Pajak kendaraan Papua Selatan 2026: tarif, cek online, dan cara bayar

Tarif pajak kendaraan Papua Selatan

Tarif PKB ditetapkan peraturan daerah provinsi. Sejak 5 Januari 2025, kabupaten/kota juga memungut opsen sebesar 66% dari PKB dalam notice yang sama. Kolom gabungan adalah hitungan sederhana sebelum diskon atau pengurangan dasar pengenaan dari daerah.

Cara cek dan bayar pajak kendaraan Papua Selatan online

Pada 25 September 2026 tidak ditemukan layanan cek PKB online resmi untuk Papua Selatan: situs BPPKAD (bppkad.papuaselatan.go.id) tidak memiliki halaman cek pajak, dan aplikasi nasional SIGNAL tidak mencantumkan Papua Selatan di antara 27 provinsi yang dilayani. Cek dan bayar di kantor Samsat; pengumuman BPPKAD tahun 2025 menyebut Samsat Merauke, Samsat Boven Digoel, dan Samsat Mappi, serta payment point Bank Papua KCP Tanah Miring dan KCP Kurik. Bawa KTP dan STNK. Jangan memakai situs tiruan 'Bapenda Papua Selatan' yang bukan domain .go.id.

Gunakan hanya aplikasi dan nomor resmi di atas. Samsat dan Bapenda tidak meminta pembayaran ke rekening pribadi.

Pemutihan dan keringanan pajak kendaraan Papua Selatan 2026

Tidak ditemukan program keringanan 2026 di sumber resmi.

Denda telat bayar pajak kendaraan Papua Selatan

Keterlambatan PKB dikenai bunga 1% per bulan, paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh; ketentuan yang sama berlaku untuk opsen. SWDKLLJ Jasa Raharja memiliki denda sendiri sebesar 25% sampai 100% dari sumbangan tahunan, paling banyak Rp100.000.

Dasar provinsi: Not set by the provincial Perda. Perda Provinsi Papua Selatan Nomor 8 Tahun 2025 has no late-payment interest rate for PKB: Pasal 66 ayat (3) leaves the collection procedure (tata cara pemungutan, including payment and billing) to a Peraturan Gubernur, which was not found (Pasal 93 requires implementing rules within one year of 19 December 2025), and its only interest figure is 0.6% per month on instalments or deferrals approved by the Governor (Pasal 72 ayat (9)). The 1%/24-month figures come from the national rule, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 59 ayat (5) huruf a (PKB assessed by SKPD must be paid within 1 month of the SKPD) and ayat (7) ('bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan' from the due date to the payment date, at most 24 months, part of a month counted as a full month, billed by STPD). No extra surcharge is set for PKB in the Perda..

Hitung denda pajak telat ↗

Pertanyaan yang sering diajukan