Upah minimum 2026: UMP per provinsi, UMK, dan cara mengecek gaji

Yang perlu disiapkan

• Slip gaji atau bukti transfer gaji beberapa bulan terakhir.
• Perjanjian kerja atau surat pengangkatan yang menunjukkan tanggal mulai bekerja, jabatan, dan lokasi kerja.
• Nama perusahaan dan kabupaten/kota tempat Anda bekerja.
• Angka UMP dan, bila ada, UMK atau upah minimum sektoral 2026 dari keputusan gubernur.
• Peraturan perusahaan, PKB, atau pemberitahuan struktur dan skala upah yang Anda terima.
• Catatan tertulis percakapan dengan bagian personalia atau serikat pekerja.

Cara memeriksa upah minimum Anda

1. Cari UMP provinsi tempat Anda bekerja

   Lihat tabel di bawah untuk UMP 2026 38 provinsi. Angka itu adalah upah bulanan terendah dan berlaku sejak 1 Januari 2026. Kolom Dasar menunjukkan keputusan gubernur, pengumuman pemerintah provinsi, atau data Kemnaker yang dipakai.

2. Periksa UMK dan upah minimum sektoral

   Banyak kabupaten/kota memiliki UMK yang lebih tinggi dari UMP. PP 49/2025 juga memungkinkan upah minimum sektoral untuk sektor tertentu. Cari keputusan gubernur tentang UMK 2026 di situs pemerintah provinsi atau dinas ketenagakerjaan, lalu pakai angka yang berlaku untuk lokasi dan sektor Anda.

3. Jumlahkan komponen upah yang dihitung

   Bandingkan upah pokok ditambah tunjangan tetap, atau upah tanpa tunjangan, dengan upah minimum. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang dibayar teratur dan tidak bergantung pada kehadiran atau prestasi. Jika upah Anda hanya berupa upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok saja harus paling sedikit sebesar upah minimum.

4. Pisahkan potongan dari upah

   Iuran BPJS bagian pekerja dan PPh 21 dipotong dari upah. Yang dibandingkan dengan upah minimum adalah upah sebelum potongan tersebut, bukan jumlah yang masuk ke rekening. Lembur, THR, bonus, dan insentif juga tidak dihitung sebagai upah pokok atau tunjangan tetap.

5. Cocokkan dengan masa kerja dan jenis usaha

   Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Setelah satu tahun, upah berpedoman pada struktur dan skala upah perusahaan, tetapi tetap tidak boleh di bawah upah minimum. Usaha mikro dan kecil dikecualikan dan memakai upah berdasarkan kesepakatan dengan batas bawah tersendiri.

6. Tanyakan, lalu laporkan bila perlu

   Tanyakan kekurangan upah secara tertulis kepada bagian personalia atau melalui serikat pekerja. Jika tidak selesai, laporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat atau Lapor Menaker di lapormenaker.kemnaker.go.id pada kategori Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan. Call center Kemnaker: 1500630.

Apa yang dihitung sebagai upah minimum

Memeriksa upah minimum dan melapor melalui Lapor Menaker atau dinas ketenagakerjaan tidak dipungut biaya. Menurut PP 36/2021, upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan, atau upah pokok dan tunjangan tetap. Jika komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum. Bila ada tunjangan tetap, upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

THR adalah pendapatan nonupah, begitu pula insentif, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan uang servis, sehingga tidak menambah hitungan upah minimum. Karena iuran BPJS bagian pekerja dan PPh 21 dipotong dari upah, gaji yang diterima bisa lebih kecil dari UMP walaupun upah bruto sudah sesuai. Angka di tabel adalah upah bulanan; periksa juga UMK dan upah minimum sektoral di tempat Anda.

Cara UMP 2026 ditetapkan

UMP 2026 dihitung dengan PP 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, yang ditetapkan dan diundangkan 17 Desember 2025. Rumusnya: upah minimum baru = upah minimum tahun berjalan + nilai penyesuaian, dengan nilai penyesuaian = {inflasi + (pertumbuhan ekonomi × α)} × upah minimum tahun berjalan. Jika nilai penyesuaian nol atau negatif, upah minimum tetap sama.

