Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.

Pendidikan & anak

Sekolah Rakyat: siapa sasarannya, cara penjangkauan siswa, biaya, dan jalur pengaduan

Sekolah Rakyat Kemensos: dasar hukum Perpres 120/2025, sasaran desil 1–2 DTSEN, cara siswa dijaring tanpa tes akademik, biaya gratis, asrama, dan pengaduan.

JAWABAN SINGKAT

Siapa yang bisa masuk Sekolah Rakyat, bagaimana siswa dipilih, berapa biayanya, dan ke mana mengadu?

Sekolah Rakyat adalah sekolah formal berasrama dari Kementerian Sosial untuk jenjang SD, SMP, dan SMA bagi anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin menurut DTSEN, dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah (Perpres 120/2025). Penerimaan siswa dilakukan melalui penjangkauan oleh Kemensos dan pemerintah daerah, dengan prioritas keluarga desil 1 dan 2, lalu ditetapkan gubernur atau bupati/wali kota; menurut Kemensos tidak ada tes akademik, dan kami tidak menemukan formulir pendaftaran daring untuk umum. Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan ke Kemensos di 171, sedangkan kekerasan terhadap anak dapat dilaporkan ke SAPA 129.

Lihat 10 rujukan resmi ↓

Buka portal Sekolah Rakyat Kemensos ↗sekolahrakyat.kemensos.go.id

Daftar isi panduan

Yang perlu disiapkan keluarga

  • NIK anak dan orang tua serta nomor KK, untuk mengecek status DTSEN dan desil keluarga di Cek Bansos.
  • Kontak dinas sosial kabupaten/kota, pendamping sosial di wilayah Anda (misalnya pendamping PKH), dan kantor desa atau kelurahan.
  • Kesepakatan keluarga tentang sekolah berasrama penuh, karena Kemensos mensyaratkan izin resmi orang tua.
  • Nomor Kemensos 171, WhatsApp Kemensos 0887-7171-171, dan SAPA 129 (telepon 129, WhatsApp 08-111-129-129).
  • Daftar pertanyaan untuk sekolah: jadwal kunjungan keluarga, cara menghubungi anak, dan kontak wali asrama atau wali asuh.

Langkah bagi keluarga calon siswa Sekolah Rakyat

  1. Cek data keluarga di DTSEN

    Siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), basis data kesejahteraan keluarga yang dikelola BPS. Cek status dan desil keluarga Anda di cekbansos.kemensos.go.id; bila belum terdata atau desilnya tidak sesuai, ajukan usulan atau sanggahan.

  2. Pahami cara penerimaan siswa

    Menurut Perpres 120/2025, penerimaan siswa dilakukan melalui penjangkauan, yaitu Kemensos dan pemerintah daerah mencari calon siswa yang tepat sasaran. Prioritasnya keluarga desil 1 dan 2; bila calon dari kedua desil itu sudah habis, desil berikutnya diprioritaskan sesuai daya tampung. Kemensos menyatakan penjangkauan tidak memakai tes akademik.

  3. Tanyakan ke dinas sosial atau pendamping sosial

    Karena penjangkauan dilakukan Kemensos bersama pemerintah daerah, tanyakan ke dinas sosial kabupaten/kota atau pendamping sosial di wilayah Anda apakah ada Sekolah Rakyat yang melayani daerah Anda dan kapan penjangkauan berlangsung. Kami tidak menemukan formulir pendaftaran daring untuk umum di situs resmi.

  4. Ikuti verifikasi dan penetapan

    Status keluarga dicek di DTSEN dan langsung di lapangan, termasuk kunjungan rumah dan wawancara orang tua. Hasil penjangkauan ditetapkan gubernur atau bupati/wali kota. Menurut Kemensos, tes kesehatan dilakukan setelah calon ditetapkan sebagai siswa.

  5. Kenali aturan asrama sebelum anak berangkat

    Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama penuh dengan pembinaan 24 jam. Tanyakan jadwal kunjungan keluarga, cara menghubungi anak, dan siapa wali asrama atau wali asuhnya, serta simpan nomor sekolah.

