Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.

Identitas & keluarga

WNI menikah dengan WNA: syarat, visa pasangan, kewarganegaraan, paspor

Langkah perkawinan campuran WNI–WNA, dokumen dari negara asal, pencatatan, E31A, serta apa yang terjadi pada paspor dan kewarganegaraan.

Redaksi Panduan WargaDitinjau oleh Kaiser Khan9 menit bacaDiperiksa

JAWABAN SINGKAT

Apa syarat WNI menikah dengan WNA?

Menikah dengan WNA tidak otomatis menukar paspor, memberikan paspor pasangan, atau mengubah kewarganegaraan. Catat perkawinan pada instansi yang berwenang, lalu pasangan asing dapat memeriksa visa keluarga E31A dan izin tinggal. Kewarganegaraan baru membutuhkan proses hukum terpisah; hukum kedua negara perlu diperiksa. Satu pengecualian: WNI dapat kehilangan kewarganegaraan bila hukum negara pasangan otomatis memberinya kewarganegaraan pasangan karena perkawinan; ia dapat menyatakan ingin tetap WNI setelah 3 tahun perkawinan, selama tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda (UU 12/2006 Pasal 26). Pasangan Muslim mencatat nikah di KUA, sedangkan pasangan lain menikah menurut agamanya lalu mencatatkannya di Disdukcapil.

Lihat 21 rujukan resmi ↓

Buka layanan resmi ↗jabar.kemenag.go.id

Daftar isi panduan

Syarat menikah dengan WNA

  • KTP-el, KK, akta lahir, dan bukti status perkawinan pihak WNI.
  • Paspor WNA, bukti bebas halangan menikah atau dokumen negara asal, terjemahan resmi dan legalisasi bila disyaratkan.

Langkah menikah dengan WNA

  1. Tentukan tempat dan pencatatan

    Pasangan Muslim mencatat nikah di KUA; pasangan lain menikah menurut agamanya lalu mencatat di Disdukcapil. Konsultasikan dokumen WNA ke KUA atau Disdukcapil tujuan sebelum membuat jadwal, dan daftarkan kehendak nikah di KUA paling lambat 10 hari kerja sebelum akad.

  2. Sahkan dokumen lintas negara

    Periksa kebutuhan terjemahan tersumpah, apostille atau legalisasi, serta masa berlaku dokumen dari negara asal.

  3. Catat perkawinan dan data keluarga

    Simpan buku nikah atau akta perkawinan; perbarui KK dan KTP-el sesuai hasil pencatatan. Pernikahan di luar negeri memiliki kewajiban pelaporan tersendiri.

  4. Pilih izin tinggal pasangan

    Periksa E31A pada katalog Imigrasi dan ajukan melalui e-Visa jika memenuhi syarat. Cek pula hak bekerja secara terpisah.

Biaya menikah dengan WNA

Nikah di KUA pada hari dan jam kerja Rp0; nikah di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja dikenai PNBP Rp600.000, dan dapat Rp0 bagi warga tidak mampu atau korban bencana. Pencatatan di Disdukcapil tidak dipungut biaya, tetapi pelaporan yang terlambat dapat didenda paling banyak Rp1.000.000. Visa E31A serta izin tinggal mempunyai tagihan PNBP berdasarkan jangka waktu; periksa nominal pada portal Imigrasi sebelum membayar. Terjemahan, apostille atau legalisasi, dan akta notaris dibayar terpisah. Kewarganegaraan dan paspor baru bukan bagian dari biaya nikah.

