Usaha & pekerjaan

Nomor Induk Berusaha atau NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS. Siapkan data diri dan kegiatan usaha, pilih panduan sesuai jenis pelaku usaha, lalu ikuti persyaratan berdasarkan kegiatan serta tingkat risiko. Terbitnya NIB tidak selalu menyelesaikan seluruh perizinan usaha. Baca panduan lengkap.

MagangHub adalah portal pemagangan resmi Kemnaker yang terhubung dengan SIAPKerja untuk lulusan diploma, sarjana, atau profesi. Batch 3 tahun 2026 sedang dibuka: pendaftaran perusahaan 27 September–22 Oktober, pendaftaran peserta 26 Oktober–1 November, rekrutmen 1–10 November 2026, lalu magang paling lama 6 bulan. Uang saku setara UMK lokasi magang dibayar pemerintah (Kepmenaker 252/2026). Baca panduan lengkap.

JKP memberi uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi peserta yang terkena PHK. Menurut PP 6/2025, uang tunai sebesar 60% dari upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas atas upah Rp5.000.000 (paling banyak Rp3.000.000 per bulan), selama paling lama 6 bulan. Syaratnya masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan sebelum PHK, dan hak klaim hilang bila tidak diajukan dalam 6 bulan sejak PHK. Mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia tidak termasuk. Baca panduan lengkap.

Pengusaha wajib membayar THR keagamaan kepada pekerja PKWT maupun PKWTT yang sudah bekerja terus-menerus paling sedikit satu bulan. Masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat satu bulan upah, sedangkan masa kerja kurang dari 12 bulan dihitung masa kerja/12 × satu bulan upah. THR dibayar penuh dalam rupiah, tidak boleh dicicil, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja. Keterlambatan dikenai denda 5% yang tidak menghapus kewajiban membayar THR. Baca panduan lengkap.

Tahun 2027 memiliki 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama menurut SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 1205, 3, dan 2 Tahun 2026 (ditetapkan 15 September 2026), termasuk Idulfitri 10–11 Maret 2027 dengan cuti bersama 9, 12, dan 15 Maret. Sisa hari libur 2026 adalah cuti bersama Kamis 24 Desember dan Natal Jumat 25 Desember 2026; tahun 2026 memiliki 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama (SKB Nomor 1497, 2, dan 5 Tahun 2025). Cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pekerja sesuai aturan perusahaan dan bersifat fakultatif bagi swasta; untuk ASN ketentuannya ditetapkan Keppres tersendiri. Baca panduan lengkap.

UMP 2026 ditetapkan gubernur masing-masing provinsi dengan rumus PP 49/2025: UMP 2026 = UMP 2025 + {inflasi + (pertumbuhan ekonomi × alfa)} × UMP 2025, dengan alfa 0,50–0,90. UMP tertinggi adalah DKI Jakarta Rp5.729.876 dan terendah Jawa Barat Rp2.317.601 per bulan. Upah minimum adalah batas bawah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan dari gaji bersih. Kabupaten/kota yang memiliki UMK memakai angka yang lebih tinggi itu. UMP 2027 belum ditetapkan per 1 Oktober 2026. Baca panduan lengkap.

DPR dan Pemerintah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna DPR pada 6 Oktober 2026, tetapi per 14 Oktober 2026 undang-undang ini belum diundangkan: belum ada nomor UU dan naskah finalnya belum terbit di basis data peraturan resmi. Karena itu, untuk kontrak, upah, PHK, dan pesangon hari ini Anda tetap memakai aturan yang berlaku, yaitu UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 beserta PP 35/2021, PP 36/2021, dan PP JKP. Tanggal mulai berlaku dan masa transisi UU baru baru bisa dipastikan setelah naskah resminya diundangkan. Baca panduan lengkap.

