Hari libur nasional dan cuti bersama 2026 dan 2027: daftar tanggal, aturan cuti, dan upah lembur

Yang perlu diperiksa

• PDF SKB 3 Menteri yang berlaku: untuk 2026 Nomor 1497, 2, dan 5 Tahun 2025; untuk 2027 Nomor 1205, 3, dan 2 Tahun 2026.
• Keppres cuti bersama ASN bila Anda ASN. Untuk 2026, pegangannya Keppres 42/2025.
• Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB) yang mengatur cuti tahunan dan cuti bersama.
• Catatan sisa cuti tahunan Anda tahun ini.
• Pola kerja Anda: 5 hari atau 6 hari kerja seminggu. Bila 6 hari, ketahui hari kerja terpendek Anda.
• Slip gaji yang memisahkan upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, untuk menghitung upah lembur.

Cara merencanakan libur dan cuti

1. Ambil daftar dari SKB terbaru

   Rujuk PDF SKB di situs Kemenko PMK atau JDIH kementerian, bukan kalender cetak atau unggahan media sosial. Periksa juga apakah ada SKB perubahan; untuk daftar 2025, pemerintah menerbitkan SKB perubahan pada 7 Agustus 2025.

2. Tandai hari raya yang menunggu keputusan Menteri Agama

   Tanggal 1 Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama. Pantau hasil sidang isbat Kemenag sebelum memastikan tiket atau cuti di sekitar hari raya tersebut.

3. Periksa aturan cuti bersama di tempat kerja

   ASN mengikuti Keppres cuti bersama ASN. Pekerja swasta memeriksa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, atau pengumuman HR, karena SKB menyerahkan pelaksanaan cuti bersama di swasta kepada pimpinan masing-masing.

4. Hitung sisa cuti tahunan

   Bila perusahaan menerapkan cuti bersama dan memotongnya dari cuti tahunan, kurangi jatah cuti Anda dengan jumlah hari cuti bersama yang diterapkan. Hak cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja terus-menerus.

5. Sepakati kerja di hari libur secara tertulis

   Kerja lembur harus berdasarkan perintah pengusaha dan persetujuan pekerja secara tertulis dan/atau melalui media digital. Simpan daftar lembur yang memuat nama Anda dan lamanya jam lembur.

6. Hitung upah lembur dan laporkan bila tidak dibayar

   Hitung upah sejam (1/173 upah sebulan), lalu kalikan dengan tarif lembur hari libur sesuai pola kerja Anda. Bila upah lembur tidak dibayar, bicarakan dengan perusahaan atau serikat pekerja, lalu adukan ke Kemnaker melalui Lapor Menaker.

Upah lembur di hari libur

Tidak ada biaya untuk melihat atau mengunduh SKB; dokumennya tersedia gratis di situs kementerian. Bila Anda bekerja pada hari libur resmi, pengusaha wajib membayar upah kerja lembur. Pola 5 hari kerja: jam ke-1 sampai ke-8 dibayar 2 kali upah sejam, jam ke-9 3 kali, jam ke-10 sampai ke-12 4 kali. Pola 6 hari kerja: jam ke-1 sampai ke-7 2 kali, jam ke-8 3 kali, jam ke-9 sampai ke-11 4 kali. Upah sejam adalah 1/173 upah sebulan.

Contoh: upah sebulan Rp5.190.000 berarti upah sejam Rp30.000. Bekerja 8 jam pada hari libur nasional dengan pola 5 hari kerja: 8 × 2 × Rp30.000 = Rp480.000. Dengan pola 6 hari kerja: (7 × 2 + 1 × 3) × Rp30.000 = Rp510.000. Perusahaan yang sudah membayar lembur dengan sebutan lain dan nilainya sama atau lebih baik tetap boleh memakai cara itu (PP 35/2021 Pasal 34).

Cuti bersama untuk ASN dan pekerja swasta

SKB 2026 memuat tiga ketentuan penting. Diktum KEEMPAT: cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di setiap unit kerja atau perusahaan. Diktum KELIMA: cuti bersama bagi ASN dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Diktum KEENAM: pelaksanaan cuti bersama di lembaga atau instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing. Ketiga ketentuan ini sama dalam SKB 2027.

Untuk ASN, cuti bersama 2026 ditetapkan dengan Keppres 42/2025 tanggal 31 Desember 2025, dengan delapan tanggal yang sama seperti SKB. Keppres itu menyatakan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN. ASN yang karena jabatannya tidak diberi cuti bersama mendapat tambahan cuti tahunan sebanyak hari cuti bersama yang tidak diberikan.

Untuk pekerja swasta, Menko PMK menyatakan pada 15 September 2026 bahwa cuti bersama bagi swasta bersifat fakultatif dan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU 6/2023 menetapkan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan terus-menerus, dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Karena itu, apakah kantor libur pada hari cuti bersama dan apakah cuti tahunan Anda dipotong, jawabannya ada di dokumen tersebut.

