Pajak kendaraan Papua Barat 2026: tarif, cek online, dan cara bayar

Tarif pajak kendaraan Papua Barat

Tarif PKB ditetapkan peraturan daerah provinsi. Sejak 5 Januari 2025, kabupaten/kota juga memungut opsen sebesar 66% dari PKB dalam notice yang sama. Kolom gabungan adalah hitungan sederhana sebelum diskon atau pengurangan dasar pengenaan dari daerah.

Menurut Perda 1/2024 Pasal 7 ayat (1) huruf b, tarif progresif (2%, 3%, 4%, dan 5% untuk kepemilikan kedua, ketiga, keempat, serta kelima dan seterusnya) berlaku atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan kedua dan seterusnya, dengan kepemilikan dihitung berdasarkan nama, NIK dan/atau alamat yang sama (Pasal 7 ayat (3)); Pergub 27/2024 Pasal 8 ayat (3) menambahkan nomor kartu keluarga. Perda dan Pergub tidak menyebut pengecualian untuk sepeda motor, tidak membatasi tarif progresif hanya untuk orang pribadi, dan tidak menghitung urutan kepemilikan per jenis kendaraan. Kendaraan angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, serta kendaraan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dikenai tarif tetap 0,5%. Perda memakai kata 'dapat ditetapkan secara progresif', dan Pergub 27/2024 Pasal 8 ayat (4)-(5) membolehkan Gubernur menunda atau tidak memberlakukan pajak progresif lewat Keputusan Gubernur; keputusan semacam itu tidak ditemukan, tetapi penerapan tarif progresif di loket Samsat juga belum terkonfirmasi.

Cara cek dan bayar pajak kendaraan Papua Barat online

Kami tidak menemukan layanan cek PKB online resmi untuk Papua Barat. Situs Bapenda (https://bapenda.papuabaratprov.go.id/) memuat regulasi dan keputusan gubernur tetapi tidak menyediakan fitur cek pajak, dan situs Samsat Manokwari (https://samsatmanokwari.papuabaratprov.go.id/) hanya berisi informasi layanan. Aplikasi SIGNAL (Korlantas) belum melayani Papua Barat: daftar di Google Play menyebut 27 provinsi dan Papua Barat tidak termasuk. Aplikasi dan situs pihak ketiga yang menawarkan 'cek pajak Papua Barat' bukan layanan pemerintah. Untuk mengecek dan membayar, datangi kantor Samsat. Poster program Bapenda tahun 2024 menyebut Samsat Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni, Wondama, Kaimana, dan Fak-Fak. Menurut Pergub 27/2024, pembayaran dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, payment point, Samsat Keliling, dan Samsat Drive Thru.

Gunakan hanya aplikasi dan nomor resmi di atas. Samsat dan Bapenda tidak meminta pembayaran ke rekening pribadi.

Pemutihan dan keringanan pajak kendaraan Papua Barat 2026

Program Relaksasi Pajak Daerah Tahun 2026: Pengurangan Pokok PKB dan BBNKB serta Penghapusan Sanksi Denda Administratif PKB (Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 144 Tahun 2026; for Hari Bhayangkara, Indonesian Independence Day and the Papua Barat provincial anniversary). Sedang berlaku 1 Juli 2026–31 Oktober 2026.

Program relaksasi Pajak Daerah 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 144 Tahun 2026, berlaku 1 Juli-31 Oktober 2026 (masih berjalan): tunggakan PKB tahun ke-6 ke atas dihapus pokok dan sanksi dendanya; tunggakan tahun berjalan sampai tahun ke-5 mendapat pengurangan pokok PKB 10%; denda tunggakan PKB tahun pertama sampai tahun ke-5 dihapus, sedangkan denda PKB tahun berjalan tetap dikenakan sesuai aturan; pembayaran PKB sebelum atau tepat jatuh tempo mendapat insentif 12%; pokok BBNKB dikurangi 10%. SWDKLLJ yang tertunggak tetap wajib dibayar penuh, dan PKB boleh dibayar 3 bulan sebelum jatuh tempo. Keputusan ini tidak menyebut apakah potongan juga berlaku untuk opsen PKB.

Dasar hukum: Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 144 Tahun 2026 (enacted 19 June 2026), issued under Pergub Papua Barat Nomor 27 Tahun 2024 Pasal 90 ayat (3) and Pasal 91. Pengumuman resmi ↗

Keringanan lain tahun 2026

• Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 204 Tahun 2026 (24 Agustus 2026) menghapus denda Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan untuk tahun pajak sebelumnya dan tahun berjalan sampai 31 Desember 2026. Keputusan ini tidak mencakup PKB.

Denda telat bayar pajak kendaraan Papua Barat

Keterlambatan PKB dikenai bunga 1% per bulan, paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh; ketentuan yang sama berlaku untuk opsen. SWDKLLJ Jasa Raharja memiliki denda sendiri sebesar 25% sampai 100% dari sumbangan tahunan, paling banyak Rp100.000.

Dasar provinsi: Pergub Papua Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pajak Daerah di Provinsi Papua Barat, Pasal 13 ayat (2): if PKB is not paid on time, 'sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor', from the due date to the payment date, for at most 24 months, part of a month counted as a full month, billed by STPD. Perda Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 sets no PKB interest rate itself: Pasal 82 ayat (2) leaves the sanction procedure to a Peraturan Gubernur (the 0.6% per month in Perda Pasal 73 ayat (9) applies only to approved instalments or deferrals). Possible extra charge: Pergub Pasal 13 ayat (1) imposes 'denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PKB terutang setiap bulan keterlambatan' (max 24 months) when the SPOPD registration form is not filed on time (35 days for new, transferred-in or changed vehicles); Pasal 4 ayat (10) says annual renewals are registered without an SPOPD, so this fine should not normally apply to annual renewals, but the text does not say so expressly..

Hitung denda pajak telat ↗

Pertanyaan yang sering diajukan