Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum gratis di Kalimantan Timur: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi

22 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Timur menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.

JAWABAN SINGKAT

Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Kalimantan Timur?

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 22 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Kalimantan Timur (akreditasi B: 4, C: 18). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Timur

Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.

Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Timur (daftar BPHN, diperiksa 23 November 2026)
LembagaAkreditasiKabupaten/kota, alamatKontak
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BALIKPAPANCKota BalikpapanJl. Syarifuddin Yoes Perum. Puri Ratu Kencana Blok L No.1508115421988
lbhsikapborneo@gmail.com
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PC. BALIKPAPANBKota BalikpapanPERUMAHAN PONDOK KARYA AGUNG BLOK BAA 48085250888344
posbakumadinbpn@gmail.com
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BALIKPAPANCKota BalikpapanKOMPLEK BALIKPAPAN BARU SENTRA EROPA BLOK AA4 NO 3108115455855
081234563398
08115012375
balikpapan.pbhperadi@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN TETAP ADACKabupaten BerauJALAN AKB SANIPAH II, NO. 06 TANJUNG REDEB+62 812-5850-8137
+62 813-4941-4889
lbhkitaberau@gmail.com
POSBAKUMADIN TANJUNG REDEBCKabupaten BerauJalan Durian 3 Gang Haur gading Rt. 07 Kel.Gunung Panjang, kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau -Kaltim081254523623
082151797947
posbakumadinberau@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL MATHURCKabupaten Kutai KartanegaraJalan Danau Aji RT. 029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur0821-8114-4257
lbhalmathur@gmail.com
BUNGO NYAROBKabupaten PaserJln. Kesuma Bangasa No 79 RT 004 RW 000 Kec Tanah Grogot082149622566
ririastriani555@gmail.com
POSBAKUMADIN TANAH GROGOTCKabupaten PaserJalan Pangeran Menteri Gg. 354082158003354
tanahgrogot@posbakumadin.com
Posbakumadin Penajam Paser UtaraCKabupaten Penajam Paser UtaraJalan Propinsi Km.06081345162286
posbakumadinpenajampaserutara@gmail.com
LBH FAKULTAS SYARIAH UINSI SAMARINDACKota SamarindaJl. Abdul Hasan Samarinda Kalimantan Timur085249200731
lbhstainsamarinda@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KALTIMCKota SamarindaJl. Jend. Ahmad Yani No.26 Samarinda, Kalimantan Timur08125511631
kalimantantimurylbh@yahoo.co.id
Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) SamarindaCKota SamarindaJl. Mangkupalas Gg.8081351359370
lbhsikapsmr@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KALIMANTAN UTARACKota SamarindaJALAN SLAMET RIYADI, GANG DAMIRI RT.26 NO.114, KELURAHAN KARANG ANYAR, KECAMATAN TARAKAN BARAT, KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA085753575458
08125005899
lbhkalimantanutara@gmail.com
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan TimurCKota SamarindaJL. D.I. PANJAITAN NO.02 RT 37085349888186
lbhmasyarakatkaltim@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM STIS SAMARINDACKota SamarindaJln. M. Said Kota Samarinda085250348031
lbhstis@gmail.com
LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSEKUTUAN SUKU ASLI KALIMANTANCKota SamarindaJl. Jakarta Blok BQ No.06 RT. 67 Kota Samarinda08115533370
obhpusakakalimantan2@gmail.com
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDABKota SamarindaJl. K.H Wahid Hasyim081349099933
lkbhuwgm@gmail.com
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas MulawarmanBKota SamarindaJalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua No.148085242901492
lkbhunmul@gmail.com
Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum (LPBH) KSATRIA PANCASILACKota SamarindaJl. Wahid Hasyim II, Batu Cermin, RT. 005, Kel Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda085250542119
087735565999
ksatria.pancasila19@gmail.com
PUSAT KAJIAN & BANTUAN HUKUM PERADI SAMARINDACKota SamarindaJL. LETJEND SOEPRAPTO KOMPLEK CENTURY NO. 0908125350680
085246190308
082250502879
pkbhperadisaikaltim@gmail.com
PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN (PKBH UBT)CKota SamarindaJalan Amal Lama nomor 10811532910
pkbhtarakan@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) APIK KALTIMCKota SamarindaJl. Sukses 1 Perum Pondok Giri Indah Blok 0 No. 02 RT. 39 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan08125822715
ylbhapikkaltim@gmail.com

Cara meminta bantuan hukum gratis

  1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.

  2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).

  3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

  4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

Halaman terkait

Bantuan hukum gratis

Pemberi bantuan hukum di provinsi lain

Sumber dan pemeriksaan

Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.

  1. BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
  2. JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  3. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  4. JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  5. JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  6. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  7. Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026

Bantuan hukum di provinsi lain