BPJS untuk driver ojol dan kurir: iuran, diskon 50%, cara daftar dan klaim

Yang perlu disiapkan

• NIK atau KTP-el, alamat email, dan nomor ponsel aktif.
• Perkiraan penghasilan Anda per bulan dari mengemudi atau mengantar, untuk memilih dasar iuran JKK dan JHT.
• Data pekerjaan: jenis pekerjaan (pengemudi atau kurir), lokasi kerja, dan jam kerja.
• Rekening tabungan atas nama sendiri untuk menerima pembayaran klaim.
• Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) untuk kartu digital dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta Mobile JKN untuk BPJS Kesehatan.
• Untuk JKN: KTP atau Kartu Keluarga, dan buku tabungan bank yang melayani autodebit (BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BCA).

Cara daftar dan memakai BPJS sebagai driver

1. Pahami program yang wajib

   Sebagai pekerja di luar hubungan kerja (pekerja mandiri), Anda wajib ikut JKK dan JKM dan boleh menambah JHT (Perpres 109/2013 Pasal 8 ayat (2)). JKK menanggung kecelakaan saat bekerja, JKM memberi santunan bila meninggal bukan karena kecelakaan kerja, dan JHT adalah tabungan yang bisa dicairkan kemudian.

2. Pilih dasar penghasilan dengan jujur

   Iuran JKK 1% dan JHT 2% dihitung dari dasar penghasilan yang Anda pilih sesuai rentang penghasilan per bulan. Contohnya, penghasilan sampai Rp1.099.000 memakai dasar Rp1.000.000. Santunan tidak mampu bekerja dan santunan kematian akibat kecelakaan kerja dihitung dari dasar ini, jadi melapor terlalu rendah membuat manfaatnya kecil.

3. Daftar melalui kanal resmi

   Di situs bpjsketenagakerjaan.go.id pilih Pendaftaran Peserta lalu Bukan Penerima Upah (BPU), isi email dan captcha, klik tautan aktivasi di email, isi data, lalu bayar dengan kode iuran yang dikirim. Anda juga bisa datang ke kantor cabang, agen Perisai, atau mitra resmi seperti Agen BRILink, Agen46 BNI, dan Kantor Pos. Kartu peserta dikirim paling lama 7 hari setelah iuran dibayar.

4. Bayar iuran secara rutin

   Bayar setiap bulan atau sekaligus untuk 1, 3, 6, atau 12 bulan melalui JMO, bank kerja sama, gerai ritel, atau kanal lain yang tercantum di situs BPJS Ketenagakerjaan, cukup dengan NIK. Manfaat JKM penuh untuk peserta BPU baru diberikan jika iuran sudah dibayar 3 bulan berturut-turut.

5. Lengkapi dengan JKN BPJS Kesehatan

   BPJS Ketenagakerjaan tidak menanggung sakit biasa. Daftar JKN sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) di kantor BPJS Kesehatan atau Mobile JKN, lalu pilih kelas. Iuran pertama dibayar paling cepat 14 hari dan paling lambat 30 hari setelah mendaftar, jadi jangan menunggu sampai sakit.

6. Laporkan kecelakaan kerja dalam 2×24 jam

   Jika celaka saat bekerja, dahulukan pertolongan medis, lalu laporkan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan paling lama 2×24 jam (laporan tahap I). Siapkan kartu peserta, KTP-el, kronologi dengan fotokopi KTP dua saksi, laporan polisi bila kecelakaan lalu lintas, dan kuitansi biaya.

Iuran BPJS untuk driver dan kurir

Mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya; yang dibayar hanya iuran. Iuran BPU per bulan: JKK 1% dari dasar penghasilan (mulai Rp10.000), JKM Rp6.800, dan JHT 2% bila dipilih (mulai Rp20.000). Untuk sektor transportasi, iuran JKK dan JKM dipotong 50% untuk iuran Januari 2026 sampai Maret 2027, sehingga paket JKK dan JKM terendah menjadi Rp8.400. JKN mandiri: kelas III Rp35.000, kelas II Rp100.000, dan kelas I Rp150.000 per orang per bulan.

