Usaha & pekerjaan
Kena PHK? Cara cek dan klaim JKP melalui SIAPKerja
Panduan Jaminan Kehilangan Pekerjaan: syarat peserta, bukti PHK, batas pengajuan, uang tunai, pelatihan, dan jalur SIAPKerja.
JAWABAN SINGKAT
Bagaimana cara cek dan klaim JKP setelah kena PHK?
JKP memberi uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi peserta yang terkena PHK. Menurut PP 6/2025, uang tunai sebesar 60% dari upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas atas upah Rp5.000.000 (paling banyak Rp3.000.000 per bulan), selama paling lama 6 bulan. Syaratnya masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan sebelum PHK, dan hak klaim hilang bila tidak diajukan dalam 6 bulan sejak PHK. Mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia tidak termasuk.
Lihat 4 rujukan resmi ↓Buka layanan resmi ↗www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Daftar isi panduan
Syarat klaim JKP setelah PHK
- Nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan, akun SIAPKerja, identitas, rekening sendiri.
- Dokumen bukti PHK sesuai jalur yang berlaku dan informasi pekerjaan terakhir.
Langkah klaim JKP setelah PHK
Periksa kepesertaan dan jenis pemutusan
JKP berbeda dari JHT. Periksa program aktif dan alasan berakhirnya kerja pada kanal BPJS.
Kumpulkan bukti PHK
Minta dokumen resmi dari pemberi kerja dan ikuti petunjuk pelaporan PHK di portal JKP.
Ajukan melalui SIAPKerja
Masuk akun, lengkapi identitas, rekening, dan komitmen mencari kerja; ikuti verifikasi BPJS.
Penuhi aktivitas bulan berikutnya
Periksa asesmen, pencarian kerja atau pelatihan yang disyaratkan agar manfaat lanjutan tidak terhenti.
Biaya klaim JKP setelah PHK
Klaim JKP gratis dan tidak memerlukan calo. Uang tunai 60% dari upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja, dengan batas atas upah Rp5.000.000, sehingga paling banyak Rp3.000.000 per bulan selama 6 bulan (PP 6/2025 Pasal 21). Manfaat ini terpisah dari saldo JHT dan pesangon.
Cek kembali biaya, ketersediaan jadwal, dan persyaratan melalui sumber resmi terkait ↗ sebelum mengajukan atau membayar.
JKP bukan JHT atau pesangon
JKP berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan bagi peserta yang memenuhi syarat setelah PHK. JHT adalah manfaat tersendiri; kewajiban pemberi kerja terkait PHK juga merupakan persoalan terpisah.
Batas waktunya diatur PP 6/2025 Pasal 40: hak atas JKP hilang jika pekerja tidak mengajukan klaim selama 6 bulan sejak PHK, sudah mendapat pekerjaan, atau meninggal dunia. Halaman prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan per 1 Oktober 2026 masih menyebut 3 bulan; PP yang berlaku menetapkan 6 bulan, tetapi ajukan secepatnya agar aman.
Tahap klaim dan tindak lanjut
BPJS mengarahkan peserta menyiapkan bukti PHK, melapor dan mengajukan manfaat dengan akun SIAPKerja. Untuk pembayaran lanjutan, peserta perlu mengikuti aktivitas pencarian kerja atau pelatihan yang dipersyaratkan.
Jika data upah atau status peserta keliru, hubungi pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan; jangan mengirim dokumen pribadi ke akun media sosial tidak resmi.
Hal yang sering terlewat
- Mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia dikecualikan dari JKP (PP 6/2025 Pasal 20).
- Pekerja kontrak hanya berhak bila PHK terjadi sebelum kontrak berakhir.
- Klaim JHT dan JKP memiliki syarat serta formulir yang berbeda.
- Hak klaim hilang bila tidak diajukan dalam 6 bulan sejak PHK.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah JKP sama dengan pesangon?
Tidak. JKP adalah manfaat jaminan sosial dengan syarat sendiri; urusan pesangon ditangani terpisah.
Apakah pembayaran otomatis selama enam bulan?
Tidak. BPJS mensyaratkan pengajuan dan aktivitas lanjutan yang sesuai untuk bulan-bulan berikutnya.
Berapa maksimal uang tunai JKP per bulan?
Rp3.000.000, karena uang tunai 60% dari upah terakhir yang dilaporkan dan upah dibatasi Rp5.000.000 (PP 6/2025 Pasal 21). Manfaat diberikan paling lama 6 bulan.
Berapa lama batas waktu klaim JKP?
6 bulan sejak PHK menurut PP 6/2025 Pasal 40. Halaman prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan masih menyebut 3 bulan, jadi ajukan secepatnya.
Sumber dan pemeriksaan
Panduan disusun berdasarkan sumber berikut. Pemeriksaan isi panduan: . Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan editorial terhadap informasi publik, bukan peninjauan oleh petugas instansi atau penasihat profesional. Ditinjau oleh Kaiser Khan, penerbit Panduan Warga.
- BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Kehilangan Pekerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id · Diakses 23 September 2026
- BPJS Ketenagakerjaan: prosedur klaim JKP www.bpjsketenagakerjaan.go.id · Diakses 23 September 2026
- JKP Kemnaker: informasi peserta jkp.go.id · Diakses 1 Oktober 2026
- BPJS Ketenagakerjaan: PP 6/2025 (perubahan PP 37/2021 tentang JKP) www.bpjsketenagakerjaan.go.id · Diakses 1 Oktober 2026
Ketentuan instansi terbaru berlaku bila ada perbedaan. Metode editorial · Laporkan koreksi · Versi Markdown