.

Pesangon = bulan upah menurut masa kerja × upah × faktor alasan PHK UPMK = bulan upah menurut masa kerja × upah × faktor UPMK Total = pesangon + UPMK + UPH PPh final = 0% × Rp50 juta pertama + 5% × Rp50 juta berikutnya + 15% × sampai Rp500 juta + 25% × di atasnya

Contoh perhitungan

Upah Rp8.000.000, masa kerja 10 tahun 4 bulan, PHK karena perusahaan tutup akibat kerugian terus-menerus selama 2 tahun (Pasal 237 UU 27/2026), UPH belum dihitung.

Contoh perhitungan pesangon
KomponenPerhitunganHasil
Uang pesangon9 × 1 × Rp8.000.000Rp72.000.000
UPMK4 × 1 × Rp8.000.000Rp32.000.000
Total sebelum pajakRp104.000.000
PPh final0% × Rp50.000.000 + 5% × Rp50.000.000 + 15% × Rp4.000.000Rp3.100.000
Perkiraan diterimaRp100.900.000

Tabel pesangon, UPMK, alasan PHK, dan PPh final

Uang pesangon menurut masa kerja (Pasal 232 ayat 2 UU 27/2026, sama dengan PP 35/2021)
Masa kerjaUang pesangon
kurang dari 1 tahun1 bulan upah
1 sampai kurang dari 2 tahun2 bulan upah
2 sampai kurang dari 3 tahun3 bulan upah
3 sampai kurang dari 4 tahun4 bulan upah
4 sampai kurang dari 5 tahun5 bulan upah
5 sampai kurang dari 6 tahun6 bulan upah
6 sampai kurang dari 7 tahun7 bulan upah
7 sampai kurang dari 8 tahun8 bulan upah
8 tahun atau lebih9 bulan upah
Uang penghargaan masa kerja (Pasal 232 ayat 3 UU 27/2026)
Masa kerjaUPMK
3 sampai kurang dari 6 tahun2 bulan upah
6 sampai kurang dari 9 tahun3 bulan upah
9 sampai kurang dari 12 tahun4 bulan upah
12 sampai kurang dari 15 tahun5 bulan upah
15 sampai kurang dari 18 tahun6 bulan upah
18 sampai kurang dari 21 tahun7 bulan upah
21 sampai kurang dari 24 tahun8 bulan upah
24 tahun atau lebih10 bulan upah
Faktor pengali menurut alasan PHK (Pasal 236–249 UU 27/2026)
Faktor pengali menurut alasan PHK (Pasal 236–249 UU 27/2026)
Alasan PHKPesangonUPMKUang pisahPasal
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja1×1×—Pasal 236(1)
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja2×1×—Pasal 236(2)
Perusahaan tutup karena mengalami kerugian terus-menerus selama 2 tahun1×1×—Pasal 237
Perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik1×1,5×—Pasal 238
Keadaan memaksa (kahar)1×1×—Pasal 239
Perusahaan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)1×1×—Pasal 240
Perusahaan pailit1×1×—Pasal 240
Pekerja mengajukan PHK karena perbuatan pengusaha dalam Pasal 231 huruf g (misalnya upah terlambat 3 bulan berturut-turut)2×1×—Pasal 241(1)
Lembaga penyelesaian perselisihan memutuskan pengusaha tidak melakukan perbuatan Pasal 231 huruf g——YaPasal 241(2)
Mengundurkan diri atas kemauan sendiri (permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya)——YaPasal 242
Mangkir 5 hari kerja berturut-turut atau lebih setelah dipanggil 2 kali secara tertulis——YaPasal 243
Melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga1×1×—Pasal 244
Tidak dapat bekerja 6 bulan karena ditahan, dan menyebabkan kerugian perusahaan——YaPasal 245(3)
Tidak dapat bekerja 6 bulan karena ditahan, tanpa kerugian perusahaan—1×—Pasal 245(4)
Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan2×2×—Pasal 246
Memasuki usia pensiun2×1×—Pasal 247
Meninggal dunia (dibayarkan kepada ahli waris)2×1×—Pasal 249
Aturan lama: faktor pengali PP 35/2021 (Pasal 41–57), hanya untuk gugatan PHI yang terdaftar sebelum 28 Oktober 2026
Aturan lama: faktor pengali PP 35/2021 (Pasal 41–57), hanya untuk gugatan PHI yang terdaftar sebelum 28 Oktober 2026
Alasan PHKPesangonUPMKUang pisahPasal
Penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan (pekerja tidak bersedia melanjutkan / pengusaha tidak bersedia menerima)1×1×—Pasal 41
Pengambilalihan perusahaan1×1×—Pasal 42(1)
Pengambilalihan yang mengubah syarat kerja dan pekerja tidak bersedia melanjutkan0,5×1×—Pasal 42(2)
Efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian0,5×1×—Pasal 43(1)
Efisiensi untuk mencegah kerugian1×1×—Pasal 43(2)
Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun (terus-menerus atau tidak)0,5×1×—Pasal 44(1)
Perusahaan tutup bukan karena kerugian1×1×—Pasal 44(2)
Perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeure)0,5×1×—Pasal 45(1)
Keadaan memaksa yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup0,75×1×—Pasal 45(2)
Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) karena kerugian0,5×1×—Pasal 46(1)
PKPU bukan karena kerugian1×1×—Pasal 46(2)
Perusahaan pailit0,5×1×—Pasal 47
Permohonan PHK oleh pekerja karena pengusaha melakukan perbuatan Pasal 36 huruf g1×1×—Pasal 48
Putusan lembaga PPHI menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan Pasal 36 huruf g0×0×YaPasal 49
Mengundurkan diri atas kemauan sendiri (memenuhi syarat Pasal 36 huruf i)0×0×YaPasal 50
Mangkir 5 hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil 2 kali0×0×YaPasal 51
Pelanggaran PK/PP/PKB setelah SP1, SP2, SP30,5×1×—Pasal 52(1)
Pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam PK/PP/PKB0×0×YaPasal 52(2)
Ditahan 6 bulan karena dugaan pidana yang merugikan perusahaan0×0×YaPasal 54(1)
Ditahan 6 bulan karena dugaan pidana yang tidak merugikan perusahaan0×1×—Pasal 54(2)
Sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan2×1×—Pasal 55(1)-(2)
Memasuki usia pensiun1,75×1×—Pasal 56
Pekerja meninggal dunia (dibayar ke ahli waris)2×1×—Pasal 57
PPh 21 final atas pesangon (Pasal 4 PP 68/2009)
Lapisan penghasilan brutoTarif
sampai Rp50.000.0000%
di atas Rp50.000.000 sampai Rp100.000.0005%
di atas Rp100.000.000 sampai Rp500.000.00015%
di atas Rp500.000.00025%

