Pajak kendaraan Nusa Tenggara Barat 2026: tarif, cek online, dan cara bayar

Tarif pajak kendaraan Nusa Tenggara Barat

Tarif PKB ditetapkan peraturan daerah provinsi. Sejak 5 Januari 2025, kabupaten/kota juga memungut opsen sebesar 66% dari PKB dalam notice yang sama. Kolom gabungan adalah hitungan sederhana sebelum diskon atau pengurangan dasar pengenaan dari daerah.

Cara cek dan bayar pajak kendaraan Nusa Tenggara Barat online

Di situs Bapenda NTB (https://bapenda.ntbprov.go.id/) gunakan kotak "Informasi Pajak Kendaraan" di halaman depan: isi kode pelat (DR atau EA), nomor, dan huruf wilayah. Aplikasi resmi Samsat Delivery NTB dari Bappenda Provinsi NTB (https://play.google.com/store/apps/details?id=apps.bappenda.samsatdelivery) menampilkan tagihan (INFO PKB) dan menerima pembayaran lewat COD, ATM Bank NTB (e-Samsat) atau QRIS. Aplikasi nasional SIGNAL (Korlantas) mencantumkan NTB untuk pembayaran PKB dan pengesahan STNK online bagi pemilik perorangan. Call center Bapenda pada banner resminya: 1500186.

• Samsat Delivery NTB ↗ — Aplikasi resmi Samsat NTB (pengembang di Google Play: Bappenda Provinsi NTB, diperbarui 26 Agustus 2026). Untuk cek tagihan PKB (INFO PKB) serta membayar PKB, SWDKLLJ dan PNBP pengesahan STNK lewat COD, ATM Bank NTB (e-Samsat) atau QRIS.
• SIGNAL – Samsat Digital Nasional ↗ — Aplikasi Samsat nasional (pengembang di Google Play: Korlantas Polri – Pembina Samsat Nasional). Daftar di Google Play mencantumkan NTB di antara 27 provinsi yang bisa membayar PKB dan SWDKLLJ serta pengesahan STNK secara online. Hanya untuk kendaraan milik perorangan.

Gunakan hanya aplikasi dan nomor resmi di atas. Samsat dan Bapenda tidak meminta pembayaran ke rekening pribadi.

Pemutihan dan keringanan pajak kendaraan Nusa Tenggara Barat 2026

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026 (Pergub NTB No. 6 Tahun 2026 on PKB keringanan/pembebasan). Berlaku 15 Juni 2026–30 September 2026 dan sudah berakhir.

Pergub NTB Nomor 6 Tahun 2026 menghapus seluruh denda PKB dan membebaskan 100% pokok tunggakan PKB tahun pajak 2020 ke bawah untuk kendaraan yang menunggak lebih dari 5 tahun, berlaku 15 Juni sampai 30 September 2026. Program berakhir 30 September 2026; per 1 Oktober 2026 kami tidak menemukan pengumuman perpanjangan.

Dasar hukum: Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor. Pengumuman resmi ↗

Keringanan lain tahun 2026

• Kendaraan pelat luar yang balik nama/mutasi masuk ke NTB: potongan pokok PKB 50% untuk 1 tahun pajak dan bebas denda PKB, 15 Juni sampai 19 Desember 2026 (Pergub NTB No. 6 Tahun 2026 Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 3 ayat (2)).
• Kendaraan listrik berbasis baterai: pengenaan PKB 0% dari dasar pengenaan; angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan kebersihan dan kendaraan sosial keagamaan juga mendapat pengurangan dasar pengenaan (Pergub NTB No. 12 Tahun 2026).
• Penyandang disabilitas dengan kendaraan modifikasi dapat mengajukan keringanan PKB (Pergub NTB No. 23 Tahun 2024 Pasal 31 ayat (4) huruf d); Bapenda mencatat 19 penerima pada 2026 hingga Juni.
• Undian hadiah (bukan potongan pajak): pemilik kendaraan pribadi yang membayar PKB sebelum jatuh tempo pada 1 Januari sampai 30 September 2026 ikut undian emas total 12 gram dari Jasa Raharja (berita Bapenda, 9 April 2026).

Denda telat bayar pajak kendaraan Nusa Tenggara Barat

Keterlambatan PKB dikenai bunga 1% per bulan dari pokok PKB, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Pergub NTB 23/2024 menyebut jangka waktu 12 bulan tanpa menjelaskan apakah itu batas total bunga, jadi pastikan jumlahnya di Samsat; ketentuan yang sama berlaku untuk opsen. SWDKLLJ Jasa Raharja memiliki denda sendiri sebesar 25% sampai 100% dari sumbangan tahunan, paling banyak Rp100.000.

Dasar provinsi: Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 14: 1% per month of the PKB principal from the due date 'untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan', part of a month counts as a full month. The Pergub does not say 'paling lama' (at most), so whether 12 months is a cap on total interest or refers to each 12-month tax period is not explained. Perda NTB Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 93 ayat (2) delegates administrative sanctions to a Pergub; the Perda sets no 24-month PKB interest cap..

Hitung denda pajak telat ↗

Pertanyaan yang sering diajukan