Nilai α (indeks tertentu) berada pada rentang 0,50–0,90 dan ditentukan dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak. Inflasi yang dipakai adalah inflasi provinsi September ke September, sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDRB harga konstan; datanya bersumber dari lembaga statistik.

Karena PP 49/2025 terbit pada Desember, aturan peralihannya menetapkan bahwa UMP, UMK, dan upah minimum sektoral 2026 ditetapkan dengan keputusan gubernur paling lambat 24 Desember 2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026. Hasilnya berbeda antarprovinsi. Kemnaker mencatat UMP DKI Jakarta naik 6,17% dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.729.876.

• PP 49/2025: perubahan kedua PP Pengupahan ↗
• Satudata Kemnaker: UMP 2026 di 38 provinsi ↗

UMP, UMK, dan upah minimum sektoral

UMP berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK), tetapi hanya jika hasil hitungnya lebih tinggi dari UMP. UMK ditetapkan dengan keputusan gubernur atas rekomendasi bupati/wali kota. Istilah UMR masih sering dipakai, tetapi aturan pengupahan sekarang memakai UMP dan UMK.

Contohnya Jawa Barat. UMK tertinggi di provinsi itu menurut Kepgub Jabar 561.7/Kep.862-Kesra/2025 adalah Kota Bekasi Rp5.999.443, Kabupaten Bekasi Rp5.938.885 dan Kabupaten Karawang Rp5.886.853. Angka ini jauh di atas UMP Jawa Barat Rp2.317.601, bahkan di atas UMP DKI Jakarta. Karena itu, pekerja di kawasan industri perlu mengecek UMK, bukan hanya UMP.

PP 49/2025 menambahkan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota untuk sektor tertentu, yaitu sektor dengan kode KBLI 5 digit, lebih dari satu perusahaan berskala menengah atau besar, serta karakteristik dan risiko kerja yang berbeda. Nilainya harus lebih tinggi dari UMP atau UMK yang bersangkutan.

• UU 6/2023: Pasal 88C, 88E, dan 90B UU Ketenagakerjaan ↗
• Keputusan Gubernur tentang UMK 2026 ↗

Siapa yang dilindungi upah minimum

Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. Pekerja baru dengan kualifikasi tertentu dapat diberi upah lebih besar. Upah pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah, yang wajib disusun pengusaha dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, serta diberitahukan kepada setiap pekerja secara perorangan.

Larangan membayar upah lebih rendah dari upah minimum dalam Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan tidak dibatasi masa kerja. Pelanggarannya diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000) menurut Pasal 185 sebagaimana diubah UU 6/2023 dan disesuaikan UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menghapus ancaman minimum 1 tahun dan Rp100 juta.

Ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Upah di usaha tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja, paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan provinsi (Pasal 36 PP 36/2021). Usahanya harus memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil menurut peraturan.

• PP 36/2021 tentang Pengupahan ↗
• PP 51/2023: perubahan PP Pengupahan ↗

Kapan UMP 2027 diumumkan

Menurut aturan yang berlaku per 1 Oktober 2026, UMP ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan (Pasal 29 PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 51/2023). UMK paling lambat 25 November, dan upah minimum sektoral provinsi paling lambat 5 hari setelah UMP ditetapkan (PP 49/2025). Semuanya berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya.

Per 1 Oktober 2026, kami belum menemukan UMP 2027 yang ditetapkan di sumber resmi, dan belum ada PP, Permenaker, atau surat edaran baru tentang UMP 2027. Jadwal dan rumus dapat berubah: untuk 2026 pemerintah memakai batas peralihan 24 Desember 2025. RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, yang menurut DPR harus selesai sebelum batas waktu Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 pada akhir Oktober 2026, masih dibahas Panitia Kerja setelah Rapat Kerja Tingkat I pada 14 September 2026; Kemnaker menargetkan pengesahan pada Oktober 2026. Sampai RUU itu disahkan dan aturan pelaksananya terbit, UMP 2027 tetap mengikuti PP 49/2025. Angka UMP 2027 yang beredar sebelum keputusan gubernur terbit hanyalah perkiraan.

• Kemnaker: target pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan (23 September 2026) ↗
• DPR: pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dikebut sesuai batas waktu MK ↗

Hal yang sering terlewat

Pertanyaan yang sering diajukan