Bantuan sosial
Bantuan hukum gratis: Posbankum di desa, organisasi bantuan hukum terakreditasi, dan Posbakum pengadilan
Bantuan hukum gratis: Posbankum di kantor desa, LBH terakreditasi, Posbakum dan bebas biaya perkara di pengadilan, syarat SKTM, dan hak saat diperiksa polisi.
JAWABAN SINGKAT
Bagaimana cara mendapat bantuan hukum gratis jika tidak mampu membayar advokat?
Mulailah dari Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan, yang memberi informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan tanpa biaya. Jika perkara harus ke pengadilan dan Anda tidak mampu membayar advokat, ajukan permohonan ke pemberi bantuan hukum terakreditasi dengan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu; mereka wajib menjawab paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap dan dilarang meminta bayaran (UU 16/2011). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum membantu membuat dokumen perkara, dan biaya perkara warga tidak mampu dapat ditanggung negara.
Lihat 17 rujukan resmi ↓Cari OBH terakreditasi di portal BPHN ↗bantuanhukum.bphn.go.id
Daftar isi panduan
Yang perlu dibawa
- KTP-el atau dokumen identitas lain. Jika Anda tidak punya, pemberi bantuan hukum wajib membantu mengurus surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain dari instansi berwenang (PP 42/2013 Pasal 7).
- Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat Anda tinggal. Jika tidak ada, PP 42/2013 Pasal 8 membolehkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti, dan pemberi bantuan hukum wajib membantu Anda mendapatkannya.
- Uraian singkat masalah: apa yang terjadi, kapan, siapa pihak lainnya, dan bantuan apa yang Anda butuhkan. Jika tidak bisa menulis, permohonan boleh disampaikan secara lisan, lalu dicatat oleh pemberi bantuan hukum dan Anda tandatangani atau cap jempol.
- Dokumen yang berkaitan dengan perkara, misalnya surat panggilan, surat gugatan, perjanjian, kuitansi, bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, surat PHK, atau tangkapan layar pesan.
- Catatan tanggal penting, seperti jadwal pemeriksaan atau sidang dan batas waktu untuk menjawab surat.
- Untuk layanan di Posbankum desa atau kelurahan: KTP atau SIM untuk mengisi formulir registrasi di pos.
Cara mendapat bantuan hukum gratis
Datangi Posbankum di kantor desa atau kelurahan
Bawa KTP atau SIM ke Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan dan isi formulir permohonan layanan. Posbankum melayani semua lapisan masyarakat. Paralegal memberi informasi dan konsultasi hukum, membantu menyusun dokumen seperti laporan polisi, surat perjanjian, atau surat kuasa, dan dapat mendampingi Anda ke instansi pemerintah atau kantor penegak hukum.
Pertimbangkan mediasi untuk perselisihan antarwarga
Untuk perselisihan dengan tetangga, keluarga, atau warga lain, paralegal bersama kepala desa atau lurah yang bertugas sebagai juru damai dapat memfasilitasi mediasi. Jika berhasil, kesepakatan dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Kekerasan seksual, narkotika, kejahatan terhadap nyawa, korupsi, dan terorisme termasuk perkara yang tidak dapat dimediasi di Posbankum.
Minta surat rujukan jika perkara harus ke pengadilan
Jika mediasi gagal atau masalahnya harus diselesaikan di pengadilan, paralegal membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi atau advokat lain. Paralegal tidak boleh secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan (Permenkum 34/2025 Pasal 15), jadi untuk sidang Anda membutuhkan advokat.
Ajukan permohonan ke pemberi bantuan hukum terakreditasi
Anda juga dapat langsung mendatangi organisasi atau lembaga bantuan hukum (OBH/LBH) yang terakreditasi. Ajukan permohonan tertulis berisi identitas dan uraian singkat masalah, lalu lampirkan dokumen perkara dan SKTM atau dokumen penggantinya. BPHN mencatat 777 pemberi bantuan hukum terakreditasi; cari yang terdekat melalui Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN.
Tunggu jawaban tertulis paling lama 3 hari kerja
Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap. Penolakan wajib disertai alasan tertulis. Jika diterima, Anda menandatangani surat kuasa khusus, dan bantuan berlanjut sampai masalah selesai atau putusan berkekuatan hukum tetap selama kuasa tidak Anda cabut.
