Setelah bencana: ganti KTP-el, KK, akta, dan cara mendapat bantuan

Yang perlu disiapkan

• Identitas yang masih ada: KTP-el, KK, akta, atau paspor, termasuk yang rusak, serta salinan atau foto digitalnya.
• NIK Anda dan anggota keluarga (tercantum di KK atau IKD); sebutkan hanya kepada petugas resmi.
• Foto atau video kerusakan rumah dan harta benda, diambil setelah keadaan aman.
• Nama bank dan nomor rekening, serta nomor kartu BPJS bila Anda ingat.
• Nomor polis dan kontak perusahaan asuransi, bila Anda punya asuransi.
• Catatan pendataan: nama posko, tanggal didata, dan nama petugas atau RT/RW yang mendata.

Langkah setelah bencana

1. Pastikan Anda terdata sebagai korban

   Daftarkan diri dan seluruh anggota keluarga di posko pengungsian, RT/RW, atau kantor desa/kelurahan, termasuk bila Anda mengungsi ke rumah kerabat. Data inilah yang dipakai untuk identifikasi korban, penyaluran bantuan, dan penggantian dokumen.

2. Ganti dokumen kependudukan di posko Dukcapil

   Saat status darurat bencana ditetapkan, Dukcapil dapat membuka posko darurat pelayanan administrasi kependudukan, melayani di tempat pengungsian, atau secara daring dan lewat Anjungan Dukcapil Mandiri. Petugas mencatat dokumen yang hilang atau rusak lalu menerbitkan penggantinya. Bawa dokumen yang rusak, jangan dibuang.

3. Minta SKPTI bila data belum ada

   Bila Anda kehilangan tempat tinggal, berada di pengungsian, dan datanya belum tercantum di database kependudukan, Dukcapil memberi Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI). SKPTI adalah identitas sementara sampai KK, KTP-el, KIA, atau akta diterbitkan.

4. Cek BPJS dan dokumen digital

   Kepesertaan BPJS Kesehatan bisa dicek di Mobile JKN atau Care Center 165, dan BPJS Ketenagakerjaan di aplikasi JMO yang memuat Kartu Digital. Bila IKD Anda aktif atau Anda menyimpan PDF dokumen bertanda tangan elektronik dari Dukcapil, tunjukkan atau cetak salinannya.

5. Hubungi bank dan pemberi kredit

   Blokir kartu ATM yang hilang lewat call center resmi bank, lalu urus penggantian kartu atau buku tabungan. Bila cicilan terganggu, tanyakan restrukturisasi (perubahan jadwal atau syarat pembayaran) ke bank atau perusahaan pembiayaan, terutama bila OJK sudah menetapkan perlakuan khusus untuk daerah Anda.

6. Ajukan klaim asuransi

   Hubungi perusahaan asuransi secepatnya, sebutkan nomor polis, dan tanyakan apakah risiko seperti banjir atau gempa ditanggung serta batas waktu melapor. Siapkan foto kerusakan dan dokumen yang diminta. Bila keluhan tidak ditanggapi dengan baik, Anda bisa mengadu ke OJK.

7. Pantau bantuan dan adukan bila tidak sampai

   Tanyakan jadwal dan syarat bantuan ke posko, BPBD, Dinas Sosial, atau kantor desa/kelurahan. Bila bantuan yang sudah diumumkan lambat atau tidak Anda terima padahal sudah terdata, adukan melalui SP4N-LAPOR! (lapor.go.id) atau Ombudsman RI dengan menyebut lokasi, tanggal pendataan, dan jenis bantuannya.

Biaya dan besaran bantuan

Penggantian KTP-el, KK, dan akta yang hilang atau rusak tidak dipungut biaya; Dukcapil menegaskan pengurusan KTP-el hilang atau rusak dan akta kelahiran hilang gratis. Mendaftar sebagai korban di posko juga tidak memerlukan pembayaran.

Besaran santunan dan dana stimulan perbaikan rumah ditetapkan untuk setiap kejadian bencana. Dalam penyaluran yang diumumkan Kemensos pada 2024–2025, ahli waris korban meninggal menerima Rp15.000.000 per jiwa dan korban luka berat Rp5.000.000 per jiwa. Jangan percaya angka atau tautan pendaftaran bantuan dari pesan berantai.

Penggantian dokumen kependudukan bagi korban bencana

Korban bencana alam termasuk penduduk rentan administrasi kependudukan menurut Perpres 96/2018. Tata caranya diatur Permendagri 96/2019: pendataan dan penerbitan dokumen dilakukan sesuai status darurat bencana. Untuk bencana skala nasional, koordinasinya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri; skala provinsi oleh Dinas Dukcapil provinsi; skala kabupaten/kota oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota.

