Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum gratis di Sulawesi Tenggara: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi

20 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Sulawesi Tenggara menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.

JAWABAN SINGKAT

Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Sulawesi Tenggara?

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 20 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Sulawesi Tenggara (akreditasi C: 20). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Sulawesi Tenggara

Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.

Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Sulawesi Tenggara (daftar BPHN, diperiksa 23 November 2026)
LembagaAkreditasiKabupaten/kota, alamatKontak
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAUCKota Bau BauJALAN DAYANU IKHSANUDIN BTN WANABAKTI BLOK C3 NOMOR 3 KELURAHAN LIPU KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA04022812145
0811402327
lbhm.baubau@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA SULAWESI TENGGARA CABANG BAUBAUCKota Bau BauJalan Hayam Wuruk No.7 Kel Lanto Kec BAtupuaro, KOta BAubau. Provinsi Sulawesi Teggara081245573324
081245573328
lbhhamicbbaubau@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU CABANG RUMBIACKabupaten BombanaJL. CENDANA, KEL. LAURU, KEC. RUMBIA TENGAH, KAB. BOMBANA085241622889
lbhmrumbia@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU CABANG PASARWAJOCKabupaten ButonJALAN PROTOKOL , KELURAHAN TAKIMPO, KECAMATAN PASARWAJO, KABUPATEN BUTON, PROVINSI SULAWESI TENGGARA082345898111
lbhmbaubaucabangpasarwajo@gmail.com
BAKTI KEADILAN NUSANTARACKota KendariJL. BRIGJEN. M. JOENOES KOMP. SENAPATI LAND BLOK AA 14 BY.PASS082190507373
lbhbken@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM HAMI SULTRACKota KendariJalan Mayjend S. Parman No. 76085241604963
lbhhamisultra76@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUMCKota KendariPERUMAHAN DOSEN KAMPUS LAMA UHO NOMOR A 4085341679970
sultralbhkasasi@gmail.com
Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan SultraCKota KendariJALAN H. LAMUSE NO. 3, KELURAHAN LEPO-LEPO, KECAMATAN BARUGA, KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA082292955543
lbh.mitrakeadilansultra@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHOTOKAN KEADILAN KENDARICKota KendariBTN PURU TAWANG ALUN 2 BLOK D NO.4 KELURAHAN PADALEU, KECAMATAN KAMBU, KOTA KENDARI.081341650502
shotokankeadilankendari00@gmail.com
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KENDARI DI SNGKAT PERKUMPULAN LBH KENDARICKota KendariJl.Mayjen Sutoyo No. 1081242059500
anat_lbh@yahoo.co.id
POSBAKUM ADIN PENGADILAN NEGERI KENDARICKota KendariBtn Margahayu Regency, Blok H3,Kel. Mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari.0853 9478 0245
posbakumadinkendari@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARACKota KendariJl. Sao - Sao No. 208 A+62 82275378395
+62 852 41020698
+62 85255529788
permataadilsulawesitenggara_ylbh@yahoo.co.id
LBH PRO KEADILANCKabupaten KolakaJl. Kadue No. 11 RT/RW. 003/003, Kel. Latambaga,Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara.081341778910
lbh.prokeadilan@gmail.com
Lembaga Bantuan Hukum Hami Sultra Cabang Kolaka UtaraCKabupaten Kolaka UtaraJl Andi Jemma No 18081245722010
lbhhamikolutara@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA SULAWESI TENGGARA CABANG KABUPATEN KONAWECKabupaten KonaweJalan Sultan Hasanuddin No. 153 Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe085241622746
hamikonawe06@gmail.com
POSBAKUM ADIN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI (POSBAKUM ADIN PTUN KENDARI)CKabupaten KonaweJl. inolobunggadue II Perumahan tumpas residen kelurahan tumpas kecamatan Unaaha kabupaten Konawe085210998697
ptunkendari.posbakumadin@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM HAMI SULTRA CABANG KONAWE SELATANCKabupaten Konawe Selatanjalan poros andoolo - kendari, kelurahan potoro depan BPJS Kesehatan.082386046624
konsellbhhami@gmail.com
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) KONAWE SELATANCKabupaten Konawe SelatanJALAN Poros Tinanggea - Punggaluku. Kec. LAEYA082247041197
posbakumadinkonaweselatan@gmail.com
Lembaga Bantuan Hukum MunaCKabupaten MunaJLN. PAELANGKUTA085342422762
082188578668
lbhmuna@gmail.com
Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi ManusiaCKabupaten MunaJalan Bunga Kamboja, Ruko. C082393233386
lbhpekham@gmail.com

Cara meminta bantuan hukum gratis

  1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.

  2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).

  3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

  4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

Halaman terkait

Bantuan hukum gratis

Pemberi bantuan hukum di provinsi lain

Sumber dan pemeriksaan

Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.

  1. BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
  2. JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  3. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  4. JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  5. JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  6. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  7. Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026

Bantuan hukum di provinsi lain