Pajak kendaraan Papua 2026: tarif, cek online, dan cara bayar

Tarif pajak kendaraan Papua

Tarif PKB ditetapkan peraturan daerah provinsi. Sejak 5 Januari 2025, kabupaten/kota juga memungut opsen sebesar 66% dari PKB dalam notice yang sama. Kolom gabungan adalah hitungan sederhana sebelum diskon atau pengurangan dasar pengenaan dari daerah.

Cara cek dan bayar pajak kendaraan Papua online

Gunakan simulator Bapenda Papua di https://bapenda.papua.go.id/cekpajak/ ('Simulasi Pajak'): masukkan nomor polisi tanpa spasi atau tanda baca (contoh PA1234AA), pilih warna plat, jenis simulasi (Normal/SATLINE, SIGNAL, eTeller VA Bank Papua, atau eTeller VA Bank Mandiri) dan tanggal, lalu tekan 'Hitung Sekarang'. Di halaman yang sama Anda dapat membuat Virtual Account Bank Papua atau Bank Mandiri untuk membayar dengan mengisi NIK pemilik, nomor polisi, dan 5 digit terakhir nomor rangka. Halaman ini dapat dibuka dan merespons uji coba pada 25 September 2026, tetapi belum diuji dengan nomor polisi sungguhan. Instagram Bapenda (8 September 2026) juga mempromosikan simulasi lewat WhatsApp 'Papua e-Notification': kirim nomor polisi ke 0821 8400 5400 (belum diuji). Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) tidak mencantumkan Papua di antara 27 provinsi dalam deskripsinya di Google Play, meskipun simulator Bapenda menyediakan opsi SIGNAL; periksa di dalam aplikasi sebelum mengandalkannya. Selain itu, bayar di Kantor Samsat kabupaten/kota Anda (misalnya Samsat Jayapura, Samsat Sentani, Samsat Biak Numfor, Samsat Supiori), Samsat Keliling, Samsat Box, Samsat Corner Mal Jayapura, atau Mal Pelayanan Publik Kota Jayapura.

• Simulasi Pajak Kendaraan Bermotor (Bapenda Papua website) ↗ — Fitur simulasi pajak resmi di situs Bapenda Papua: masukkan nomor polisi tanpa spasi atau tanda baca (contoh PA1234AA), pilih warna plat, jenis simulasi (Normal/SATLINE, SIGNAL, eTeller VA Bank Papua, atau eTeller VA Bank Mandiri) dan tanggal simulasi. Tombol 'Buat Virtual Account' membuat nomor VA Bank Papua atau Bank Mandiri untuk pembayaran dengan mengisi NIK pemilik, nomor polisi, dan 5 digit terakhir nomor rangka. Berjalan di bapenda.papua.go.id, tanpa perlu memasang aplikasi.

Gunakan hanya aplikasi dan nomor resmi di atas. Samsat dan Bapenda tidak meminta pembayaran ke rekening pribadi.

Pemutihan dan keringanan pajak kendaraan Papua 2026

Program Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor 2026 (Program Relaksasi PKB, 10 Agustus-30 September 2026). Berlaku 10 Agustus 2026–30 September 2026 dan sudah berakhir.

Program Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (10 Agustus-30 September 2026, sudah berakhir; per 1 Oktober 2026 belum ditemukan pengumuman perpanjangan): wajib pajak yang menunggak dibebaskan dari denda PKB dan mendapat diskon 10% pokok PKB; wajib pajak yang membayar tepat waktu mendapat diskon 15% pokok PKB (menurut poster Pemprov berlaku sampai Desember 2026); kendaraan mutasi masuk antarprovinsi mendapat diskon 30% pokok PKB. Pembayaran di Kantor Samsat, Samsat Keliling, Samsat Box, Samsat Corner Mal Jayapura, atau Mal Pelayanan Publik Kota Jayapura. Ini bukan pemutihan penuh: pokok tunggakan hanya dipotong 10%, tidak dihapus.

Pengumuman resmi ↗

Keringanan lain tahun 2026

• Tahap sebelumnya berjalan 1 April-30 Juni 2026 berdasarkan Pergub Papua Nomor 47 Tahun 2026: diskon 10% pokok PKB bagi yang menunggak, 15% bagi yang tepat waktu, dan hingga 30% bagi kendaraan mutasi masuk dari provinsi lain; Pemprov juga menyebut adanya penghapusan denda keterlambatan. Program ini sudah berakhir.
• Menurut poster Pemprov yang diunggah di Instagram Bapenda (6 September 2026), wajib pajak yang membayar tepat waktu mendapat diskon PKB 15% sampai Desember 2026.
• Hadiah, bukan pengurangan pajak: undian Gebyar Pajak 2026 bagi wajib pajak yang taat digelar 13 Agustus 2026 (sepeda motor, emas, dan hadiah lain), dan setiap Jumat selama September 2026 pembayar pajak kendaraan tahunan di Mall Pelayanan Publik Entrop, Jayapura Selatan mendapat minyak goreng selama persediaan masih ada.

Denda telat bayar pajak kendaraan Papua

Keterlambatan PKB dikenai bunga 1% per bulan, paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Pergub juga mengatur denda terpisah 1% per bulan untuk keterlambatan pendaftaran ulang, dan belum jelas apakah keduanya dikenakan untuk keterlambatan yang sama, jadi pastikan jumlahnya di Samsat; ketentuan yang sama berlaku untuk opsen. SWDKLLJ Jasa Raharja memiliki denda sendiri sebesar 25% sampai 100% dari sumbangan tahunan, paling banyak Rp100.000.

Dasar provinsi: Peraturan Gubernur Papua Nomor 89 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 13 ayat (2): PKB not paid on time incurs 'sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan' of the unpaid tax, from the due date to the payment date, for at most 24 months, part of a month counted as a full month, billed by STPD (the same rule as PP 35/2023 Pasal 59 ayat (7)). Extra charge to note: Pasal 13 ayat (1) separately imposes 'denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PKB terutang setiap bulan keterlambatan' (at most 24 months) when the owner does not register by the deadline in Pasal 4 ayat (5), which for vehicles already registered is the end of the tax period ('daftar ulang'); the Pergub does not say whether both charges can apply to the same delay. Perda Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 sets no PKB late-payment rate itself and leaves sanction procedure to a Peraturan Gubernur (Pasal 103 ayat (2)). A Peraturan Gubernur Papua Nomor 47 Tahun 2026 'tentang Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor', cited by the provincial government for its 2026 relief programme, has not been published and was not read..

Hitung denda pajak telat ↗

Pertanyaan yang sering diajukan