Pada tahap tanggap darurat, pendataan dipakai untuk membantu mengenali korban, antara lain dengan mencocokkan sidik jari, iris mata, atau wajah dengan database kependudukan. Pada tahap pascabencana, Dukcapil mendata dokumen yang hilang atau rusak lalu menerbitkan penggantinya, di lokasi bencana, di tempat pengungsian, atau secara daring melalui web dan Anjungan Dukcapil Mandiri.

Di luar posko bencana, syarat umum tetap berlaku: KK hilang atau rusak diurus dengan surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak, serta KTP-el; KTP-el yang rusak cukup dibawa ke Dukcapil. Pengurusan KTP-el hilang atau rusak dan akta kelahiran yang hilang tidak dipungut biaya.

• Permendagri 96/2019: dokumen kependudukan bagi penduduk rentan (JDIH BPK) ↗
• Dukcapil: penerbitan KK karena hilang atau rusak ↗
• Dukcapil: cara mengurus KTP-el hilang dan rusak ↗

Bantuan pemerintah: dana siap pakai, santunan, dan perbaikan rumah

Dana siap pakai (DSP) adalah dana BNPB untuk penanganan darurat bencana. Menurut Peraturan BNPB 4/2020, DSP diberikan bila ada penetapan status keadaan darurat bencana oleh bupati/wali kota, gubernur, atau Presiden, status keadaan tertentu, atau pertimbangan risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan Kepala BNPB. Permohonannya diajukan pemerintah daerah kepada Kepala BNPB, bukan oleh warga perorangan.

Status keadaan darurat terdiri atas siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Selama status itu berlaku, kebutuhan dasar di pengungsian disalurkan melalui posko. Kementerian Sosial juga memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dan kepada korban luka berat yang sudah terdata; dalam penyaluran 2024–2025 yang diumumkan Kemensos, besarnya Rp15.000.000 per jiwa untuk ahli waris dan Rp5.000.000 per jiwa untuk luka berat.

Untuk rumah yang rusak, pemerintah dapat memberikan dana stimulan perbaikan rumah menurut tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat) setelah pendataan dan verifikasi. Besarannya ditetapkan untuk setiap kejadian melalui keputusan Kepala BNPB, jadi tanyakan ke BPBD atau pemerintah desa/kelurahan apakah rumah Anda sudah masuk data kerusakan.

• Peraturan BNPB 4/2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (JDIH BPK) ↗
• Kemensos: santunan ahli waris dan korban luka berat ↗
• Kemenko PMK: dana stimulan perbaikan rumah ditetapkan lewat SK Kepala BNPB ↗

Bank, kredit, dan asuransi

Kehilangan kartu ATM atau buku tabungan tidak menghapus saldo Anda. Blokir kartu lewat call center resmi bank, lalu minta penggantian. Simpanan di bank dijamin LPS sampai Rp2 miliar per nasabah per bank bila memenuhi syarat 3T: tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan nasabah tidak terindikasi atau terbukti melakukan tindak pidana perbankan (fraud).

OJK punya aturan khusus untuk daerah terdampak bencana, yaitu POJK 19/2022. Dengan aturan ini, OJK dapat menetapkan daerah atau sektor tertentu sebagai terdampak; bank dan lembaga keuangan lain kemudian dapat memberi perlakuan khusus berupa penetapan kualitas kredit yang lebih sederhana, restrukturisasi kredit atau pembiayaan, dan pemberian dana baru. Perlakuan ini tidak otomatis: ajukan ke bank atau perusahaan pembiayaan Anda.

Untuk asuransi, baca polis untuk melihat apakah banjir, gempa, atau letusan gunung api ditanggung, dan laporkan kerugian secepatnya. Jika perusahaan asuransi, bank, atau perusahaan pembiayaan tidak menanggapi keluhan Anda dengan baik, gunakan kanal pengaduan OJK.

• OJK: POJK 19/2022 perlakuan khusus untuk daerah terdampak bencana ↗
• LPS: simpanan yang dijamin dan syarat 3T ↗

Jika bantuan lambat atau tidak sampai

Mulailah dari pihak terdekat: posko, BPBD, Dinas Sosial, atau kantor desa/kelurahan. Tanyakan apakah nama Anda sudah masuk data penerima, kapan bantuan dijadwalkan, dan dokumen apa yang masih diperlukan. Catat nama petugas dan tanggal Anda bertanya.

Bila tidak ada jawaban, adukan melalui SP4N-LAPOR! di lapor.go.id. Tulis lokasi, tanggal pendataan, jenis bantuan, dan apa yang sudah Anda lakukan, tanpa mencantumkan data pribadi yang tidak perlu. Untuk pelayanan publik yang ditunda berlarut-larut atau tidak diberikan, Anda juga dapat melapor ke Ombudsman RI.

• SP4N-LAPOR! ↗
• Ombudsman RI: laporan pelayanan publik ↗

Hal yang sering terlewat

Pertanyaan yang sering diajukan