Pajak kendaraan Kalimantan Tengah 2026: tarif, cek online, dan cara bayar

Tarif pajak kendaraan Kalimantan Tengah

Tarif PKB ditetapkan peraturan daerah provinsi. Sejak 5 Januari 2025, kabupaten/kota juga memungut opsen sebesar 66% dari PKB dalam notice yang sama. Kolom gabungan adalah hitungan sederhana sebelum diskon atau pengurangan dasar pengenaan dari daerah.

Cara cek dan bayar pajak kendaraan Kalimantan Tengah online

Pasang aplikasi resmi Samsat Huma Betang milik Bapenda Kalimantan Tengah (Google Play dan App Store) untuk melihat tagihan PKB dan membayarnya secara online; menurut Bapenda pembayaran dapat melalui bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) dan beberapa bank swasta. Pemilik kendaraan perorangan juga dapat memakai aplikasi SIGNAL (Korlantas) yang mencantumkan Kalimantan Tengah: daftarkan diri dan kendaraan milik pribadi, bayar PKB dan SWDKLLJ, lalu terima e-TBPKP dan pengesahan STNK elektronik. Situs Bapenda (https://bapenda.kalteng.go.id/) tidak menyediakan cek tagihan; menu 'Kalkulator Pajak' hanya memberi estimasi dari NJKB di STNK, tipe kendaraan, dan peruntukannya. Di kantor Samsat juga tersedia kios bayar mandiri E-Pahari.

• SIGNAL (Samsat Digital Nasional) ↗ — Aplikasi Samsat nasional untuk membayar PKB tahunan dan SWDKLLJ secara online dan mendapatkan e-TBPKP; Kalimantan Tengah termasuk 27 provinsi yang dilayani (nomor 22). Diterbitkan di Google Play oleh Korlantas Polri - Pembina Samsat Nasional (diperbarui 22 Juli 2026), khusus kendaraan milik perorangan.
• Samsat Huma Betang (Bapenda Kalimantan Tengah) ↗ — Aplikasi resmi Bapenda Kalimantan Tengah untuk mencari informasi PKB dan membayar PKB secara online. Ditautkan dari situs Bapenda, dan menurut FAQ Bapenda pembayaran dapat dilakukan melalui bank Himbara dan beberapa bank swasta. Pengembang di Google Play: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, diperbarui 12 Agustus 2026; tersedia juga di App Store. Data yang harus diisi tidak dijelaskan di halaman aplikasi dan belum diuji.

Gunakan hanya aplikasi dan nomor resmi di atas. Samsat dan Bapenda tidak meminta pembayaran ke rekening pribadi.

Pemutihan dan keringanan pajak kendaraan Kalimantan Tengah 2026

Tidak ditemukan program keringanan 2026 di sumber resmi.

Keringanan lain tahun 2026

• Keringanan pokok dan pembebasan denda PKB berdasarkan Pergub Kalteng 12/2026 berakhir 22 Juli 2026 (Bapenda Kalimantan Tengah; teks Pergub, tanggal mulai, dan besaran keringanan tidak dipublikasikan).
• Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (misalnya mobil/motor listrik berbasis baterai) dikecualikan dari objek PKB menurut Perda 8/2023 Pasal 6 ayat (2) huruf d.
• Keringanan tarif tetap (belum terkonfirmasi untuk 2026): menurut Kepala Bapenda di portal Pemprov, Keputusan Gubernur tanggal 24 Desember 2024 menurunkan tarif PKB dan BBNKB untuk semua jenis kendaraan mulai 5 Januari 2025. Teks keputusannya belum ditemukan, tetapi kalkulator online Bapenda tahun 2026 memakai tarif efektif PKB 0,904% (ditambah opsen 66%), yang menunjukkan keringanan ini masih berlaku.
• Gebyar Reward Betang Patuh 2026 (pengundian 28 Juli 2026): hadiah emas dan peralatan rumah tangga bagi wajib pajak yang membayar PKB tepat waktu. Pada Januari 2026 juga diundi 15 sepeda motor bagi wajib pajak yang 10 tahun membayar tepat waktu. Ini hadiah, bukan pengurangan pajak.

Denda telat bayar pajak kendaraan Kalimantan Tengah

Keterlambatan PKB dikenai bunga 1% per bulan, paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh; ketentuan yang sama berlaku untuk opsen. SWDKLLJ Jasa Raharja memiliki denda sendiri sebesar 25% sampai 100% dari sumbangan tahunan, paling banyak Rp100.000.

Dasar provinsi: Pergub Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak, Pasal 12 ayat (2): late or short payment of PKB incurs 'sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor', counted from the due date to the payment date, for at most 24 months, part of a month counted as a full month, billed by STPD. No 'kenaikan' surcharge applies to PKB. The clause refers to the deadline 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)', but the annual PKB deadline is in Pasal 10 ayat (2) (paling lambat 1 hari sebelum masa pajak berakhir); Pasal 11 is about reconciliation. Pasal 12 ayat (1) sets the same 1%/24-month interest for late filing of the SPOPD (registration or re-registration form). Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 sets no PKB-specific late-payment rate; its 1%/24-month clause (Pasal 72 ayat (4)) covers corrected self-assessment returns (SPTPD), not PKB..

Hitung denda pajak telat ↗

Pertanyaan yang sering diajukan