Jalur pencatatan perkawinan WNI–WNA menurut PMA 30/2024, UU 23/2006, dan Perpres 96/2018
JalurUntuk siapaLangkah utamaBatas waktuBiaya resmi
KUACalon suami dan istri beragama IslamDaftar kehendak nikah, bimbingan perkawinan, pemeriksaan, pengumuman, akad di hadapan penghuluDaftar paling lambat 10 hari kerja sebelum akadRp0 di KUA pada hari dan jam kerja; Rp600.000 di luar KUA atau di luar jam kerja
DisdukcapilPasangan non-Muslim atau penghayat kepercayaanUpacara menurut agama atau kepercayaan, lalu pencatatan dan penerbitan akta perkawinanLapor paling lambat 60 hari sejak perkawinanRp0; denda keterlambatan paling banyak Rp1.000.000
Luar negeriWNI yang menikah di luar IndonesiaCatat di instansi setempat, lapor ke Perwakilan RI, lalu ke Disdukcapil (dan KUA bagi pasangan Muslim)30 hari setelah kembali (Disdukcapil); 1 tahun (KUA)Biaya negara setempat; pelaporan ke Disdukcapil Rp0

Cek kembali biaya, ketersediaan jadwal, dan persyaratan melalui sumber resmi terkait ↗ sebelum mengajukan atau membayar.

Paspor dan kewarganegaraan setelah menikah

WNI tetap menggunakan paspor Indonesia selama masih WNI. WNA tetap menggunakan paspor negara asalnya. Jika salah satu ingin menjadi warga negara negara pasangan, pahami hukum naturalisasi, kemungkinan kehilangan kewarganegaraan, dan aturan kewarganegaraan ganda terlebih dahulu. Anak dari perkawinan campuran mempunyai aturan tersendiri.

Jalur KUA untuk pasangan Muslim

Pencatatan nikah umat Islam kini diatur PMA 30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang berlaku sejak 30 Desember 2024 dan menggantikan PMA 22/2024. Daftarkan kehendak nikah di KUA tempat akad atau secara online melalui SIMKAH paling lambat 10 hari kerja sebelum akad. Bila kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin memerlukan dispensasi camat atau surat pernyataan bermeterai beserta alasannya.

Calon pengantin WNA melampirkan surat keterangan tidak ada halangan menikah (certificate of no impediment) dari kedutaan atau perwakilan negaranya; bagi negara yang memakai apostille, dokumen dari otoritas negara asal dilengkapi sertifikat apostille. Bila negaranya tidak punya perwakilan di Indonesia, surat itu dapat diminta dari instansi berwenang di negara asal. Lampirkan juga fotokopi paspor, akta kelahiran, data kedua orang tua, serta akta cerai atau surat kematian bagi duda atau janda. Dokumen berbahasa asing selain bahasa Melayu harus diterjemahkan penerjemah resmi (PMA 30/2024 Pasal 4).

Setelah mendaftar, kedua calon wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Pemeriksaan nikah dilakukan di KUA dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah, tanpa masker atau penutup wajah. Bila berkas lengkap, Kepala KUA mengumumkan kehendak nikah; PP 9/1975 Pasal 10 menetapkan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman. Buku Nikah dan Kartu Nikah diserahkan sesaat setelah akad.

Biaya: nikah di KUA pada hari dan jam kerja Rp0; di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja PNBP Rp600.000 yang disetor ke kas negara (PP 59/2018). Pada 14 September 2026 Kemenag menegaskan tidak boleh ada pungutan tambahan, dan tarif Rp0 dapat diberikan bagi warga tidak mampu atau korban bencana yang menikah di luar KUA.

Jalur Disdukcapil untuk pasangan non-Muslim

Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing, lalu dicatat (UU 1/1974 Pasal 2). Bagi pasangan non-Muslim, pemuka agama atau penghayat kepercayaan menerbitkan surat keterangan telah terjadinya perkawinan, kemudian perkawinan dilaporkan ke Disdukcapil tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari (UU 23/2006 Pasal 34).

Untuk perkawinan campuran, UU 1/1974 Pasal 60 mensyaratkan bukti bahwa syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak telah dipenuhi. Halaman layanan Dukcapil untuk orang asing meminta surat keterangan perkawinan dari pemuka agama, pas foto berwarna suami dan istri, dokumen perjalanan (paspor), surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang ITAS atau KTP-el dan KK bagi pemegang ITAP, serta izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya (Perpres 96/2018 Pasal 37).

