Merchant makanan di aplikasi pesan-antar: Perpres 27/2026, perjanjian kemitraan, dan izin usaha

Yang perlu disiapkan merchant

• NIB dari OSS untuk usaha Anda.
• Salinan perjanjian kemitraan atau syarat dan ketentuan merchant yang Anda setujui, termasuk tanggal persetujuannya.
• Rekap transaksi dari aplikasi: harga jual, biaya layanan atau komisi, biaya promosi, dan uang yang diterima.
• Tangkapan layar pengumuman perubahan biaya atau sanksi akun dari platform.
• Sertifikat halal, atau nomor pendaftaran di SIHALAL jika masih diproses.
• SPP-IRT atau nomor izin edar BPOM jika Anda juga menjual produk dalam kemasan, misalnya sambal botol atau makanan beku.

Cara melindungi usaha Anda sebagai merchant

1. Lengkapi legalitas dasar

   Buat NIB gratis di OSS. Permen UMKM 3/2026 mensyaratkan NIB agar UMK mendapat hak pelindungan dalam perdagangan elektronik, dan platform diminta membantu UMK mendapatkan NIB.

2. Pastikan izin produk sesuai jenis jualan

   Makanan dan minuman UMK wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026, kecuali produk dari bahan yang tidak halal, yang wajib diberi keterangan tidak halal. Makanan siap saji tidak memerlukan SPP-IRT atau izin edar BPOM, tetapi produk kemasan yang tahan 7 hari atau lebih memerlukannya.

3. Baca perjanjian sebelum menyetujui

   Periksa jenis dan besaran biaya, cara dan waktu pembayaran hasil penjualan, cara pengakhiran kemitraan, dan cara penyelesaian sengketa. Simpan salinannya, karena perjanjian elektronik harus dapat diakses kembali oleh UMK.

4. Cocokkan setiap potongan dengan perjanjian

   Bandingkan rincian transaksi di aplikasi dengan biaya yang tercantum dalam perjanjian. Potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati dilarang menurut Permen UMKM 3/2026.

5. Daftarkan usaha di SAPA UMKM

   SAPA UMKM adalah layanan Kementerian UMKM untuk verifikasi dan layanan UMKM. Terdaftar di SAPA UMKM termasuk syarat dalam Permen UMKM 3/2026, dan permohonan fasilitasi negosiasi biaya diajukan melalui layanan ini.

6. Adukan masalah secara bertahap

   Adukan dulu ke pusat bantuan platform dan simpan nomor tiketnya. Jika biaya diubah tanpa pemberitahuan 90 hari atau Anda keberatan atas perubahan biaya, ajukan fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui SAPA UMKM, atau hubungi Call Center Kementerian UMKM 106.

Biaya yang boleh dikenakan platform

Membuat NIB, mendaftar SAPA UMKM, dan mengadu ke Kementerian UMKM tidak dipungut biaya. Menurut Permen UMKM 3/2026, biaya yang dapat dikenakan platform kepada UMK adalah biaya pendaftaran satu kali, biaya layanan (misalnya komisi per transaksi), dan biaya promosi, iklan, atau layanan tambahan yang Anda pilih sendiri; setiap jenis biaya wajib dicantumkan dalam perjanjian beserta cara menghitung dan besarnya. Aturan yang kami temukan tidak menetapkan batas persentase komisi merchant; batas 8% dari Kementerian Perhubungan berlaku untuk biaya aplikasi angkutan orang.

Permen UMKM 3/2026 mewajibkan platform non-UMKM memberi potongan biaya layanan paling sedikit 50% kepada UMK terverifikasi yang hanya menjual produk dalam negeri, tetapi potongan ini dikecualikan bagi UMK yang menjual produk pangan olahan siap saji. Ketentuan potongan itu dan ketentuan bentuk perjanjian tertulis baru berlaku 6 bulan sejak aturan diundangkan pada 17 Juni 2026, yaitu 17 Desember 2026. Biaya jasa pengantaran makanan yang dibayar pelanggan akan diatur peraturan Menteri Komunikasi dan Digital yang belum terbit.

Apa arti Perpres 27/2026 bagi merchant

Pemerintah merilis Perpres 27/2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada 8 Oktober 2026. Menurut Kementerian UMKM, cakupannya tidak hanya angkutan penumpang, tetapi juga pengantaran barang dan makanan, dengan mempertimbangkan sekitar 15 juta merchant atau pengusaha UMKM yang memakai platform digital untuk menjangkau konsumen.

Pemerintah sepakat membentuk satuan tugas lintas kementerian yang diketuai Kementerian UMKM bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kementerian UMKM menyatakan akan mengawal dan memantau perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi.

Komdigi bertanggung jawab menetapkan biaya jasa pengantaran barang dan makanan melalui peraturan menteri, termasuk transparansi cara platform membentuk harga. Per 14 Oktober 2026, peraturan itu belum terbit, dan pemerintah menargetkan aturan turunan dari kementerian terkait selesai akhir Desember 2026. Keterangan resmi yang kami temukan belum menyebut perubahan langsung pada komisi yang dibayar merchant.

