Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum gratis di Nusa Tenggara Timur: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi

20 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Nusa Tenggara Timur menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.

JAWABAN SINGKAT

Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Nusa Tenggara Timur?

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 20 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Nusa Tenggara Timur (akreditasi B: 2, C: 18). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Nusa Tenggara Timur

Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.

Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Nusa Tenggara Timur (daftar BPHN, diperiksa 23 November 2026)
LembagaAkreditasiKabupaten/kota, alamatKontak
Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan AlorCKabupaten AlorJalan Nuri. Sawahlama. RT.002/RW.001. Desa Lendola. Kecamatan Teluk Mutiara. Kabupaten Alor081337138883
lbhsuryanttperwakilanalor@gmail.com
Yayasan Bantuan Hukum Lentera BeluCKabupaten BeluJl. R. A. Kartini No.9 Kampung Jati081339427276
melkylentera@gmail.com
YAYASAN POSBAKUM ADVOKASI INDONESIACKabupaten BeluJL.SUKARNO NO.4 ATAMBUA-BELU-NTT082147410688
posbakum.belu.18@gmail.com
BANTUAN HUKUM GERADIN ENDECKabupaten EndeJalan : Nangka, RT/RW: 028/010, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur081236828592
081239095583
geradin.ende47@gmail.com
LBH Surya NTT Perwakilan LarantukaCKabupaten Flores TimurJl. Basoeki Rahmat, RT 012/RW 005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT(Belakang Hotel Fortuna 2 Lama)082144597541
lbhsuryalarantuka@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN KABUPATEN KUPANGCKabupaten KupangJALAN TIMOR RAYA KM 31, RT 08/RW03, KELURAHAN NAIBONAT, KECAMATAN KUPANG TIMUR, KABUPATEN KUPANG082340264161
085339264096
085238845263
lbhsuryakabupatenkupang@gmail.com
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum STIKUM Prof.Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MHCKabupaten KupangJalan Pendidikan No. 6 Nasipanaf, penfui, kupang NTT081236756118
vusfunan@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURCKota KupangJL Sam Ratulangi II No 33 RT 033 RW 016 Kel Kelapa Lima Kec Kelapa Lima Kota Kupang-Provinsi NTT081339414508
lbhapikntt.bankum@gmail.com
PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KENCANA KASIHCKota KupangJL. TDM I, Gg. Komodo 2081239849813
pbhkencanakasih@gmail.com
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURBKota KupangJALAN W. J. LALAMENTIK NO. 57, KELURAHAN OEBUFU, KECAMATAN OEBOBO, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR8432914
081214818666
lbhsuryantt@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN LEMBATACKabupaten LembataLONGSER, WOLOGLARAK081338448387
lbhsuryanttlbt@gmail.com
DPC PERADI RUTENGCKabupaten ManggaraiJln.Diponegoro No.208123762385
dpcperadiruteng@gmail.com
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Manggarai RayaBKabupaten ManggaraiJl. Satar Tacik No. 108082145627777
lbhmanggarairaya@gmail.com
Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Rote NdaoCKabupaten Rote NdaoDusun Oeteas I, RT/RW. 001/001, Desa Helebeik, kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao081220522474
adimusazacharias1981@gmail.com
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA - MAUMERECKabupaten SikkaJLN. KONDI BOER NO. 3, KELURAHAN KABOR, KECAMATAN ALOK, KABUPATEN SIKKA, PROPINSI NTT081239095583
posbakumadinmaumere16@gmail.com
Kantor Bantuan Hukum SarnelliCKabupaten Sumba BaratJln. Adhyaksa Km 6, Wano Gaspar, Dira Tana, Loli, 87284, Sumba Barat, NTT(0387) 2525280
08112650629
ykbhsarnelli@gmail.com
POSBAKUMADIN SOECKabupaten Timor Tengah SelatanJalan Ikan Sarden Nomor 04082144966599
posbakumadinsoentt@gmail.com
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KEFAMENANUCKabupaten Timor Tengah UtaraJln. Mayjen El Tari,085338272289
kefaposbakumadin04@gmail.com
Pos Bantuan Hukum Yayasan Mitra Adidaya KefamenanuCKabupaten Timor Tengah UtaraKefamenanu, Jln Ahmad Yani RT.0018/RW. 002 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Prov. NTT.+6281339477721
posbakumyayasanmitraadidaya@gmail.com
Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai UtamaCKabupaten Timor Tengah UtaraJl. Sisingamangaraja Gg. Belakang Rutan No. 5, RT/RW.021/006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara03882431612
081911327284
isakhbenyaminmanubulu@gmail.com

Cara meminta bantuan hukum gratis

  1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.

  2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).

  3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

  4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

Halaman terkait

Bantuan hukum gratis

Pemberi bantuan hukum di provinsi lain

Sumber dan pemeriksaan

Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.

  1. BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
  2. JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  3. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  4. JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  5. JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  6. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  7. Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026

Bantuan hukum di provinsi lain