Gunakan Posbakum dan pembebasan biaya perkara di pengadilan
Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberi informasi, konsultasi, dan advis hukum, membantu membuat dokumen hukum yang dibutuhkan seperti surat gugatan atau permohonan, dan memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis. Jika tidak mampu membayar biaya perkara, ajukan pembebasan biaya perkara kepada ketua pengadilan dengan SKTM atau kartu bantuan sosial.
Laporkan jika diminta bayaran
Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara; pelanggarannya diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000 (UU 16/2011 Pasal 20 dan 21). Penerima bantuan hukum yang haknya tidak dipenuhi dapat melapor ke Menteri Hukum, organisasi induk pemberi bantuan hukum, atau pihak berwenang (PP 42/2013 Pasal 39).
Biaya bantuan hukum dan perkara
Gratis bagi penerima bantuan hukum. UU 16/2011 mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma, dan pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta bayaran (Pasal 20). Layanan Posbankum di desa dan kelurahan tidak dipungut biaya. Di pengadilan, negara dapat menanggung biaya perkara warga tidak mampu melalui layanan pembebasan biaya perkara pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, dan petugas Posbakum dilarang meminta atau menerima bayaran.
| Pintu | Untuk siapa | Layanan | Dasar |
|---|---|---|---|
| Posbankum desa atau kelurahan | Semua lapisan masyarakat setempat | Informasi dan konsultasi hukum, bantuan dan advokasi di luar pengadilan, mediasi oleh paralegal dan juru damai, rujukan ke advokat | Buku saku Posbankum BPHN (Permenkum 11/2026); Permenkum 34/2025 |
| Pemberi bantuan hukum terakreditasi (OBH/LBH) | Orang atau kelompok miskin, dibuktikan dengan SKTM atau dokumen pengganti | Pendampingan perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, di dalam maupun di luar pengadilan, mulai dari tahap penyidikan | UU 16/2011; PP 42/2013 |
| Posbakum Pengadilan | Warga yang tidak mampu secara ekonomi; di pengadilan agama juga warga yang tidak punya akses informasi dan konsultasi hukum | Informasi, konsultasi, dan advis hukum; bantuan membuat dokumen hukum; daftar organisasi bantuan hukum dan advokat yang memberi bantuan gratis | Perma 1/2014; SOP Ditjen Badilum; SE Dirjen Badilag 1/2024 |
| Pembebasan biaya perkara (prodeo) | Warga yang tidak mampu secara ekonomi | Negara menanggung biaya perkara pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali | Perma 1/2014; SOP Ditjen Badilum; SE Dirjen Badilag 1/2024 |
| Penunjukan advokat dalam perkara pidana | Tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu | Pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak atas bantuan hukum dan menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum | UU 20/2025 (KUHAP) Pasal 154 dan 155 |
Honor advokat yang Anda tunjuk sendiri di luar program bantuan hukum disepakati sendiri dan tidak ditanggung negara. Jika ada yang meminta uang dengan mengatasnamakan bantuan hukum gratis, Posbankum, atau Posbakum, tolak dan laporkan.
Pilih jalur sesuai masalah Anda
Tabel di bawah membantu memilih pintu pertama. Pada semua jalur, pemberi bantuan hukum terakreditasi dapat mendampingi warga tidak mampu jika perkara berlanjut ke polisi atau pengadilan.
Untuk kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, utamakan keselamatan: hubungi polisi di 110 dalam keadaan darurat, lalu SAPA 129 (telepon 129 atau WhatsApp 08-111-129-129) atau UPTD PPA. Menurut Permen PPPA 4/2018, UPTD PPA menyediakan layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.
Untuk penagihan pinjaman online, data pribadi yang dipakai orang lain, atau penipuan transaksi, ikuti juga panduan pelaporan ke OJK dan IASC. Untuk sengketa tanah, Permen ATR/BPN 21/2020 membolehkan pengaduan langsung, lisan, atau daring ke kantor pertanahan dengan fotokopi KTP, bukti penguasaan atau kepemilikan, data pendukung, dan kronologi singkat.