  6. Sampaikan masalah lewat jalur yang tepat

    Sampaikan keluhan lebih dulu ke wali asrama, wali asuh, atau kepala sekolah. Pertanyaan dan pengaduan tentang program dapat disampaikan ke Kemensos di 171 atau persuratan@kemsos.go.id. Untuk kekerasan terhadap anak, hubungi SAPA 129 atau polisi di 110.

Biaya Sekolah Rakyat

Gratis. Perpres 120/2025 mendefinisikan Sekolah Rakyat sebagai sekolah berasrama dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah, dan Kemensos menyatakan makan dan minum, peralatan sekolah, seragam, buku pelajaran, serta pemeriksaan kesehatan disediakan gratis. Pendanaannya berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah.

Ringkasan Sekolah Rakyat berdasarkan Perpres 120/2025, Inpres 8/2025, dan portal resmi Sekolah Rakyat Kemensos, diperiksa 14 Oktober 2026.
HalKeterangan
PenyelenggaraKementerian Sosial; setiap Sekolah Rakyat adalah unit pelaksana teknis Kemensos
Dasar hukumInpres 8/2025 (27 Maret 2025) dan Perpres 120/2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (22 Desember 2025)
SasaranAnak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin berdasarkan DTSEN; prioritas desil 1 dan 2
JenjangSD, SMP, dan SMA, berasrama penuh
Cara masukPenjangkauan oleh Kemensos dan pemerintah daerah; ditetapkan gubernur atau bupati/wali kota; tanpa tes akademik
BiayaGratis, termasuk makan, seragam, buku, dan pemeriksaan kesehatan
IjazahSetara sekolah umum karena memakai kurikulum nasional
Kontak Kemensos171, WhatsApp 0887-7171-171, persuratan@kemsos.go.id

Karena Sekolah Rakyat gratis dan penerimaannya melalui penjangkauan, tawaran “pendaftaran” berbayar atau lewat tautan dan nomor tidak resmi patut dicurigai sebagai penipuan. Jangan mengirim data pribadi anak ke pihak seperti itu.

Apa itu Sekolah Rakyat dan dasar hukumnya

Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandatangani 27 Maret 2025, memerintahkan Menteri Sosial membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Dasar hukumnya kemudian diperkuat Perpres 120/2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang diundangkan 22 Desember 2025.

Perpres itu mendefinisikan Sekolah Rakyat sebagai satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama yang mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup, dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah. Setiap Sekolah Rakyat didirikan Menteri Sosial sebagai unit pelaksana teknis Kemensos. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional pendidikan, diperkaya dengan penguatan karakter, nilai keagamaan, kecakapan hidup, dan dukungan psikososial.

Menurut FAQ resmi, ijazah Sekolah Rakyat setara dengan sekolah umum karena memakai kurikulum nasional. Per 11 Oktober 2026, Kemensos mencatat lebih dari 44 ribu siswa di 182 titik, 93 di antaranya sudah memakai gedung permanen; sisanya masih memakai gedung sementara.

Siapa sasarannya dan bagaimana siswa dipilih

Perpres 120/2025 Pasal 7 menetapkan peserta didik berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin berdasarkan DTSEN. Pasal 8 mengatur penerimaan melalui penjangkauan, yaitu mekanisme yang dilakukan Kemensos dan pemerintah daerah untuk memastikan calon siswa tepat sasaran; hasilnya ditetapkan gubernur atau bupati/wali kota. Menurut FAQ Kemensos, keluarga desil 1 dan 2 menjadi prioritas, dan bila calon dari kedua desil itu sudah tidak ada, desil berikutnya diprioritaskan sesuai daya tampung.

