Pajak kendaraan Papua Tengah 2026: tarif, cek online, dan cara bayar

Tarif pajak kendaraan Papua Tengah

Tarif PKB ditetapkan peraturan daerah provinsi. Sejak 5 Januari 2025, kabupaten/kota juga memungut opsen sebesar 66% dari PKB dalam notice yang sama. Kolom gabungan adalah hitungan sederhana sebelum diskon atau pengurangan dasar pengenaan dari daerah.

Cara cek dan bayar pajak kendaraan Papua Tengah online

Pada 25 September 2026 tidak ditemukan layanan cek PKB online resmi untuk Papua Tengah: situs BPPKAD Papua Tengah tidak memiliki halaman cek pajak, dan aplikasi nasional SIGNAL tidak mencantumkan Papua Tengah di antara 27 provinsi yang dilayani. Cek dan bayar di kantor Samsat (Kantor Bersama Samsat / UPT Pendapatan BPPKAD Papua Tengah) di kabupaten Anda dengan membawa KTP dan STNK. Bayarlah sebelum masa pajak berakhir, karena menurut Pergub 49/2024 daftar ulang tahunan jatuh tempo pada akhir masa pajak.

Gunakan hanya aplikasi dan nomor resmi di atas. Samsat dan Bapenda tidak meminta pembayaran ke rekening pribadi.

Pemutihan dan keringanan pajak kendaraan Papua Tengah 2026

Tidak ditemukan program keringanan 2026 di sumber resmi.

Keringanan lain tahun 2026

• Fasilitas angsuran tetap: berdasarkan Pergub Papua Tengah 10/2025, wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar dapat mengajukan pembayaran tunggakan PKB secara angsuran paling lama 24 bulan di kantor Samsat; ini fasilitas pembayaran, bukan pengurangan pajak, dan pembebasan bunga angsuran tahun 2025 sudah berakhir pada 30 Desember 2025.

Denda telat bayar pajak kendaraan Papua Tengah

Keterlambatan PKB dikenai bunga 1% per bulan, paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Pergub juga mengatur denda terpisah 1% per bulan untuk keterlambatan pendaftaran ulang, dan belum jelas apakah keduanya dikenakan untuk keterlambatan yang sama, jadi pastikan jumlahnya di Samsat; ketentuan yang sama berlaku untuk opsen. SWDKLLJ Jasa Raharja memiliki denda sendiri sebesar 25% sampai 100% dari sumbangan tahunan, paling banyak Rp100.000.

Dasar provinsi: Pergub Papua Tengah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 13 ayat (2): late PKB payment incurs 'bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan' of the unpaid tax, from the due date to the payment date, at most 24 months, part of a month counted as a full month, billed by STPD; the payment deadline is 1 month from the SKKP/assessment (Pasal 11 ayat (1)). Extra sanction flagged: Pasal 13 ayat (1) separately imposes a 'denda' of 1% of the PKB principal per month (at most 24 months) for failing to register by the deadline in Pasal 4 ayat (5), and Pasal 4 ayat (5) huruf b sets that deadline for 'daftar ulang' (annual re-registration) at the end of the tax period; the Pergub does not say whether both 1% charges apply together to a late annual renewal. Perda Provinsi Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2025 Pasal 100 leaves sanction procedures to a Peraturan Gubernur, and Pasal 101 huruf d keeps existing implementing rules in force until replaced..

Hitung denda pajak telat ↗

Pertanyaan yang sering diajukan