| Masalah | Mulai dari | Jika berlanjut |
|---|---|---|
| Dipanggil, ditangkap, atau diperiksa polisi | Minta didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan; hubungi pemberi bantuan hukum terakreditasi atau minta rujukan di Posbankum | Jika ancaman pidananya pidana mati, seumur hidup, atau 15 tahun atau lebih, atau 5 tahun atau lebih sementara Anda tidak mampu dan tidak punya advokat, pejabat yang memeriksa wajib menunjuk advokat (UU 20/2025 Pasal 155) |
| Menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual | Polisi (110) bila darurat; SAPA 129 atau UPTD PPA untuk pengaduan, penampungan sementara, dan pendampingan | Korban yang tidak mampu berhak atas bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan (UU 20/2025 Pasal 154); kekerasan seksual tidak dimediasi di Posbankum |
| Di-PHK, atau upah dan pesangon tidak dibayar | Perundingan bipartit dengan perusahaan, lalu pencatatan ke dinas ketenagakerjaan; serikat pekerja dapat mewakili anggotanya | Pemberi bantuan hukum terakreditasi dapat mendampingi gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial |
| Ditagih pinjaman online, data pribadi dipakai orang lain, atau tertipu transaksi | Laporkan pinjaman tidak berizin ke OJK melalui SIPASTI dan penipuan transaksi ke IASC | Pemberi bantuan hukum dapat mendampingi saat Anda melapor ke polisi atau jika Anda digugat |
| Sengketa tanah dengan tetangga, keluarga, atau pihak lain | Pengaduan ke kantor pertanahan, yang dapat memfasilitasi mediasi; perselisihan antarwarga juga dapat dimediasi di Posbankum | Kesepakatan mediasi pertanahan dituangkan dalam akta perdamaian yang didaftarkan ke pengadilan negeri; untuk gugatan, minta rujukan ke pemberi bantuan hukum |
| Perceraian, hak asuh anak, nafkah, atau warisan | Posbakum di pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk informasi dan pembuatan surat gugatan; ajukan pembebasan biaya perkara bila tidak mampu | Pemberi bantuan hukum terakreditasi dapat mendampingi Anda di persidangan |
| Perselisihan dengan tetangga atau keluarga yang ingin diselesaikan secara damai | Mediasi di Posbankum oleh paralegal dan kepala desa atau lurah sebagai juru damai | Jika mediasi gagal, paralegal merujuk ke advokat pemberi bantuan hukum |
Siapa yang berhak dan cara membuktikan tidak mampu
Menurut UU 16/2011, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar itu meliputi pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, serta perumahan (Pasal 5). Bantuan hukum mencakup masalah perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 4).
Bukti utamanya adalah surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal Anda (Pasal 14). Jika tidak ada, PP 42/2013 Pasal 8 membolehkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti, dan pemberi bantuan hukum wajib membantu Anda mendapatkannya.
Di pengadilan, bukti tidak mampu dapat berupa SKTM, dokumen bantuan sosial seperti kartu PKH, atau dokumen lain yang menunjukkan Anda terdaftar dalam basis data terpadu penduduk miskin. Untuk Posbakum, jika semua dokumen itu tidak ada, Anda dapat membuat surat pernyataan tidak mampu membayar advokat yang disetujui petugas Posbakum. Di pengadilan agama, pembebasan biaya perkara tidak memerlukan bukti jika data Anda dalam basis data terpadu pemerintah sudah terhubung dengan sistem informasi pengadilan.
Layanan informasi, konsultasi, dan mediasi di Posbankum desa atau kelurahan terbuka untuk semua lapisan masyarakat, tidak hanya warga yang memiliki SKTM.
Hak Anda saat berurusan dengan polisi
Sejak 2 Januari 2026, perkara pidana memakai KUHAP baru, yaitu UU 20/2025, yang menggantikan UU 8/1981. Menurut Kemensetneg, perkara sebelum tanggal itu memakai ketentuan lama, sedangkan perkara setelahnya tunduk pada KUHAP baru.
Tersangka atau terdakwa berhak memilih, menghubungi, dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan, serta berhak atas juru bahasa (Pasal 142). Bantuan hukum gratis diberikan kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu pada setiap tahap pemeriksaan, dan pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak itu serta menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum (Pasal 154).
Penunjukan advokat wajib dilakukan pada semua tahap pemeriksaan jika ancaman pidananya pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 15 tahun atau lebih, dan jika ancamannya 5 tahun atau lebih sementara tersangka atau terdakwa tidak mampu dan tidak punya advokat sendiri (Pasal 155). Kewajiban menunjuk advokat tidak berlaku jika Anda menyatakan menolak didampingi; penolakan itu dicatat dalam berita acara yang ditandatangani penyidik atau penuntut umum dan Anda (Pasal 154).