Pada Oktober 2026 Kemensos menjelaskan bahwa penjangkauan tidak memakai tes akademik, melainkan data desil 1 dan 2; calon siswa diproses di daerah, ditetapkan, lalu menjalani tes kesehatan. FAQ Kemensos menyebut pengecekan status miskin di DTSEN dan pengecekan langsung di lapangan, termasuk kunjungan rumah dan wawancara orang tua, serta persetujuan pemerintah daerah atas daftar calon siswa.

FAQ yang lebih lama juga menyebut “pendaftaran partisipatif”. Kami mengikuti Perpres 120/2025 yang lebih baru, yang mengatur penerimaan melalui penjangkauan. Kami tidak menemukan formulir pendaftaran daring untuk umum, jadi langkah yang bisa dilakukan keluarga adalah memastikan data DTSEN benar dan bertanya ke dinas sosial atau pendamping sosial setempat.

Biaya, asrama, dan kesehatan siswa

Sekolah Rakyat tidak dipungut biaya. Menurut FAQ Kemensos, kebutuhan belajar dan kebutuhan hidup selama tinggal di asrama ditanggung negara, termasuk makan dan minum, peralatan sekolah, seragam, buku pelajaran, dan pemeriksaan kesehatan, dengan pembinaan di asrama selama 24 jam.

Karena berasrama penuh, Kemensos mensyaratkan izin resmi orang tua. FAQ Kemensos mencatat persetujuan orang tua menjadi tantangan terutama di jenjang SD. Sebelum memberi izin, tanyakan jadwal kunjungan keluarga, cara menghubungi anak, dan siapa wali asrama serta wali asuh yang mendampinginya.

Siswa Sekolah Rakyat termasuk sasaran Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah, yang dilaksanakan di sekolah. Kemensos menyatakan terus memperbaiki tata kelola dan pengawasan serta memenuhi kekurangan guru, wali asrama, dan wali asuh.

Keamanan anak dan jalur pengaduan

Mulailah dari sekolah: sampaikan keluhan ke wali asrama, wali asuh, guru, atau kepala sekolah, dan catat tanggal, kejadian, serta nama petugas yang Anda hubungi. Bila tidak selesai, hubungi Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat di Kemensos melalui 171 atau persuratan@kemsos.go.id; situs Kemensos juga mencantumkan WhatsApp 0887-7171-171.

Untuk kekerasan fisik, psikis, atau seksual terhadap anak, hubungi SAPA 129 KemenPPPA melalui telepon 129 atau WhatsApp 08-111-129-129, atau lapor ke polisi di 110. Dalam keadaan darurat medis, hubungi 119. Langkah mencatat kejadian dan menyimpan bukti dijelaskan di panduan perundungan di sekolah.

Perpres 120/2025 membuka partisipasi masyarakat, termasuk keluarga, dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, salah satunya dalam bentuk pengawasan. Keluhan tentang pelayanan program juga dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR!.

Hal yang sering terlewat

  • Menunggu formulir pendaftaran daring; menurut Perpres 120/2025, siswa diterima melalui penjangkauan oleh Kemensos dan pemerintah daerah.
  • Mempercayai tawaran “pendaftaran” Sekolah Rakyat yang berbayar atau lewat tautan dan nomor tidak resmi.
  • Membiarkan data DTSEN keluarga keliru; desil yang tidak sesuai dapat membuat anak tidak terjangkau.
  • Memberi izin asrama tanpa menanyakan jadwal kunjungan, cara menghubungi anak, dan kontak wali asrama.
  • Menunda melapor ke SAPA 129 atau polisi bila ada tanda kekerasan terhadap anak, menunggu sekolah bertindak lebih dulu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat adalah sekolah formal berasrama dari Kementerian Sosial untuk jenjang SD, SMP, dan SMA bagi anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah. Dasar hukumnya Inpres 8/2025 dan Perpres 120/2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Siapa yang bisa masuk Sekolah Rakyat?

Anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang terdata di DTSEN, dengan prioritas desil 1 dan 2. Bila calon dari kedua desil itu sudah habis, desil berikutnya diprioritaskan sesuai daya tampung sekolah.

Bagaimana cara mendaftar Sekolah Rakyat?

