Ojol & kurir

Perpres 27/2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital dirilis resmi pada 8 Oktober 2026. Pengemudi tetap berstatus mitra perusahaan aplikasi melalui Perjanjian Kemitraan Platform, dan biaya aplikasi untuk angkutan orang paling banyak 8%, ketentuan yang sudah berlaku lewat Keputusan Menteri Perhubungan sejak 1 Juli 2026. Biaya jasa pengantaran barang dan makanan masih menunggu peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, sedangkan perjanjian kemitraan dikawal Kementerian UMKM. Teks lengkap Perpres belum tersedia di basis data peraturan resmi per 14 Oktober 2026, sehingga rinciannya masih dapat dilengkapi. Baca panduan lengkap.

Untuk mengantar penumpang dengan sepeda motor, Permenhub PM 12/2019 mewajibkan pengemudi antara lain sehat, memiliki SIM C, memakai motor dengan STNK yang masih berlaku dan isi silinder paling kecil 110 cc, serta memakai helm SNI dan perlengkapan keselamatan. Perusahaan aplikasi menetapkan syarat dan dokumen tambahannya sendiri, misalnya SKCK, jadi siapkan juga KTP-el, rekening bank atas nama sendiri, dan ponsel pintar. Daftarlah hanya melalui aplikasi atau situs resmi perusahaan: rekrutmen lewat tautan yang meminta uang atau kode OTP, dan membeli atau menyewa akun orang lain (akun joki), merugikan dan berisiko bagi Anda. Baca panduan lengkap.

Driver ojol dan kurir yang berstatus mitra ikut BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU): wajib Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sedangkan Jaminan Hari Tua (JHT) boleh dipilih. Iuran terendah JKK Rp10.000 ditambah JKM Rp6.800 per bulan, dan untuk sektor transportasi keduanya dipotong 50% untuk iuran Januari 2026 sampai Maret 2027 (PP 50/2025), sehingga cukup Rp8.400. Untuk sakit dan berobat di luar kecelakaan kerja, Anda juga memerlukan JKN dari BPJS Kesehatan, misalnya kelas III Rp35.000 per orang per bulan. Baca panduan lengkap.

Driver ojol dan kurir mitra adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, jadi wajib mendaftar atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP paling lama satu bulan setelah mulai menerima pesanan (PMK 81/2024 Pasal 17 ayat (1)). Penghasilan jasanya dapat dikenai PPh final 0,5% dari omzet, tetapi bagian omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak (PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026), sehingga banyak driver tidak perlu menyetor pajak bulanan. Penghasilan itu tetap dicatat dan dilaporkan dalam SPT Tahunan melalui Coretax paling lambat 31 Maret. Baca panduan lengkap.

Setelah kecelakaan, telepon 119 untuk ambulans dan 110 untuk polisi, lalu minta laporan polisi karena laporan itu menjadi dasar santunan Jasa Raharja dan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Untuk korban tabrakan dua kendaraan atau lebih, pejalan kaki yang tertabrak, dan korban tabrak lari, Jasa Raharja memberi santunan perawatan paling banyak Rp20 juta, santunan meninggal Rp50 juta, dan santunan cacat tetap paling banyak Rp50 juta (PMK 16/PMK.010/2017). Jika kecelakaan terjadi saat bekerja dan Anda peserta BPJS Ketenagakerjaan, laporkan ke kantor cabang paling lama 2×24 jam untuk klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Baca panduan lengkap.

Mulailah dari pusat pengaduan perusahaan aplikasi, yang menurut keterangan Kemenhub tentang Perpres 27/2026 wajib menanggapi paling lambat 7 hari, dan simpan nomor tiketnya. Jika tidak selesai, driver dapat mengadu melalui SP4N-LAPOR! (lapor.go.id) ke Kementerian UMKM untuk perjanjian kemitraan, ke Kementerian Perhubungan (kontak 151) untuk tarif dan biaya aplikasi angkutan orang, atau ke Komdigi untuk pengantaran barang dan makanan, yang aturan biayanya belum terbit. Penumpang dan pelanggan dapat mengadu ke Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag atau ke BPKN. Baca panduan lengkap.