Potongan 50% berlaku bagi peserta BPU lama maupun baru yang iurannya tidak dibayar APBN atau APBD, dan tidak mengurangi manfaat (PP 50/2025 Pasal 3 sampai 5). Artikel BPJS Ketenagakerjaan tanggal 18 Mei 2026 menyebut keringanan bagi ojol berlaku sampai Desember 2026; kami mengikuti Pasal 7 PP 50/2025 dan halaman iuran BPU BPJS Ketenagakerjaan yang menetapkan sektor transportasi sampai iuran Maret 2027. Iuran JKN kelas III sebenarnya Rp42.000; Rp7.000 dibayar pemerintah sebagai bantuan iuran. JKN tidak mengenal denda telat bayar, tetapi ada denda pelayanan bila Anda dirawat inap dalam 45 hari setelah kepesertaan diaktifkan kembali.

Siapa peserta BPU dan program apa yang wajib

Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) adalah orang yang bekerja tanpa digaji pemberi kerja, termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri (Perpres 109/2013 Pasal 7). Pengemudi ojol dan kurir yang menjadi mitra perusahaan aplikasi termasuk di sini karena hubungannya kemitraan, bukan hubungan kerja. Menurut Pasal 8 ayat (2) Perpres yang sama, mereka wajib ikut JKK dan JKM dan dapat ikut JHT. Halaman BPU BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencantumkan JHT, JKK, dan JKM.

Menurut Kementerian Perhubungan, Perpres 27/2026 memberi pengemudi hak atas perlindungan jaminan sosial paling sedikit jaminan kesehatan, JKK, dan JKM. Siapa yang membayar iurannya belum dijelaskan dalam keterangan resmi, jadi sampai ada aturan turunan, anggaplah Anda sendiri yang perlu memastikan kepesertaan aktif dan periksa perjanjian kemitraan Anda.

Halaman BPU BPJS Ketenagakerjaan juga mencantumkan jalur pendaftaran khusus untuk mitra pengemudi dua perusahaan aplikasi, dengan iuran dibayar dari saldo akun mitra. Jalur itu hanya pilihan: pendaftaran langsung di situs BPJS Ketenagakerjaan, kantor cabang, agen Perisai, atau mitra pembayaran resmi tetap terbuka bagi semua pengemudi dan kurir, apa pun aplikasinya.

• BPJS Ketenagakerjaan: peserta Bukan Penerima Upah (manfaat, pendaftaran, iuran) ↗
• Perpres 109/2013 tentang penahapan kepesertaan jaminan sosial ↗

Potongan 50% iuran JKK dan JKM untuk sektor transportasi

PP 50/2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah ditetapkan dan diundangkan 22 Desember 2025. Besarnya potongan 50% dari iuran JKK dan JKM yang seharusnya dibayar (Pasal 4), dan manfaatnya tidak dikurangi (Pasal 5). Peserta yang iurannya dibayar APBN atau APBD tidak mendapat potongan.

Untuk peserta BPU di sektor transportasi, potongan berlaku untuk iuran bulan Januari 2026 sampai Maret 2027; untuk sektor lain, iuran April sampai Desember 2026 (Pasal 7). Penjelasan Pasal 7 menyebut sektor transportasi antara lain pengemudi layanan transportasi berbasis platform, pengemudi yang tidak berbasis platform, dan kurir. Jika Anda sudah membayar penuh untuk bulan yang mendapat potongan, kelebihannya diperhitungkan untuk iuran bulan berikutnya (Pasal 6).

Contoh dari BPJS Ketenagakerjaan: peserta dengan penghasilan Rp1.100.000 sampai Rp1.299.000 membayar JKK Rp12.000, menjadi Rp6.000 setelah potongan, dan JKM Rp6.800 menjadi Rp3.400. JHT tidak termasuk program yang dipotong. Setelah Maret 2027, iuran kembali normal kecuali ada aturan baru.