Sengketa kerja, termasuk soal PHK, wajib dirundingkan dulu secara bipartit antara pekerja dan pengusaha paling lama 30 hari kerja. Jika gagal, salah satu pihak mencatatkannya ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk mediasi atau konsiliasi (atau arbitrase untuk jenis sengketa tertentu), dan jika anjuran ditolak, perkara dapat digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Berperkara di PHI tidak dikenakan biaya untuk gugatan bernilai di bawah Rp150.000.000. Baca panduan lengkap.

Produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK) wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026 menurut PP 42/2024, dan BPJPH menyatakan kewajiban itu berlaku mulai 18 Oktober 2026 tanpa penundaan. UMK yang memenuhi kriteria dapat memakai jalur pernyataan pelaku usaha (self declare) yang gratis lewat program SEHATI, dengan bantuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH); jalur reguler untuk UMK dikenai Rp300.000 ditambah biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Semua permohonan diajukan secara daring di SIHALAL (ptsp.halal.go.id) dengan NIB. Baca panduan lengkap.

Pangan olahan buatan industri rumah tangga yang dijual dalam kemasan eceran berlabel dan tahan paling sedikit 7 hari pada suhu ruang memerlukan SPP-IRT, yang diajukan melalui OSS, terbit paling lama 1 hari jika data lengkap, dan berlaku 5 tahun. Produk yang tidak termasuk daftar jenis pangan SPP-IRT, misalnya pangan wajib SNI, pangan berklaim, pangan yang perlu penanganan khusus dalam produksi atau distribusi, atau yang dibuat dengan mesin otomatis, harus didaftarkan ke BPOM untuk nomor izin edar MD; sejak akhir Mei 2026 tarif registrasinya Rp0 bagi usaha mikro dan kecil yang memproduksi di dalam negeri. Pangan siap saji dan pangan yang umur simpannya kurang dari 7 hari tidak memerlukan keduanya. Baca panduan lengkap.

KUR (Kredit Usaha Rakyat) 2026 diatur Permenko Perekonomian 1/2026 yang berlaku sejak 13 Januari 2026: KUR super mikro sampai Rp10 juta berbunga 3% efektif per tahun, sedangkan KUR mikro (di atas Rp10 juta sampai Rp100 juta) dan KUR kecil (di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta) berbunga 6% efektif per tahun untuk sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor. Untuk perdagangan yang tidak berorientasi ekspor, bunga naik 1% pada setiap akad berikutnya, dan KUR mikro dibatasi 2 kali akad. Syarat dasarnya usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan, NIB atau surat keterangan usaha, dan KTP-el; untuk pinjaman sampai Rp100 juta, penyalur dilarang meminta agunan tambahan. Baca panduan lengkap.

Usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun dapat membayar PPh final 0,5% dari omzet menurut PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026 (berlaku 22 April 2026), tetapi skema ini kini hanya untuk orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan koperasi; CV, firma, PT biasa, dan BUMDes yang sudah memakainya hanya dapat melanjutkan sampai jangka waktunya berakhir. Bagi orang pribadi, bagian omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak dan batas waktu 7 tahun sudah dihapus. Pajak disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan kode billing di Coretax, setoran itu dianggap sebagai lapor SPT Masa, dan penghasilan tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan. Baca panduan lengkap.

Perpres 27/2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, yang dirilis 8 Oktober 2026, juga mencakup layanan pengantaran makanan dan barang, tetapi biaya jasa pengantarannya masih menunggu peraturan Menteri Komunikasi dan Digital yang belum terbit per 14 Oktober 2026. Kementerian UMKM memimpin satuan tugas tiga kementerian untuk pelaksanaannya, sedangkan hubungan merchant dengan platform diatur dalam Permen UMKM 3/2026: biaya harus tercantum dalam perjanjian, potongan yang tidak disepakati dilarang, dan perubahan biaya wajib diberitahukan paling lambat 90 hari sebelumnya. Merchant tetap perlu NIB, sertifikat halal untuk makanan dan minuman UMK dengan batas 17 Oktober 2026, dan SPP-IRT atau izin edar BPOM hanya untuk produk kemasan, bukan makanan siap saji. Baca panduan lengkap.