Tidak melalui formulir daring untuk umum. Menurut Perpres 120/2025, siswa diterima melalui penjangkauan oleh Kemensos dan pemerintah daerah, lalu ditetapkan gubernur atau bupati/wali kota. Pastikan data DTSEN keluarga benar dan tanyakan ke dinas sosial atau pendamping sosial setempat.

Apakah Sekolah Rakyat benar-benar gratis?

Ya. Biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah menurut Perpres 120/2025, dan Kemensos menyatakan makan dan minum, peralatan sekolah, seragam, buku pelajaran, serta pemeriksaan kesehatan disediakan gratis.

Apakah ada tes masuk Sekolah Rakyat?

Tidak ada tes akademik, menurut Kemensos pada Oktober 2026; penjangkauan memakai data desil 1 dan 2. Status keluarga diverifikasi lewat DTSEN dan pengecekan lapangan, termasuk kunjungan rumah dan wawancara orang tua, dan tes kesehatan dilakukan setelah siswa ditetapkan.

Apakah ijazah Sekolah Rakyat diakui?

Ya. Menurut FAQ Kemensos, ijazah Sekolah Rakyat setara dengan sekolah umum karena memakai kurikulum nasional dan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Apakah anak harus tinggal di asrama?

Ya. Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama penuh dengan pembinaan 24 jam, dan Kemensos mensyaratkan izin resmi orang tua untuk pendidikan berbasis asrama.

Ke mana melapor bila anak mengalami masalah atau kekerasan di Sekolah Rakyat?

Untuk kekerasan terhadap anak, hubungi SAPA 129 (telepon 129 atau WhatsApp 08-111-129-129) atau polisi di 110. Untuk keluhan lain, sampaikan dulu ke wali asrama atau kepala sekolah, lalu ke Kemensos di 171 atau persuratan@kemsos.go.id.

Jika urusan Anda berkaitan

Baca juga Perundungan di sekolah: tanda-tanda, cara melapor, dan kewajiban sekolah.

Baca juga Cek Bansos Kemensos dengan NIK dan memahami desil DTSEN.

Baca juga Cara usul dan sanggah bansos: daftar DTSEN, perbarui desil, dan hindari tautan palsu.

Sumber dan pemeriksaan

Panduan disusun berdasarkan sumber berikut. Pemeriksaan isi panduan: . Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan editorial terhadap informasi publik, bukan peninjauan oleh petugas instansi atau penasihat profesional. Ditinjau oleh Kaiser Khan, penerbit Panduan Warga.

  1. Perpres 120/2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (22 Desember 2025) www.peraturan.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
  2. Sekretariat Negara: Inpres 8/2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem www.setneg.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
  3. Portal Sekolah Rakyat Kemensos sekolahrakyat.kemensos.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
  4. Sekolah Rakyat Kemensos: FAQ (seleksi, biaya, ijazah, asrama, kontak) sekolahrakyat.kemensos.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
  5. Sekolah Rakyat Kemensos: persyaratan (izin orang tua untuk asrama penuh) sekolahrakyat.kemensos.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
  6. Sekolah Rakyat Kemensos: evaluasi tata kelola, jumlah siswa, dan mekanisme penjangkauan (12 Oktober 2026) sekolahrakyat.kemensos.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
  7. Kementerian Sosial: kontak 171, WhatsApp, dan email kemensos.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
  8. SATUSEHAT Mobile: siapa yang mendapat CKG Sekolah (termasuk Sekolah Rakyat) satusehat.kemkes.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
  9. KemenPPPA: SAPA 129 laporsapa129.kemenpppa.go.id · Diakses 14 Oktober 2026
  10. Cek Bansos Kemensos (status DTSEN dan desil) cekbansos.kemensos.go.id · Diakses 14 Oktober 2026

Ketentuan instansi terbaru berlaku bila ada perbedaan. Metode editorial · Laporkan koreksi · Versi Markdown

Lanjutkan sesuai kebutuhan Anda