• PP 50/2025: penyesuaian iuran JKK dan JKM bagi peserta BPU ↗
• BPJS Ketenagakerjaan: diskon 50% iuran dan syaratnya ↗

Manfaat JKK dan JKM bagi peserta BPU

JKK menanggung perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis, termasuk rawat inap kelas I, operasi, dan rehabilitasi, serta penggantian biaya angkutan darat paling banyak Rp5.000.000. Selama belum bisa bekerja, peserta menerima Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100% dari dasar penghasilan untuk 12 bulan pertama dan 50% setelahnya.

Jika peserta meninggal karena kecelakaan kerja, ahli waris menerima santunan kematian 48 kali dasar penghasilan (60% × 80 × dasar penghasilan, paling sedikit sebesar santunan kematian JKM), biaya pemakaman Rp10.000.000, santunan berkala Rp12.000.000, dan beasiswa untuk paling banyak dua anak. Cacat akibat kecelakaan kerja juga mendapat santunan menurut tabel persentase cacat.

JKM dibayar bila peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja: santunan kematian Rp20.000.000, santunan berkala Rp12.000.000, dan biaya pemakaman Rp10.000.000, ditambah beasiswa anak bila masa iur paling sedikit 3 tahun. Untuk peserta BPU, manfaat JKM penuh hanya diberikan jika iuran sudah dibayar 3 bulan berturut-turut; jika kurang, yang dibayar hanya biaya pemakaman.

• BPJS Ketenagakerjaan: rincian manfaat JKK, JKM, dan JHT untuk BPU ↗
• PP 44/2015 tentang program JKK dan JKM ↗

Cara klaim JKK setelah kecelakaan

Peserta BPU atau keluarganya melapor sendiri ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Laporan tahap I disampaikan paling lama 2×24 jam dengan fotokopi identitas, kartu peserta, dan kronologi kejadian. Laporan tahap II diisi setelah dokter menyatakan Anda sembuh. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan apakah kejadian itu kecelakaan kerja paling lambat 30 hari sejak laporan tahap I diterima.

Dokumen klaim meliputi formulir 3, 3a, dan 3b (laporan kecelakaan tahap I sampai III), kartu peserta, KTP-el, kronologi kejadian dengan fotokopi KTP-el dua saksi, laporan kepolisian bila kecelakaan lalu lintas, kuitansi pengobatan, dan buku tabungan. Formulir bisa diunduh dari situs resmi atau diambil di kantor cabang.

Pembayaran diproses 7 hari kerja setelah berkas disetujui. Status klaim dapat dicek di bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking dengan nomor kepesertaan (KPJ). Pertanyaan dan pengaduan: call center 175. Untuk langkah lengkap di lokasi kecelakaan, termasuk santunan Jasa Raharja, lihat panduan kecelakaan dan keamanan driver.

• BPJS Ketenagakerjaan: cara klaim JKK ↗

JKN BPJS Kesehatan untuk pengemudi dan keluarganya

JKN membiayai layanan kesehatan di luar kecelakaan kerja, misalnya demam berdarah, tifus, atau persalinan. Pengemudi mandiri mendaftar sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan memilih kelas: kelas III Rp42.000 per orang per bulan, yang Rp7.000 di antaranya dibayar pemerintah sehingga Anda membayar Rp35.000; kelas II Rp100.000; dan kelas I Rp150.000 (Perpres 64/2020 Pasal 34).

Pendaftaran perorangan memakai KTP atau Kartu Keluarga dan buku tabungan bank yang melayani autodebit, yaitu BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BCA. Iuran pertama dibayar paling cepat 14 hari dan paling lambat 30 hari setelah mendaftar. Setelah itu, iuran dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Tidak ada denda telat bayar iuran JKN sejak 1 Juli 2016. Namun, jika Anda dirawat inap dalam 45 hari sejak kepesertaan diaktifkan kembali, ada denda pelayanan 5% dari biaya diagnosa awal dikali jumlah bulan tertunggak (paling banyak 12 bulan dan paling tinggi Rp30.000.000).

• BPJS Kesehatan: iuran JKN ↗
• BPJS Kesehatan: prosedur pendaftaran peserta PBPU ↗

Hal yang sering terlewat

Pertanyaan yang sering diajukan