BANTUAN HUKUM GRATIS
Bantuan hukum gratis di Bali: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi
11 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Bali menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.
JAWABAN SINGKAT
Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Bali?
Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 11 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Bali (akreditasi B: 3, C: 8). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.
Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Bali
Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.
Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.
| Lembaga | Akreditasi | Kabupaten/kota, alamat | Kontak |
|---|---|---|---|
| CAKRA EKA SUDARSANA | C | Kabupaten BadungJALAN SURYA BHUANA, BLOK 1 C NO. 30, BUMI DALUNG PERMAI | 081339562828 cakraekasudarsana@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMAN CRISIS CENTRE | C | Kabupaten BadungJALAN MUDING INDAH VIII NOMOR 1 kerobokan, kuta utara,badung | 0881038776371 lbhbaliwcc@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM LINGKAR KARMA | C | Kabupaten BadungJALAN BHAYANGKARA NOMOR 8 X, DESA JAGAPATI, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROPINSI BALI. | 085858272651 085237244546 lbh.lingkar.karma0@gmail.com |
| Barisan Rakyat Merdeka | C | Kabupaten BulelengPERUM JALAK PUTIH IV, BLOK A NO 7 (GRIYA MAKMUR) BELAKANG GEDUNG PUSUNDAN, SINGARAJA | 081353120777 083117544972 083119913280 yayasanbarisanrakyatmerdeka@gmail.com |
| LBH APIK BALI | B | Kota DenpasarJl. Trengguli No. 85 Penatih Denpasar Timur | 081999982064 apik.bali@yahoo.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI | C | Kota DenpasarJalan Intan LC II Gang VIII No. 1 | 03613616134 082236944930 lbhbali@indo.net.id |
| Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar | B | Kota DenpasarJalan Melati No.69, Br/Link. Kereneng Kaja, Desa Kangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali | 081246920309 pbhperadidenpasar@gmail.com |
| Lembaga Bantuan Hukum Peduli Masyarakat Dan Instansi | C | Kabupaten GianyarJalan Raya Bona No.9A, Desa. Bona, Kec.Blahbatuh, Kab.Gianyar, Prov.Bali(Selatan Kantor Desa Bona) | 083116072688 085237013289 yayasan.lbhpmi@gmail.com |
| BANTUAN HUKUM PAWIN KARANGASEM | C | Kabupaten KarangasemBR. DINAS DAUH PANGKUNG, DESA SERAYA BARAT, | 082140133397 karangasempawin@gmail.com |
| KELOMPOK PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK BALI | B | Kabupaten KarangasemBTN Nirmala Sari blok C No. 12 Jasri, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem | 08174722289 balin_na@yahoo.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERJUANGAN MASYARAKAT INDONESIA | C | Kabupaten TabananBanjar Dinas Tatag, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali | 0361 9562298 081332933953 lbhpermai2019@gmail.com |
Cara meminta bantuan hukum gratis
Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.
Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).
Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.
Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).
Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?
Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.
Bagaimana jika permohonan saya ditolak?
Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.
Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?
Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.
Sumber dan pemeriksaan
Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.
- BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026