Kesehatan & perlindungan
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan: manfaat, iuran, cara daftar
Penjelasan sederhana JKN, Mobile JKN, JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP: siapa membayar, apa manfaatnya, dan cara memulai.
JAWABAN SINGKAT
Apa manfaat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan bagaimana cara daftarnya?
BPJS Kesehatan mengelola JKN untuk layanan kesehatan sesuai prosedur; BPJS Ketenagakerjaan mengelola perlindungan terkait pekerjaan seperti JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP. Keduanya berbeda. Status peserta, besaran iuran, dan manfaat ditentukan oleh jenis kepesertaan. Bagi pekerja swasta, potongan gaji untuk BPJS adalah 1% JKN, 2% JHT, dan 1% JP (masing-masing dengan batas upah); sisanya dibayar pemberi kerja.
Lihat 9 rujukan resmi ↓Buka layanan resmi ↗bpjs-kesehatan.go.id
Daftar isi panduan
Syarat mendaftar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- NIK, KK, nomor telepon, dan data pekerjaan atau pemberi kerja.
- Periksa apakah Anda pekerja penerima upah, pekerja mandiri, atau peserta bantuan iuran.
Langkah mendaftar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Kenali dua penyelenggara
Gunakan BPJS Kesehatan untuk JKN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk manfaat kerja; kartu dan aplikasi tidak saling menggantikan.
Periksa status
Lihat Mobile JKN untuk kesehatan dan JMO untuk kepesertaan kerja; minta pemberi kerja memperbaiki data bila belum terdaftar.
Daftar sesuai segmen
Peserta mandiri dapat mengikuti pendaftaran Mobile JKN; pemberi kerja biasanya mendaftarkan pekerja pada segmen yang berlaku.
Gunakan manfaat sesuai alur
Untuk layanan kesehatan non-gawat darurat, ikuti fasilitas tingkat pertama dan rujukan. Untuk klaim JHT/JKK/JKM/JP/JKP, pilih prosedur khusus manfaat.
Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Iuran JKN maupun BPJS Ketenagakerjaan bergantung pada segmen, kelas atau upah, dan program. Aplikasi resmi menampilkan tagihan atau status aktual. Jangan menyamakan saldo JHT dengan pembayaran klaim kesehatan.
| Program | Pekerja penerima upah (swasta) | Peserta mandiri / bukan penerima upah |
|---|---|---|
| JKN (BPJS Kesehatan) | 5% gaji: 4% pemberi kerja, 1% pekerja; gaji dasar maksimal Rp12.000.000 | Kelas I Rp150.000, Kelas II Rp100.000, Kelas III Rp35.000 per orang per bulan (ditambah bantuan pemerintah Rp7.000) |
| JHT | 5,7% upah: 3,7% pemberi kerja, 2% pekerja | 2% dasar penghasilan, mulai Rp20.000 |
| JKK | 0,24%-1,74% upah sesuai tingkat risiko, dibayar pemberi kerja | 1% dasar penghasilan, mulai Rp10.000 |
| JKM | 0,3% upah, dibayar pemberi kerja | Rp6.800 per bulan |
| JP | 3% upah: 2% pemberi kerja, 1% pekerja; upah dasar maksimal Rp11.086.300 | Tidak termasuk program yang tercantum untuk peserta bukan penerima upah |
Cek kembali biaya, ketersediaan jadwal, dan persyaratan melalui sumber resmi terkait ↗ sebelum mengajukan atau membayar.
JKN yang ditanggung dan alur rujukan
JKN membantu membiayai layanan kesehatan sesuai indikasi medis dan prosedur program, termasuk layanan primer, rujukan, rawat inap, dan obat yang termasuk ketentuan. Tidak semua pilihan layanan pribadi ditanggung; tanyakan hak kelas, rujukan, dan pengecualian kepada BPJS atau fasilitas.
Program pekerja
JHT adalah tabungan hari tua; JKK untuk kecelakaan kerja; JKM untuk kematian; JP untuk pensiun; dan JKP untuk kehilangan pekerjaan dengan syarat khusus. Masing-masing memiliki dokumen dan prosedur sendiri.
Hal yang sering terlewat
- Kepesertaan aktif tidak selalu berarti semua klaim langsung layak dibayar.
- Jangan memberikan OTP akun JMO atau Mobile JKN kepada perantara.
- Batas upah dasar JKN (Rp12.000.000) dan JP (Rp11.086.300) berbeda, jadi potongan tidak selalu tepat 4% dari gaji penuh.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah Jamsostek dan JKN sama?
