Pajak kendaraan Kalimantan Barat 2026: tarif, cek online, dan cara bayar

Tarif pajak kendaraan Kalimantan Barat

Tarif PKB ditetapkan peraturan daerah provinsi. Sejak 5 Januari 2025, kabupaten/kota juga memungut opsen sebesar 66% dari PKB dalam notice yang sama. Kolom gabungan adalah hitungan sederhana sebelum diskon atau pengurangan dasar pengenaan dari daerah.

Tarif progresif menurut Perda 1/2024 hanya untuk kendaraan roda dua dan roda empat milik orang pribadi, kepemilikan kedua dan seterusnya atas nama, NIK dan/atau alamat yang sama, dihitung terpisah per kategori jumlah roda (satu motor dan satu mobil sama-sama kepemilikan pertama). Kendaraan milik badan dan kendaraan pribadi selain roda dua dan empat dikenai 1,1%. Namun Pergub 26/2025 Pasal 6 membebaskan pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya tanpa mencantumkan tanggal berakhir.

Cara cek dan bayar pajak kendaraan Kalimantan Barat online

Linktree resmi Bapenda Kalbar mengarahkan 'Cek Pajak Kendaraan Bermotor via Website' ke https://bapenda.kalbarprov.go.id/web/beranda, tetapi halaman itu (dan seluruh bagian /web) menampilkan 'Not Found' pada 25 September 2026. Pemilik perorangan dapat mengecek dan membayar PKB serta SWDKLLJ lewat aplikasi SIGNAL (Korlantas) yang mencantumkan Kalimantan Barat: daftar, tambahkan kendaraan atas nama sendiri, lalu aplikasi menampilkan jumlah tagihan. Mobile Banking Bank Kalbar memiliki menu pembayaran 'Samsat Daerah KalBar'. Untuk pertanyaan, layanan WhatsApp Bapenda: 0811-5755-852 (Senin-Jumat, 08.00-16.00 WIB).

• SIGNAL (Samsat Digital Nasional) ↗ — Aplikasi Samsat nasional untuk membayar PKB tahunan dan SWDKLLJ secara online; Kalimantan Barat termasuk 27 provinsi yang dilayani. Diterbitkan di Google Play oleh Korlantas Polri - Pembina Samsat Nasional, khusus kendaraan milik perorangan.
• Mobile Banking Bank Kalbar ↗ — Aplikasi mobile banking Bank Kalbar (BPD); deskripsinya di Google Play mencantumkan menu pembayaran 'Samsat Daerah KalBar'. Pengembang: PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (diperbarui 9 Mar 2026); perlu rekening Bank Kalbar. Bapenda Kalbar tidak memiliki aplikasi sendiri di Google Play.

Gunakan hanya aplikasi dan nomor resmi di atas. Samsat dan Bapenda tidak meminta pembayaran ke rekening pribadi.

Pemutihan dan keringanan pajak kendaraan Kalimantan Barat 2026

Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Kalimantan Barat Oktober 2026. Sedang berlaku 1 Oktober 2026–30 Oktober 2026.

Menurut pemberitaan Pontianak Post (30 September 2026) dan Tribun Pontianak (1 Oktober 2026), selama Oktober 2026 denda PKB dan opsen dibebaskan, pajak progresif dibebaskan, tunggakan lebih dari satu tahun mendapat diskon 30% pokok, pembayaran 3, 2, atau 1 bulan sebelum jatuh tempo mendapat diskon 5%, 4%, atau 3%, dan kendaraan yang mutasi ke pelat KB mendapat diskon 50% serta bebas BBNKB II. Pontianak Post menyebut program berakhir 30 Oktober, sedangkan Tribun Pontianak menyebut 31 Oktober; bayar paling lambat 30 Oktober agar aman.

Dasar hukum: Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2026 menurut pemberitaan; belum tercantum di JDIH Kalbar. Pengumuman resmi ↗

Keringanan lain tahun 2026

• Pengurangan pokok PKB 17,85% berdasarkan Pergub Kalimantan Barat 47/2024, berlaku sejak 5 Januari 2025 di seluruh unit pelayanan pendapatan tanpa tanggal berakhir; Pergub ini tercatat masih berlaku dan tidak ditemukan pencabutannya.
• Pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya berdasarkan Pergub Kalimantan Barat 26/2025 Pasal 6; Pergub tidak mencantumkan tanggal berakhir untuk pembebasan ini (berbeda dengan diskon 2025 yang berakhir 20 Desember 2025). Belum ditemukan pernyataan resmi 2026 bahwa pembebasan ini masih diterapkan.
• Mulai 27 April sampai 31 Desember 2026, Bapenda Kalbar membolehkan pemilik baru membayar PKB di seluruh Samsat Kalimantan Barat tanpa KTP pemilik lama, dengan menandatangani surat pernyataan kepemilikan (sekaligus pengajuan penandaan/blokir), melampirkan identitas pemilik baru, dan STNK asli. Ini kemudahan administrasi, bukan pengurangan pajak.

Denda telat bayar pajak kendaraan Kalimantan Barat

Keterlambatan PKB dikenai bunga 1% per bulan, paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh; ketentuan yang sama berlaku untuk opsen. SWDKLLJ Jasa Raharja memiliki denda sendiri sebesar 25% sampai 100% dari sumbangan tahunan, paling banyak Rp100.000.

Dasar provinsi: Pergub Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 16 (bunga 1% per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran, paling lama 24 bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan, ditagih dengan STPD); issued under Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 95 ayat (2), which leaves the sanction rules to a Peraturan Gubernur. Pasal 16 is worded as applying to late payment 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)'; the annual renewal deadline itself is in Pasal 13 ayat (2)..

Hitung denda pajak telat ↗

Pertanyaan yang sering diajukan