Disdukcapil menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el berstatus kawin, dan KK yang diperbarui. Pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (UU 24/2013 Pasal 79A), tetapi pelaporan yang melewati batas waktu dapat dikenai denda administratif paling banyak Rp1.000.000 (UU 23/2006 Pasal 90).

Menikah di luar negeri: lapor dalam 30 hari

Perkawinan WNI di luar negeri sah bila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan dan, bagi WNI, tidak melanggar UU Perkawinan (UU 1/1974 Pasal 56). Perkawinan itu wajib dicatat di instansi berwenang setempat dan dilaporkan ke Perwakilan RI; bila negara setempat tidak mencatat perkawinan orang asing, pencatatan dilakukan di Perwakilan RI (UU 23/2006 Pasal 37).

Setelah kembali ke Indonesia, laporkan perkawinan ke Disdukcapil tempat tinggal paling lambat 30 hari sejak kembali (UU 23/2006 Pasal 37 ayat (4); ketentuan ini tidak diubah UU 24/2013). Bawa bukti pelaporan dari Perwakilan RI dan kutipan akta perkawinan (Perpres 96/2018 Pasal 39).

Pasangan Muslim yang menikah di luar negeri dan dicatat pemerintah setempat juga mendaftarkan bukti pernikahan ke KUA tempat tinggal paling lambat 1 tahun setelah kembali; bila lewat, buat pernyataan kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan (PMA 30/2024 Pasal 33). Pernikahan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dapat didaftarkan di KUA.

Perjanjian perkawinan (prenup dan postnup) serta hak atas tanah

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 (diucapkan 27 Oktober 2016) memperluas UU 1/1974 Pasal 29: perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan, dan disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain, dan hanya dapat diubah atau dicabut atas persetujuan kedua pihak tanpa merugikan pihak ketiga.

Perjanjian dibuat dengan akta notaris lalu dicatatkan: oleh Kepala KUA atau PPN di Perwakilan RI pada Akta Nikah dan Buku Nikah bagi pasangan Muslim (PMA 30/2024 Pasal 39 dan 40), atau oleh Disdukcapil atau Perwakilan RI untuk pencatatan sipil (Perpres 96/2018 Pasal 78). Setelah disahkan, isi perjanjian juga berlaku terhadap pihak ketiga yang tersangkut.

Perjanjian ini penting bagi WNI yang menikah dengan WNA. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (UU 1/1974 Pasal 35). PP 18/2021 Pasal 70 menyatakan WNI yang menikah dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lain, asalkan tanah itu bukan harta bersama, dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta yang dibuat dengan akta notaris.

Hal yang sering terlewat

  • Visa kunjungan tidak memberi hak bekerja. Hak bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga melekat pada ITAS atau ITAP yang diberikan karena perkawinan dengan WNI (UU 6/2011 Pasal 61).
  • Dokumen negara asal dan persyaratan setempat berbeda; tanyakan langsung sebelum memesan perjalanan.
  • Surat keterangan bahwa syarat perkawinan campuran telah dipenuhi tidak berlaku lagi bila perkawinan tidak dilangsungkan dalam 6 bulan sejak diberikan (UU 1/1974 Pasal 60 ayat (5)). Periksa juga masa berlaku yang tercantum pada surat dari kedutaan.
  • Waspadai pesan WhatsApp, tautan, atau QRIS yang mengatasnamakan KUA dan meminta biaya transportasi atau akomodasi petugas. Kemenag menyatakan satu-satunya biaya resmi adalah PNBP Rp600.000 untuk nikah di luar KUA atau di luar jam kerja; konfirmasi langsung ke KUA tempat Anda mendaftar.
  • Tanpa perjanjian pemisahan harta dengan akta notaris, tanah yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga WNI yang menikah dengan WNA tidak dapat memakai PP 18/2021 Pasal 70 untuk memegang hak atas tanah seperti WNI lainnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bisakah WNI langsung mendapat paspor negara pasangan?

