Pajak kendaraan Maluku Utara 2026: tarif, cek online, dan cara bayar

Tarif pajak kendaraan Maluku Utara

Tarif PKB ditetapkan peraturan daerah provinsi. Sejak 5 Januari 2025, kabupaten/kota juga memungut opsen sebesar 66% dari PKB dalam notice yang sama. Kolom gabungan adalah hitungan sederhana sebelum diskon atau pengurangan dasar pengenaan dari daerah.

Menurut Perda Provinsi Maluku Utara 1/2024 Pasal 7, tarif progresif berlaku untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya: 2% untuk kendaraan kedua, naik 0,5 poin per kendaraan, sampai 6% untuk kendaraan kesepuluh dan seterusnya. Kepemilikan dihitung berdasarkan nama, NIK, dan/atau alamat yang sama. Kendaraan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dikenai 0,5%. Teks Perda tidak mengecualikan kendaraan milik badan atau sepeda motor dan tidak menyebut apakah roda dua dan roda empat dihitung terpisah; Pergub pelaksananya tidak ditemukan.

Cara cek dan bayar pajak kendaraan Maluku Utara online

Kami tidak menemukan layanan cek pajak online Maluku Utara yang dapat kami pastikan berfungsi. Portal Pemprov (malutprov.go.id) mencantumkan 'E-Samsat & Cek Pajak - Layanan Pajak Kendaraan Bermotor Online' di https://esamsat.malutprov.go.id/ serta tautan 'e-SAMSAT' ke info-pajak.malutprov.go.id. Pada 25 September 2026 keduanya hanya menampilkan halaman verifikasi 'Confirm You Are Human' (SafeLine WAF), sehingga kami tidak bisa melihat data apa yang diminta atau memastikan layanannya berjalan. Aplikasi nasional SIGNAL (Korlantas) belum melayani Maluku Utara: provinsi ini tidak termasuk 27 provinsi yang tercantum di deskripsi Google Play-nya. Untuk cek atau bayar, datangi kantor UPTD Samsat Bapenda Maluku Utara di kabupaten/kota Anda (Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, dan Pulau Taliabu), atau manfaatkan layanan Samsat Keliling maupun Samsat Apung (Samsat terapung bagi warga kepulauan, Halmahera Selatan). Pada Agustus 2026 Pemprov dan Bank Indonesia meluncurkan program 'BERKAH PKB QRIS' untuk membayar PKB lewat QRIS, tetapi cara kerjanya belum diumumkan.

Gunakan hanya aplikasi dan nomor resmi di atas. Samsat dan Bapenda tidak meminta pembayaran ke rekening pribadi.

Pemutihan dan keringanan pajak kendaraan Maluku Utara 2026

Tidak ditemukan program keringanan 2026 di sumber resmi.

Keringanan lain tahun 2026

• Pengecualian tetap menurut Perda 1/2024 (sejak 5 Januari 2025): kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan bukan objek PKB (Pasal 4 ayat (3) huruf c) dan juga dikecualikan dari BBNKB (Pasal 10 ayat (3) huruf c). Penerapannya di Samsat (misalnya untuk kendaraan listrik berbasis baterai) belum kami temukan di laman resmi.

Denda telat bayar pajak kendaraan Maluku Utara

Keterlambatan PKB dikenai bunga 1% per bulan, paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh; ketentuan yang sama berlaku untuk opsen. SWDKLLJ Jasa Raharja memiliki denda sendiri sebesar 25% sampai 100% dari sumbangan tahunan, paling banyak Rp100.000.

Dasar provinsi: National fallback: PP 35/2023 (Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Pasal 59 ayat (5) huruf a and ayat (7). For taxes assessed by the Governor (SKPD), such as PKB, the payment deadline is set by the Governor at no more than 1 month after the SKPD is sent; a taxpayer who pays late 'dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor', counted from the due date to the payment date, for at most 24 months, with part of a month counted as a full month, billed by STPD. North Maluku's own Perda Nomor 1 Tahun 2024 sets no PKB late-payment rate: Pasal 94 ayat (1) lists the sanction types (teguran tertulis, bunga, denda, kenaikan pajak or retribusi, and cancellation or revocation of permits), and Pasal 94 ayat (2) leaves the details to a Peraturan Gubernur 'dengan berpedoman Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi'. That Pergub was not found, so we cannot confirm whether it adds any surcharge (such as a kenaikan). The Perda's 0.6% per month (Pasal 84 ayat (9)) applies only to approved instalments or deferrals. The 2% per month in the old Pergub 8/2013 belonged to the revoked Perda 1/2012 regime and no longer applies..

Hitung denda pajak telat ↗

Pertanyaan yang sering diajukan