Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum gratis di Bali: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi

11 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Bali menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.

JAWABAN SINGKAT

Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Bali?

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 11 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Bali (akreditasi B: 3, C: 8). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Bali

Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.

Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Bali (daftar BPHN, diperiksa 23 November 2026)
LembagaAkreditasiKabupaten/kota, alamatKontak
CAKRA EKA SUDARSANACKabupaten BadungJALAN SURYA BHUANA, BLOK 1 C NO. 30, BUMI DALUNG PERMAI081339562828
cakraekasudarsana@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMAN CRISIS CENTRECKabupaten BadungJALAN MUDING INDAH VIII NOMOR 1 kerobokan, kuta utara,badung0881038776371
lbhbaliwcc@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM LINGKAR KARMACKabupaten BadungJALAN BHAYANGKARA NOMOR 8 X, DESA JAGAPATI, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROPINSI BALI.085858272651
085237244546
lbh.lingkar.karma0@gmail.com
Barisan Rakyat MerdekaCKabupaten BulelengPERUM JALAK PUTIH IV, BLOK A NO 7 (GRIYA MAKMUR) BELAKANG GEDUNG PUSUNDAN, SINGARAJA081353120777
083117544972
083119913280
yayasanbarisanrakyatmerdeka@gmail.com
LBH APIK BALIBKota DenpasarJl. Trengguli No. 85 Penatih Denpasar Timur081999982064
apik.bali@yahoo.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALICKota DenpasarJalan Intan LC II Gang VIII No. 103613616134
082236944930
lbhbali@indo.net.id
Pusat Bantuan Hukum PERADI DenpasarBKota DenpasarJalan Melati No.69, Br/Link. Kereneng Kaja, Desa Kangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali081246920309
pbhperadidenpasar@gmail.com
Lembaga Bantuan Hukum Peduli Masyarakat Dan InstansiCKabupaten GianyarJalan Raya Bona No.9A, Desa. Bona, Kec.Blahbatuh, Kab.Gianyar, Prov.Bali(Selatan Kantor Desa Bona)083116072688
085237013289
yayasan.lbhpmi@gmail.com
BANTUAN HUKUM PAWIN KARANGASEMCKabupaten KarangasemBR. DINAS DAUH PANGKUNG, DESA SERAYA BARAT,082140133397
karangasempawin@gmail.com
KELOMPOK PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK BALIBKabupaten KarangasemBTN Nirmala Sari blok C No. 12 Jasri, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem08174722289
balin_na@yahoo.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERJUANGAN MASYARAKAT INDONESIACKabupaten TabananBanjar Dinas Tatag, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali0361 9562298
081332933953
lbhpermai2019@gmail.com

Cara meminta bantuan hukum gratis

  1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.

  2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).

  3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

  4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

Halaman terkait

Bantuan hukum gratis

Pemberi bantuan hukum di provinsi lain

Sumber dan pemeriksaan

Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.

  1. BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
  2. JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  3. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  4. JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  5. JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  6. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  7. Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026

Bantuan hukum di provinsi lain