Posbankum desa dan kelurahan: cara kerjanya
Pos Bantuan Hukum adalah wadah layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang berada di kantor desa atau kelurahan (Permenkum 34/2025 Pasal 1). Layanannya dijalankan paralegal yang ditugaskan pemberi bantuan hukum, dengan kepala desa atau lurah sebagai juru damai untuk mediasi. Buku saku BPHN, yang mengacu pada Permenkum 11/2026, menyebut empat layanan: konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi di luar pengadilan, perdamaian di luar pengadilan (mediasi), dan rujukan.
Alurnya dimulai dengan registrasi memakai KTP atau SIM dan formulir permohonan, lalu layanan sesuai kebutuhan, misalnya konsultasi atau mediasi. Hasilnya berupa perjanjian perdamaian bila mediasi berhasil, atau surat rujukan ke advokat pemberi bantuan hukum bila perkara perlu dibawa ke pengadilan. Di akhir layanan Anda diminta menilai layanan.
Paralegal wajib menunjukkan kartu identitas paralegal dan surat tugas saat memberi bantuan hukum (Permenkum 34/2025 Pasal 18). Mintalah kedua dokumen itu jika ada orang yang mengaku paralegal dan menawarkan bantuan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menegaskan tidak ada biaya untuk layanan Posbankum. Jika Anda dimintai uang di pos, tolak dan laporkan ke kantor desa atau kelurahan serta ke Kementerian Hukum.
Jika permohonan ditolak atau Anda diminta bayaran
Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain di daftar BPHN.
Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20). Pelanggarannya diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000 (Pasal 21). Penerima bantuan hukum yang tidak mendapatkan haknya dapat melapor ke Menteri Hukum, organisasi induk pemberi bantuan hukum, atau pihak berwenang (PP 42/2013 Pasal 39).
Keluhan tentang Posbakum atau layanan hukum di pengadilan negeri dapat disampaikan tertulis kepada ketua pengadilan melalui meja informasi, situs web pengadilan, atau kotak pengaduan. Menurut SOP Ditjen Badilum, pengaduan diproses paling lama 14 hari.
Sebagai penerima, Anda berhak didampingi sampai masalah selesai atau putusan berkekuatan hukum tetap, mendapat layanan sesuai standar bantuan hukum dan kode etik advokat, serta mendapat informasi dan dokumen tentang bantuan hukum yang diberikan. Anda wajib memberikan bukti dan keterangan yang benar (UU 16/2011 Pasal 12 dan 13). Pemberi bantuan hukum wajib merahasiakan data dan keterangan Anda (Pasal 10).
Hal yang sering terlewat
- Membayar "biaya administrasi" atau "uang jasa" kepada orang yang mengaku dari LBH, Posbankum, atau Posbakum. Bantuan hukum menurut UU 16/2011 gratis, dan memungut bayaran diancam pidana.
- Menunggu sampai hari pemeriksaan atau sidang untuk mencari pendamping. Datangi Posbankum atau pemberi bantuan hukum segera setelah menerima surat panggilan atau gugatan.
- Mengira paralegal bisa mewakili Anda di sidang. Paralegal tidak boleh secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan; untuk sidang Anda membutuhkan advokat.
- Mencoba menyelesaikan kekerasan seksual secara damai di tingkat desa. Kekerasan seksual termasuk perkara yang tidak dapat dimediasi di Posbankum; hubungi polisi, SAPA 129, atau UPTD PPA.
- Menandatangani berita acara, perjanjian damai, atau surat pernyataan yang belum Anda pahami. Minta pendamping membacakan dan menjelaskannya lebih dulu.
- Mencabut surat kuasa tanpa rencana pengganti. Bantuan hukum berlanjut sampai perkara selesai hanya selama kuasa tidak dicabut.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah bantuan hukum dari LBH benar-benar gratis?
Ya. UU 16/2011 menyebut bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan cuma-cuma, dan pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta bayaran dari Anda maupun pihak lain yang terkait perkara (Pasal 20). Pelanggarannya diancam penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000. Pemberi bantuan hukum berhak menerima dana dari negara untuk menjalankan bantuan hukum (Pasal 9).
Apa bedanya Posbankum dan Posbakum?
