Pajak kendaraan Kalimantan Timur 2026: tarif, cek online, dan cara bayar

Tarif pajak kendaraan Kalimantan Timur

Tarif PKB ditetapkan peraturan daerah provinsi. Sejak 5 Januari 2025, kabupaten/kota juga memungut opsen sebesar 66% dari PKB dalam notice yang sama. Kolom gabungan adalah hitungan sederhana sebelum diskon atau pengurangan dasar pengenaan dari daerah.

Tarif progresif hanya untuk kendaraan pribadi atas nama, NIK dan/atau alamat yang sama; menurut Pergub 1/2025 berlaku untuk roda 2 dan roda 3 mulai 200 cc ke atas serta roda 4 jenis sedan, jip, station wagon, minibus, mikrobus dan pikap.

Cara cek dan bayar pajak kendaraan Kalimantan Timur online

SIMPATOR: http://simpator.kaltimprov.go.id/cari.php (juga form 'Cek Pajak di SIMPATOR' di bapenda.kaltimprov.go.id/utama); masukkan KT + nomor + huruf belakang. Bayar melalui mitra e-Samsat (http://simpator.kaltimprov.go.id/layanan.html). Tidak ditemukan aplikasi ponsel, SMS atau WhatsApp resmi untuk cek pajak; WhatsApp wa.me/62541734969 adalah kontak umum Bapenda.

• SIMPATOR (Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor) ↗ — Situs Bapenda Kaltim (bukan aplikasi ponsel): masukkan nomor polisi KT untuk melihat tagihan (pokok PKB, denda PKB, SWDKLLJ, PNBP, total). Ditautkan dari beranda Bapenda ('Cek Pajak di SIMPATOR'); hanya bisa dibuka lewat http.
• e-Samsat Kaltim ↗ — Kanal pembayaran elektronik Bapenda Kaltim melalui mitra (Bankaltimtara, BNI, BCA, Mandiri, BTN, PT Pos, Pegadaian). Alamat esamsat.kaltimprov.go.id yang ditautkan tidak bisa dibuka pada 25-09-2026.

Gunakan hanya aplikasi dan nomor resmi di atas. Samsat dan Bapenda tidak meminta pembayaran ke rekening pribadi.

Pemutihan dan keringanan pajak kendaraan Kalimantan Timur 2026

Relaksasi Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026. Sedang berlaku 21 September 2026–22 November 2026.

Relaksasi Bebas Denda PKB 2026 (21 September-22 November 2026): denda administratif keterlambatan PKB dihapus sehingga wajib pajak hanya membayar pokok PKB terutang, serta denda SWDKLLJ tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dibebaskan. Pokok pajak tidak didiskon.

Dasar hukum: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.294/2026 (18 September 2026) tentang Pemberian Keringanan PKB berupa Pembebasan Sanksi Administratif PKB (number and title from Bapenda Kaltim's official regulation list; decree text not published online). Pengumuman resmi ↗

Keringanan lain tahun 2026

• Kendaraan listrik berbasis baterai: Keputusan Gubernur 100.3.3.1/K.208/2026 (19 Juni 2026) membebaskan PKB dan BBNKB (judul dari daftar regulasi resmi Bapenda; teks keputusan belum ditemukan daring).

Denda telat bayar pajak kendaraan Kalimantan Timur

Keterlambatan PKB dikenai bunga 1% per bulan, paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh; ketentuan yang sama berlaku untuk opsen. SWDKLLJ Jasa Raharja memiliki denda sendiri sebesar 25% sampai 100% dari sumbangan tahunan, paling banyak Rp100.000.

Dasar provinsi: Pergub Kaltim No. 1 Tahun 2025 Pasal 14 ayat (10) (late PKB incurs interest per the regulations, billed by STPD) jo. Lampiran II (official SKPD format, 'Perhatian' note 2: 1% per month from the due date, max 24 months, part of a month counts as a full month); Perda Kaltim 1/2024 Pasal 70 ayat (3) and Pasal 104 ayat (2) delegate to the Pergub. Consistent with PP 35/2023..

Hitung denda pajak telat ↗

Pertanyaan yang sering diajukan