Tidak. Perkawinan dan pewarganegaraan adalah proses terpisah menurut hukum negara yang bersangkutan.

Apa saja syarat WNA menikah di KUA?

WNA perlu surat keterangan tidak ada halangan menikah (certificate of no impediment) dari kedutaan atau perwakilan negaranya, atau dokumen setara dari otoritas negara asal yang dilengkapi apostille. Lampirkan juga fotokopi paspor, akta kelahiran, data orang tua, dan akta cerai atau surat kematian bagi duda atau janda (PMA 30/2024 Pasal 4 ayat (3)). Dokumen berbahasa asing, kecuali bahasa Melayu, diterjemahkan penerjemah resmi. Kedua calon harus beragama Islam dan berusia paling rendah 19 tahun.

Berapa biaya nikah di KUA?

Nikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja Rp0. Nikah di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja dikenai PNBP Rp600.000 yang disetor ke kas negara (PP 59/2018). Warga tidak mampu atau korban bencana dapat memperoleh tarif Rp0 sesuai syarat Kemenag. Pada 14 September 2026 Kemenag menegaskan tidak ada pungutan lain, termasuk biaya transportasi, akomodasi, atau "seikhlasnya".

Berapa lama sebelum akad harus mendaftar nikah?

Paling lambat 10 hari kerja sebelum akad (PMA 30/2024 Pasal 3). Bila kurang dari itu, Anda memerlukan dispensasi camat atau surat pernyataan bermeterai beserta alasannya. Setelah berkas lengkap, kehendak nikah diumumkan dan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman (PP 9/1975 Pasal 10). Bagi WNA, urus dokumen negara asal jauh lebih awal karena apostille atau legalisasi dan terjemahan butuh waktu.

Apakah pernikahan di luar negeri wajib dilaporkan di Indonesia?

Ya. Perkawinan WNI di luar negeri wajib dicatat di instansi negara setempat, dilaporkan ke Perwakilan RI, lalu dilaporkan ke Disdukcapil tempat tinggal paling lambat 30 hari setelah kembali ke Indonesia (UU 23/2006 Pasal 37). Pasangan Muslim juga mendaftarkan bukti pernikahan di KUA paling lambat 1 tahun setelah kembali (PMA 30/2024 Pasal 33). Keterlambatan lapor ke Disdukcapil dapat didenda paling banyak Rp1.000.000.

Bisakah membuat perjanjian pisah harta setelah menikah?

Bisa. Sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan dan disahkan pegawai pencatat atau notaris. Buat dengan akta notaris, lalu catatkan di KUA bagi pasangan Muslim atau di Disdukcapil agar berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalamnya.

Apakah anak dari perkawinan campuran bisa berkewarganegaraan ganda?

Bisa, secara terbatas. Anak dari perkawinan sah WNI dan WNA adalah WNI (UU 12/2006 Pasal 4); bila hukum negara orang tua lainnya juga memberinya kewarganegaraan, ia berkewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun atau kawin, lalu wajib memilih salah satu paling lambat 3 tahun kemudian (Pasal 6). Anak dapat diberi paspor RI dengan cap kewarganegaraan ganda terbatas; bila juga memegang paspor asing, diperlukan afidavit dengan tarif Rp500.000. Kesempatan pewarganegaraan khusus dalam PP 21/2022 bagi anak yang terlambat mendaftar atau memilih berlaku 2 tahun sejak 31 Mei 2022 dan kini sudah lewat.

Kapan pasangan WNA bisa mendapat KITAS dan KITAP?