Posbankum adalah Pos Bantuan Hukum di kantor desa atau kelurahan yang dibina Kementerian Hukum melalui BPHN, terbuka untuk semua warga, dan menangani konsultasi, mediasi, serta rujukan. Posbakum adalah pos bantuan hukum di pengadilan berdasarkan Perma 1/2014 untuk warga yang tidak mampu, terutama untuk informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen perkara.
Saya tidak punya SKTM. Apakah masih bisa mendapat bantuan?
Bisa. PP 42/2013 membolehkan dokumen pengganti, dan pemberi bantuan hukum wajib membantu Anda mendapatkan dokumen yang belum ada (Pasal 8). Layanan Posbankum desa tidak mensyaratkan SKTM. Di Posbakum pengadilan, jika tidak ada dokumen apa pun, Anda dapat membuat surat pernyataan tidak mampu membayar advokat yang disetujui petugas Posbakum.
Berapa lama LBH harus menjawab permohonan saya?
Kelengkapan berkas diperiksa paling lama 1 hari kerja. Setelah lengkap, pemberi bantuan hukum wajib menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja, dan penolakan harus disertai alasan (UU 16/2011 Pasal 15; PP 42/2013 Pasal 11).
Apakah bantuan hukum gratis hanya untuk tersangka?
Tidak. UU 16/2011 mencakup perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Dalam perkara pidana, UU 20/2025 juga memberi bantuan hukum kepada pelapor, pengadu, saksi, dan korban yang tidak mampu pada setiap tahap pemeriksaan (Pasal 154).
Apakah polisi wajib menyediakan advokat untuk saya?
Pejabat yang memeriksa wajib menunjuk advokat jika ancaman pidananya pidana mati, penjara seumur hidup, atau 15 tahun atau lebih, dan jika ancamannya 5 tahun atau lebih sementara Anda tidak mampu dan tidak punya advokat sendiri (UU 20/2025 Pasal 155). Di luar itu, Anda tetap berhak memilih dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan (Pasal 142).
Bagaimana memastikan LBH atau paralegal itu resmi?
Pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, pengurus, dan program bantuan hukum (UU 16/2011 Pasal 8). Cocokkan namanya dengan daftar di portal BPHN. Paralegal wajib menunjukkan kartu identitas paralegal dan surat tugas dari pemberi bantuan hukum (Permenkum 34/2025 Pasal 18).
Bisakah bantuan hukum gratis dipakai untuk perceraian atau hak asuh anak?
Bisa. Perceraian, hak asuh, dan nafkah termasuk perkara perdata yang dicakup UU 16/2011. Di pengadilan agama dan pengadilan negeri, Posbakum dapat membantu membuat surat gugatan, dan biaya perkara dapat dibebaskan bagi warga tidak mampu.
Sumber dan pemeriksaan
Panduan disusun berdasarkan sumber berikut. Pemeriksaan isi panduan: . Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan editorial terhadap informasi publik, bukan peninjauan oleh petugas instansi atau penasihat profesional. Ditinjau oleh Kaiser Khan, penerbit Panduan Warga.
- JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (status berlaku) peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- BPHN: Buku saku Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan (salinan di JDIH Kota Balikpapan) jdih.balikpapan.go.id · Diakses 23 November 2026
- BPHN: Portal Informasi Bantuan Hukum, cari OBH terdekat bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenko Infrastruktur: naskah UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP jdih.kemenkoinfra.go.id · Diakses 23 November 2026
- Kemensetneg: KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku 2 Januari 2026 www.setneg.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilag: SE Nomor 1 Tahun 2024, petunjuk teknis Perma 1/2014 di pengadilan agama (salinan PA Mentok) pa-mentok.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA peraturan.bpk.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
- KemenPPPA: Lapor SAPA 129 laporsapa129.kemenpppa.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
- JDIH BPK: UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial peraturan.bpk.go.id · Diakses 16 November 2026
- OJK: SIPASTI sipasti.ojk.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
- OJK: Portal Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) iasc.ojk.go.id · Diakses 25 September 2026
- RRI (Lembaga Penyiaran Publik): Kanwil Kemenkum NTB tegaskan layanan Posbankum gratis, 9 Juli 2026 rri.co.id · Diakses 23 November 2026
Ketentuan instansi terbaru berlaku bila ada perbedaan. Metode editorial · Laporkan koreksi · Versi Markdown