• Kementerian UMKM: pemerintah resmi terbitkan Perpres perlindungan ekosistem ojek online (8 Oktober 2026) ↗
• Komdigi: siapkan aturan transparansi harga layanan antar barang dan makanan (9 Oktober 2026) ↗

Hak dan kewajiban UMK dalam Permen UMKM 3/2026

Permen UMKM 3/2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik berlaku sejak diundangkan pada 17 Juni 2026. Aturan ini mengatur kemitraan antara UMK dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), yaitu pelaku usaha yang menyediakan sarana elektronik untuk transaksi perdagangan.

Hak UMK antara lain: perjanjian kemitraan yang adil dan transparan; keamanan data dan transaksi; informasi yang jelas tentang biaya layanan, potongan, dan mekanisme kerja sebelum bermitra; tidak diputus kemitraannya secara sepihak tanpa alasan yang sah; terhindar dari diskriminasi algoritma atau kebijakan promosi yang menghambat akses pasar; dan bebas dari potongan atau biaya tambahan yang tidak disepakati.

Untuk mendapat hak itu, UMK harus memiliki NIB, mematuhi perjanjian, memberi informasi yang benar kepada platform dan konsumen, menyelesaikan pesanan sesuai waktu dan kualitas yang disepakati, terdaftar di SAPA UMKM, dan memastikan pekerjanya ikut program jaminan sosial. UMK juga dilarang memanipulasi transaksi atau menyalahgunakan fasilitas platform.

• JDIH BPK: Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 ↗
• Kementerian UMKM: SAPA UMKM ↗

Isi perjanjian kemitraan yang perlu Anda periksa

Mulai 17 Desember 2026, kemitraan UMK dengan platform wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis berbahasa Indonesia yang paling sedikit memuat: identitas para pihak, ruang lingkup kemitraan, hak dan kewajiban, jangka waktu, jenis dan besaran biaya, mekanisme dan jangka waktu pembayaran, cara pengakhiran, penyelesaian perselisihan, keadaan kahar, dan bentuk pengembangan usaha bagi UMK. Perjanjian boleh berupa syarat dan ketentuan di aplikasi atau persetujuan elektronik, asalkan dapat diakses kembali oleh UMK.

Perubahan jenis atau besaran biaya sebelum jangka waktu perjanjian berakhir hanya boleh berdasarkan kesepakatan. Platform wajib memberi tahu perubahan biaya paling lambat 90 hari kalender sebelum berlaku. Jika Anda keberatan, Anda dapat mengajukan fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui SAPA UMKM, dan hasilnya dimuat dalam perjanjian serta mengikat kedua pihak (Pasal 8 dan 9).

• JDIH BPK: Permen UMKM 3/2026, Pasal 4–9 dan Lampiran standar klausul ↗

Izin dan kewajiban yang tetap berlaku

Makanan dan minuman yang Anda jual wajib bersertifikat halal; batas untuk usaha mikro dan kecil adalah 17 Oktober 2026 (PP 42/2024 Pasal 160 ayat (2)). Produk dari bahan yang tidak halal dikecualikan, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal. UMK yang memenuhi kriteria dapat memakai jalur self declare gratis.

Makanan siap saji yang dimasak dan diantar langsung tidak memerlukan SPP-IRT atau izin edar BPOM. Jika Anda juga menjual produk kemasan berlabel yang tahan 7 hari atau lebih, misalnya keripik atau sambal botol, produk itu memerlukan SPP-IRT atau, untuk jenis tertentu seperti produk yang perlu penanganan khusus, izin edar BPOM.

Penghasilan usaha merchant dikenai pajak. Orang pribadi dapat memakai PPh final 0,5% dengan bagian omzet sampai Rp500 juta setahun bebas pajak. Platform perdagangan elektronik yang ditunjuk DJP dapat memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang, kecuali orang pribadi yang omzetnya belum melewati Rp500 juta dan sudah menyerahkan surat pernyataan.

• JDIH BPK: PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang jaminan produk halal ↗
• Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang SPP-IRT (PDF) ↗
• DJP: PPh Pasal 22 atas pedagang di platform perdagangan elektronik (PDF) ↗

Jika ada masalah dengan platform

Mulailah dari pusat bantuan platform. Catat nomor tiket, tanggal, dan jawaban yang diterima, serta simpan rincian transaksi yang dipersoalkan. Sengketa kemitraan juga dapat diselesaikan sesuai klausul penyelesaian perselisihan dalam perjanjian, biasanya dengan musyawarah, lalu mediasi.

Untuk keberatan atas perubahan biaya, gunakan fasilitasi negosiasi melalui SAPA UMKM. Pertanyaan dan pengaduan juga dapat disampaikan ke Call Center Kementerian UMKM 106 atau melalui SP4N-LAPOR! di lapor.go.id dengan memilih Kementerian UMKM. Berdasarkan hasil pemantauan, Menteri UMKM berwenang memberi teguran tertulis kepada platform, mengumumkannya, atau merekomendasikan pengawasan persaingan usaha.

• Kementerian UMKM: SAPA UMKM ↗
• SP4N-LAPOR! ↗

Hal yang sering terlewat

Pertanyaan yang sering diajukan