Setelah perkawinan sah dan tercatat, pasangan WNA dapat mengajukan visa keluarga E31A (suami atau istri WNI) sebagai dasar ITAS. Alih status ke ITAP untuk penyatuan keluarga dapat diajukan bila perkawinan yang sah dan resmi telah berusia paling singkat 2 tahun (Permenkumham 22/2023 Pasal 179 ayat (3)). Pemegang ITAS atau ITAP karena perkawinan dengan WNI boleh bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya (UU 6/2011 Pasal 61). Pasangan WNA juga dapat menjadi WNI melalui pernyataan setelah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut (UU 12/2006 Pasal 19). Catatan: Permenkum 15/2026 tentang Layanan Bidang Kewarganegaraan berlaku 20 Desember 2026 dan menggantikan Permenkumham 36/2016; periksa syarat pernyataan kewarganegaraan bagi pasangan WNA menurut aturan baru itu sebelum mengajukan setelah tanggal tersebut.

Jika urusan Anda berkaitan

Baca juga Cara menikah dan bercerai di Indonesia: KUA, Dukcapil, pengadilan.

Baca juga Jenis visa Indonesia untuk WNA: kunjungan, kerja, studi, keluarga.

Baca juga Cara membuat dan mengganti paspor melalui M-Paspor.

Jika tinggal di Inggris, baca juga Ganti nama di Inggris untuk WNI: paspor, eVisa, bank, NHS, dan SIM.

Sumber dan pemeriksaan

Panduan disusun berdasarkan sumber berikut. Pemeriksaan isi panduan: . Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan editorial terhadap informasi publik, bukan peninjauan oleh petugas instansi atau penasihat profesional. Ditinjau oleh Kaiser Khan, penerbit Panduan Warga.

  1. Kemenag: konsultasi nikah WNI–WNA jabar.kemenag.go.id · Diakses 25 September 2026
  2. Imigrasi: daftar visa keluarga E31A kanwilsultra.imigrasi.go.id · Diakses 25 September 2026
  3. UU 12/2006: kewarganegaraan peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  4. JDIH BPK: PMA 30/2024 tentang Pencatatan Pernikahan peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  5. Kemenag: tidak ada pungutan tambahan dalam layanan nikah (14 September 2026) kemenag.go.id · Diakses 25 September 2026
  6. JDIH BPK: PP 59/2018 tentang PNBP Kementerian Agama peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  7. JDIH BPK: PP 9/1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  8. JDIH BPK: UU 1/1974 tentang Perkawinan peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  9. JDIH BPK: UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  10. JDIH BPK: UU 24/2013 tentang perubahan UU Adminduk peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  11. JDIH BPK: Perpres 96/2018 tentang persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  12. Dukcapil: pencatatan perkawinan orang asing di wilayah NKRI dukcapil.kemendagri.go.id · Diakses 25 September 2026
  13. MK: Putusan 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan www.mkri.id · Diakses 25 September 2026
  14. JDIH BPK: PP 18/2021 (hak atas tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran) peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  15. JDIH BPK: PP 21/2022 tentang perubahan PP 2/2007 (kewarganegaraan) peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  16. Imigrasi: FAQ paspor anak berkewarganegaraan ganda www.imigrasi.go.id · Diakses 25 September 2026
  17. Imigrasi: biaya keimigrasian (afidavit Rp500.000) www.imigrasi.go.id · Diakses 25 September 2026
  18. JDIH BPK: Permenkumham 22/2023 tentang Visa dan Izin Tinggal peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  19. JDIH BPK: UU 6/2011 tentang Keimigrasian peraturan.bpk.go.id · Diakses 25 September 2026
  20. Imigrasi: alih status ITAS menjadi ITAP www.imigrasi.go.id · Diakses 25 September 2026
  21. JDIH BPK: Permenkum 15/2026 tentang Layanan Bidang Kewarganegaraan (berlaku 20 Desember 2026) peraturan.bpk.go.id · Diakses 1 Oktober 2026

Ketentuan instansi terbaru berlaku bila ada perbedaan. Metode editorial · Laporkan koreksi · Versi Markdown

Lanjutkan sesuai kebutuhan Anda