Tidak. “Jamsostek” kini lazim merujuk BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan JKN dikelola BPJS Kesehatan.
Apakah BPJS Kesehatan wajib?
Ya. Perpres 59/2024 menegaskan setiap penduduk Indonesia wajib ikut Jaminan Kesehatan dengan mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan. Status JKN aktif juga menjadi syarat layanan lain, misalnya SKCK.
Berapa potongan BPJS dari gaji?
Untuk pekerja swasta: 1% untuk JKN (gaji dasar maksimal Rp12.000.000), 2% untuk JHT, dan 1% untuk JP (upah dasar maksimal Rp11.086.300 sejak Maret 2026). Pemberi kerja membayar 4% JKN, 3,7% JHT, 2% JP, serta seluruh iuran JKK (0,24%-1,74% sesuai risiko) dan JKM (0,3%).
BPJS Ketenagakerjaan mandiri (bukan penerima upah) bayar berapa?
Iuran dihitung dari dasar penghasilan: JKK 1% (mulai Rp10.000), JKM Rp6.800, dan JHT 2% (mulai Rp20.000). Contoh BPJS untuk penghasilan Rp1.000.000: total Rp36.800 per bulan. Ada keringanan 50% untuk JKK dan JKM pada April-Desember 2026 (di luar sektor transportasi) dan Januari 2026-Maret 2027 (sektor transportasi).
Apa manfaat JKM bila pekerja meninggal?
Untuk pekerja penerima upah yang meninggal dalam masa kepesertaan aktif: santunan kematian Rp20.000.000, santunan berkala Rp12.000.000 dibayar sekaligus, biaya pemakaman Rp10.000.000, dan beasiswa untuk paling banyak 2 anak bila masa iur minimal 3 tahun dan meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
Berapa manfaat Jaminan Pensiun bulanan?
BPJS Ketenagakerjaan mencantumkan manfaat JP bulanan tahun 2026 minimal Rp411.400 dan maksimal Rp4.932.300. Iuran JP 3% upah (2% pemberi kerja, 1% pekerja) dengan upah dasar maksimal Rp11.086.300.
Apakah ada BSU (bantuan subsidi upah) 2026?
Pemerintah mengumumkan pada 30 September 2026 akan kembali memberikan BSU kuartal IV: Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan, dibayar sekali (Rp900.000), kepada sekitar 13,3 juta pekerja. Per 1 Oktober 2026 Permenaker yang mengatur syarat penerima dan jadwal pencairannya belum terbit, jadi abaikan tautan "daftar BSU" atau "cek BSU" sebelum Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan mengumumkannya resmi.
Sumber dan pemeriksaan
Panduan disusun berdasarkan sumber berikut. Pemeriksaan isi panduan: . Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan editorial terhadap informasi publik, bukan peninjauan oleh petugas instansi atau penasihat profesional. Ditinjau oleh Kaiser Khan, penerbit Panduan Warga.
- BPJS Kesehatan: panduan administrasi Mobile JKN bpjs-kesehatan.go.id · Diakses 25 September 2026
- BPJS Ketenagakerjaan: cara klaim program www.bpjsketenagakerjaan.go.id · Diakses 25 September 2026
- BPJS Kesehatan: iuran JKN bpjs-kesehatan.go.id · Diakses 25 September 2026
- Perpres 59/2024 tentang Jaminan Kesehatan (JDIH BPK) peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
- BPJS Ketenagakerjaan: peserta penerima upah (iuran dan manfaat) www.bpjsketenagakerjaan.go.id · Diakses 25 September 2026
- BPJS Ketenagakerjaan: peserta bukan penerima upah (iuran) www.bpjsketenagakerjaan.go.id · Diakses 25 September 2026
- PP 46/2015 tentang Program Jaminan Hari Tua (JDIH BPK) peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
- Surat BPJS Ketenagakerjaan B/1226/022026: batas upah Jaminan Pensiun Rp11.086.300 mulai Maret 2026 (salinan) 494075.fs1.hubspotusercontent-na1.net · Diakses 25 September 2026
- Setneg: bantuan pangan dan subsidi upah kuartal IV 2026 (30 September 2026) www.setneg.go.id · Diakses 1 Oktober 2026
Ketentuan instansi terbaru berlaku bila ada perbedaan. Metode editorial · Laporkan koreksi · Versi Markdown