• Kemenko PMK: SKB hari libur nasional dan cuti bersama 2026 (PDF) ↗
• JDIH BPK: Keppres 42/2025 tentang cuti bersama ASN 2026 ↗
• JDIH BPK: UU 6/2023 (perubahan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan) ↗

Bekerja di hari libur nasional dan upah lemburnya

Pasal 85 UU 13/2003 menyatakan pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi bila jenis dan sifat pekerjaannya harus dijalankan terus-menerus atau dalam keadaan lain berdasarkan kesepakatan, dan wajib membayar upah kerja lembur. SKB juga meminta unit layanan publik, seperti rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan, perbankan, dan perhubungan, mengatur penugasan pegawainya pada hari libur dan cuti bersama.

PP 35/2021 Pasal 31 mengatur tarif lembur pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Pola 6 hari kerja dan 40 jam seminggu: jam ke-1 sampai ke-7 dibayar 2 kali upah sejam, jam ke-8 3 kali, jam ke-9 sampai ke-11 4 kali. Bila hari libur jatuh pada hari kerja terpendek: jam ke-1 sampai ke-5 2 kali, jam ke-6 3 kali, jam ke-7 sampai ke-9 4 kali. Pola 5 hari kerja dan 40 jam seminggu: jam ke-1 sampai ke-8 2 kali, jam ke-9 3 kali, jam ke-10 sampai ke-12 4 kali.

Upah sejam adalah 1/173 upah sebulan. Bila upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dasar hitungnya 100% upah; bila ada tunjangan tidak tetap dan upah pokok ditambah tunjangan tetap kurang dari 75% seluruh upah, dasar hitungnya 75% seluruh upah. Untuk upah harian, upah sebulan adalah upah sehari dikali 25 (6 hari kerja) atau 21 (5 hari kerja). Batas lembur 4 jam sehari dan 18 jam seminggu tidak termasuk lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi.

Lembur 4 jam atau lebih wajib disertai makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori, dan tidak dapat diganti uang. Pekerja dalam golongan jabatan tertentu, yaitu pemikir, perencana, pelaksana, atau pengendali perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi dan upahnya lebih tinggi, dapat dikecualikan dari upah lembur bila hal itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.

• JDIH BPK: PP 35/2021 (waktu kerja, lembur, dan upah lembur) ↗
• JDIH BPK: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ↗

Hari raya yang tanggalnya bisa bergeser, termasuk Nyepi

SKB menyatakan tanggal 1 Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama. Tahun 2026, sidang isbat Kemenag pada 19 Maret 2026 menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada 21 Maret 2026 (Sabtu), dan Kemenag menetapkan 1 Zulhijah 1447 H pada 18 Mei 2026 sehingga Iduladha jatuh pada 27 Mei 2026 (Rabu). Keduanya sama dengan tanggal dalam SKB.

Untuk 2027, SKB mencantumkan Idulfitri 1448 H pada 10–11 Maret 2027 (Rabu–Kamis) dan Iduladha 1448 H pada 17 Mei 2027 (Senin). Tanggal itu tetap menunggu keputusan Menteri Agama menjelang hari raya. SKB 2027 juga memuat Isra Mikraj dua kali: 1448 H pada 5 Januari 2027 (Selasa) dan 1449 H pada 26 Desember 2027 (Minggu).

Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka) tercantum sebagai hari libur nasional dalam SKB, sehingga berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bali. Tahun 2026 Nyepi jatuh pada 19 Maret 2026 (Kamis) dengan cuti bersama 18 Maret 2026 (Rabu); tahun 2027 jatuh pada 8 Maret 2027 (Senin). Untuk aturan kegiatan selama Nyepi di Bali, ikuti pengumuman Pemerintah Provinsi Bali.

• Setneg: pemerintah tetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada 21 Maret 2026 ↗
• Kemenag: 1 Zulhijah 1447 H jatuh pada 18 Mei 2026, Iduladha 27 Mei 2026 ↗

Hari libur nasional dan cuti bersama 2027

Daftar 2027 ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 1205 Tahun 2026, Nomor 3 Tahun 2026, dan Nomor 2 Tahun 2026, yang ditetapkan di Jakarta pada 15 September 2026. Isinya 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

Tujuh hari libur nasional 2027 jatuh pada Sabtu atau Minggu, dan SKB tidak memindahkannya ke hari kerja. Untuk ASN, cuti bersama ditetapkan dengan Keppres tersendiri; untuk 2026 dasarnya Keppres 42/2025, jadi periksa Keppres untuk 2027 setelah terbit.

Tabel berikut memuat ke-26 tanggal itu menurut lampiran SKB, diurutkan menurut tanggal: 18 hari libur nasional (dua di antaranya Idulfitri 10–11 Maret) dan 8 hari cuti bersama.

• Kemenko PMK: pemerintah tetapkan 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama 2027 ↗
• Kemenko PMK: SKB hari libur nasional dan cuti bersama 2027 (PDF) ↗

Hal yang sering terlewat

Pertanyaan yang sering diajukan