Batasan kalkulator

  • Kalkulator memakai UU 27/2026 yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Peraturan pemerintah pelaksananya wajib terbit paling lambat 28 Oktober 2027 dan dapat merinci ketentuan ini.
  • Uang pisah untuk pengunduran diri dan beberapa alasan lain ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB (bila tidak diatur, dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah), sehingga tidak dihitung dalam total.
  • Nilai cuti dan ongkos pulang dalam UPH perlu dihitung sendiri; peraturan tidak menetapkan pembagi upah harian.
  • Tidak berlaku untuk usaha mikro dan kecil (besarnya berdasarkan kesepakatan, Pasal 250) dan tidak menghitung hak pekerja kontrak (PKWT) yang kontraknya berakhir.
  • JHT, JKP, dan Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan terpisah dari pesangon dan diklaim sendiri.
  • Gugatan PHI yang sudah terdaftar sebelum 28 Oktober 2026 masih diputus dengan aturan lama (UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023); gunakan tabel "Aturan lama".

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pekerja yang resign mendapat pesangon?

Tidak. Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat tidak mendapat uang pesangon maupun UPMK, tetapi berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 242 UU 27/2026). Uang pisah mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB; bila tidak diatur, dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233).

Berapa pesangon karena efisiensi?

UU 27/2026 tidak mencantumkan efisiensi dalam daftar alasan PHK di Pasal 231. Pasal 228 meminta pengusaha lebih dulu berupaya agar PHK tidak terjadi, misalnya tidak memperpanjang kontrak yang berakhir, merumahkan pekerja secara bergiliran, atau menawarkan pensiun dini sukarela, lalu merundingkan PHK secara bipartit. Tanpa kesepakatan, PHK hanya sah setelah putusan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap. Faktor 0,5 kali untuk efisiensi dari PP 35/2021 kini hanya relevan untuk gugatan yang terdaftar sebelum 28 Oktober 2026.

Berapa pesangon pensiun?

Pekerja yang memasuki usia pensiun mendapat 2 kali uang pesangon, 1 kali UPMK, dan UPH (Pasal 247 UU 27/2026; sebelumnya 1,75 kali menurut PP 35/2021). Jika pengusaha mengikutkan pekerja dalam program pensiun yang iurannya dibayar penuh pengusaha, iuran itu dapat diperhitungkan dan kekurangannya dibayar pengusaha (Pasal 248).

Apakah pesangon kena pajak?

Ya, dengan PPh 21 final berlapis menurut PP 68/2009: 0% sampai Rp50 juta, 5% di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15% di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta. Contoh dalam PP tersebut: pesangon Rp175.000.000 dikenai pajak Rp13.750.000.

Apakah JHT dan JKP termasuk pesangon?

Tidak. JHT, JKP, dan Jaminan Pensiun adalah manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang diklaim terpisah. Pesangon, UPMK, dan UPH dibayar oleh pengusaha.

Apakah aturan pesangon baru berlaku untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026?

UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026. Gugatan perselisihan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial sebelum tanggal itu diselesaikan dengan UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 (Pasal 300). Untuk keadaan lain, tanyakan kepada dinas ketenagakerjaan aturan mana yang dipakai.

Apa itu dana cadangan pesangon?

Pasal 253 UU 27/2026 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon untuk menjamin hak pekerja saat PHK, kecuali usaha mikro dan kecil. Dana itu dikelola lembaga pemerintah, dan rinciannya menunggu peraturan pemerintah.

Panduan terkait

Kena PHK? Cara cek dan klaim JKP melalui SIAPKerja

Cara cek saldo JHT di JMO dan memilih jalur klaim

THR keagamaan: siapa berhak, cara hitung, batas H-7, dan cara lapor

UU 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: status, yang berubah, dan langkah sekarang

Sengketa kerja dan PHK: perundingan bipartit, mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial

Sumber dan pemeriksaan

Diperiksa . Tabel dan faktor pengali disalin dari Pasal 232 dan Pasal 236 sampai 249 UU 27/2026 (naskah resmi di JDIH BPK); faktor lama dari Pasal 40 sampai 57 PP 35/2021; tarif pajak dari Pasal 4 PP 68/2009. Contoh perhitungan diuji otomatis setiap kali situs dibangun.

  1. JDIH BPK: naskah UU Nomor 27 Tahun 2026 (PDF, 176 halaman) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 17 November 2026
  2. PP 35/2021 - JDIH BPK ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 16 November 2026
  3. PP 35/2021 PDF ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  4. UU 6/2023 (Cipta Kerja) - JDIH BPK (Pasal 81 angka 48: Pasal 157 UU 13/2003) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  5. PP 68/2009 - JDIH BPK ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  6. PMK 16/PMK.03/2010 - JDIH BPK ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  7. DJP, Aspek Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi (June/July 2026) - references list ↗pajak.go.id · Diakses 25 September 2026
  8. JDIH BPK: UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 17 November 2026

Kalkulator lain

Kalkulator

Kalkulator PPh 21 TER dan gaji bersih

Hitung potongan PPh 21 bulanan dengan tarif efektif rata-rata (TER) PP 58/2023, iuran BPJS karyawan, gaji bersih, dan perkiraan PPh 21 Desember.

Diperiksa
Kalkulator

Kalkulator THR karyawan

Hitung THR keagamaan sesuai Permenaker 6/2016 dan SE Menaker 2026: satu bulan upah untuk masa kerja 12 bulan, proporsional untuk masa kerja 1–11 bulan.

Diperiksa