BANTUAN HUKUM GRATIS
Bantuan hukum gratis di Gorontalo: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi
11 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Gorontalo menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.
JAWABAN SINGKAT
Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Gorontalo?
Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 11 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Gorontalo (akreditasi B: 4, C: 7). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.
Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Gorontalo
Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.
Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.
| Lembaga | Akreditasi | Kabupaten/kota, alamat | Kontak |
|---|---|---|---|
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS GORONTALO | C | Kabupaten GorontaloJalan Achmad A. Wahab (Ex. Jl.Jenderal Sudirman No.247 Limboto Kab Gorontalo) | 08973340919 lbhfhug@gmail.com |
| Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat | C | Kabupaten GorontaloJalan Kol Rauf Moo, Lingkungan I, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo | 0435883763 085241310404 pbhamgorontalo1@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN SULTAN AMAI GORONTALO | B | Kota GorontaloJalan Gelatik No. 1 Kota Gorontalo | 085255013515 lbh.iaingorontalo@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | C | Kota GorontaloJl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo | 082194383921 082298680695 lbh.fh@ung.ac.id |
| LKBH PGRI PROVINSI GORONTALO | C | Kota GorontaloGd. Perjuangan Guru Indonesia Jl. Jambu Kota Gorontalo | 081340800257 lkbh.pgrigorontalo@gmail.com |
| LKBH UNISAN GORONTALO | C | Kota GorontaloJln. Ahmad Nadjamuddin No.17 Gorontalo | 082346427557 082196992146 lbhfakultashukum.unisan123@gmail.com |
| Rumah Bantuan Hukum Rachmad Gobel | C | Kota GorontaloJln. Sultan Botutihe Depan Kantor Pegadaian Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo | 0823 9366 6066 rumahbantuanhukumrachmatgobel@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA GORONTALO | B | Kota GorontaloJl. Beringin No. 346 Kel. Huangobotu Kec. Dungingi Kota Gorontalo | 04358524026 081224385101 ylbhi.gorontalo2015@gmail.com |
| YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM GORONTALO | B | Kota GorontaloJl. Manado Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo | 0435-8527413 085240273446 yadikdamgorontalo@gmail.com |
| Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat | B | Kabupaten PohuwatoJALAN KUSNO DANUPOYO KOMPLEKS MASJID AGUNG POHUWATO | 082291808931 082395016586 lbhrumahrakyat@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAHANA KEADILAN POHUWATO | C | Kabupaten PohuwatoJALAN MH. THAMRIN, DUSUN MEKAR, DESA PALOPO, KECAMATAN MARISA, KABUPATEN POHUWATO | 082271552445 082291177870 lbhwahanakeadilan2018@gmail.com |
Cara meminta bantuan hukum gratis
Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.
Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).
Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.
Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).
Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?
Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.
Bagaimana jika permohonan saya ditolak?
Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.
Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?
Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.
Sumber dan pemeriksaan
Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.
- BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026