Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum gratis
per provinsi.

Daftar resmi pemberi bantuan hukum terakreditasi dari BPHN, dikelompokkan per provinsi.

JAWABAN SINGKAT

Di mana daftar resmi pemberi bantuan hukum terakreditasi per provinsi?

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 777 pemberi bantuan hukum terakreditasi di 37 provinsi, sama dengan jumlah lembaga terakreditasi periode 2025–2027 dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum (Permenkum 42/2025). Pilih provinsi Anda di tabel untuk melihat nama, alamat, akreditasi, dan kontak setiap lembaga. Bantuannya cuma-cuma bagi warga yang tidak mampu membayar advokat, dan lembaga wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013).

Pemberi bantuan hukum terakreditasi per provinsi

Jumlah lembaga terakreditasi per provinsi dan peringkat akreditasi (daftar BPHN, diperiksa 23 November 2026)
ProvinsiLembagaABC
Aceh320428
Sumatera Utara512841
Sumatera Barat160412
Riau221219
Kepulauan Riau9018
Jambi190316
Sumatera Selatan141112
Kepulauan Bangka Belitung10037
Bengkulu160313
Lampung220418
DKI Jakarta5221139
Jawa Barat5641537
Banten290326
Jawa Tengah582551
DI Yogyakarta260521
Jawa Timur91132157
Bali11038
Nusa Tenggara Barat202612
Nusa Tenggara Timur200218
Kalimantan Barat120111
Kalimantan Tengah11047
Kalimantan Selatan111010
Kalimantan Timur220418
Kalimantan Utara1001
Sulawesi Utara130112
Gorontalo11047
Sulawesi Tengah180216
Sulawesi Barat6024
Sulawesi Selatan4151224
Sulawesi Tenggara200020
Maluku9036
Maluku Utara130310
Papua6024
Papua Barat2002
Papua Selatan2002
Papua Tengah1001
Papua Pegunungan0000
Papua Barat Daya4004

Cara meminta bantuan hukum gratis

  1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.

  2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).

  3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

  4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

Cara kami menyusun halaman ini

Setiap halaman provinsi menyalin daftar organisasi bantuan hukum terakreditasi dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN sebagaimana tercantum pada 23 November 2026: 777 lembaga, sama dengan jumlah lembaga terakreditasi periode 2025–2027 dalam Permenkum 42/2025. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak ditampilkan sesuai daftar BPHN; kami hanya merapikan spasi serta huruf kapital nama kabupaten dan kota, dan tidak mengunjungi atau menilai lembaga-lembaga tersebut. Lembaga dikelompokkan menurut provinsi yang tertulis di daftar BPHN, kecuali di Tanah Papua: BPHN masih memakai pembagian provinsi sebelum pemekaran 2022, sehingga lembaga yang berkedudukan di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya kami tempatkan di provinsi tersebut menurut kabupaten atau kotanya, sesuai undang-undang pembentukannya (UU 14, 15, dan 29 Tahun 2022). Aturan pengajuan bersumber dari UU 16/2011, PP 42/2013, dan Permenkum 34/2025, sebagaimana diuraikan di panduan bantuan hukum gratis.

Sumber dan pemeriksaan

Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.

  1. BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
  2. JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  3. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  4. JDIH BPK: UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  5. JDIH BPK: UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  6. JDIH BPK: UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  7. JDIH BPK: UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  8. JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  9. JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  10. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  11. Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026