Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum gratis di Riau: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi

22 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Riau menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.

JAWABAN SINGKAT

Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Riau?

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 22 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Riau (akreditasi A: 1, B: 2, C: 19). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Riau

Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.

Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Riau (daftar BPHN, diperiksa 23 November 2026)
LembagaAkreditasiKabupaten/kota, alamatKontak
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NEGERI JUNJUNGAN BENGKALISBKabupaten BengkalisJalan Bantan Gg. Panti, RT 001/RW 006, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis-Riau-Indonesia08117600038
082283849032
lembagabantuanhukumknjb@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA FATHIACKabupaten BengkalisJL. PERTANIAN , DUSUN 04081351318108
081371061348
lbhmitrafathia@gmail.com
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KOTA DUMAICKota DumaiJL. Jakolin /NotoprabuNo 24 A (Bukit Datuk Lama) RT 2 RW 0 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Provinsi Riau0812-7562-6470
posbakumadindumai@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN MARKFEN JUSTICECKabupaten Indragiri HilirJALAN MANDALA NO. 55081378048003
ylbhk.markfenjustice@gmail.com
YAYASAN BANTUAN HUKUM ALMIZANCKabupaten Indragiri HuluJl. Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi riau082385711016
lbhalmizan@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA BATAS INDRAGIRICKabupaten Indragiri HuluJL.AZKI ARIS No.990769324880
+6281311136369
+6281275333111
lbh.indragiri@gmail.com
FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIACKabupaten KamparJl.A.Rahman Saleh No. 56 RT 002 RW 008 Kel Bangkinang kec.Bangkinang Kota - Riau08217223 8480
lbhfmmi@gmail.com
BANTUAN HUKUM GERADIN KOTA PEKANBARUCKota PekanbaruJl. Karya Agung No.1F0811824411
bankumgeradinpekanbaru@gmail.com
LBH TUAH NEGERI NUSANTARA PEKANBARUCKota PekanbaruJalan Soekarno-Hatta, Komplek Central Bisnis, Blok C 4, No.20 RT 003/RW 008, Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau085271238353
lbhtnnpekanbaru@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNINGCKota PekanbaruJl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau. (Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Gedung Marbakri Lantai II)0811768677
robertlibra87@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMBELA RAKYAT DARI MARGA TAFONAO INDONESIACKota PekanbaruJL. SENTOSA PERUM. ALIFA Blok R No. 8, KEL,SIDOMULYO BARAT, KEC. TUAMADANI (TAMPAN), KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU.082227189838
lbhpermata2020@gmail.com
PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG RIAUCKota PekanbaruKomplek perkantoran Taman Mella Blok E No. 4 Lantai 1Jl. Tuanku Tambusai/Nangka082384276449
pahamriau1921@gmail.com
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI PEKANBARUCKota PekanbaruJl. Arifin Ahmad, Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, RT. 01/RW. 15, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru - Riau082382778822
dpcperadipekanbaru@gmail.com
YAYASAN HARAPAN RIAU SEJAHTERACKota PekanbaruJL. MARSAN SEJAHTERA08121537588
085278027354
yhrsejahtera@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) PEKANBARUCKota PekanbaruJl. Sapta Taruna No. 51076145832
0811765832
lbh.pekanbaru_ylbhi@yahoo.co.id
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) PELALAWANCKabupaten PelalawanJl. Lintas TImur KM 50 RT 001 RW 001, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau085272777773
pelalawan@posbakumadin.com
YAYASAN BANTUAN HUKUM SENDRORO NUSANTARACKabupaten PelalawanJALAN MAHARAJA INDRA+62 812-7649-7155
+62 853-1543-0503
ybhsendroronusantara2024@gmail.com
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANANDAAKabupaten Rokan HilirJalan Pusara Hilir No.17082170905597
lbhananda@gmail.com
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHATVABKabupaten Rokan HilirJalan Rambutan Pematang Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau082181881881
kalnasurya@gmail.com
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perisai Negeri Seribu SulukCKabupaten Rokan HuluJalan Lingkar Dataran Tinggi Pematang Baih Rt. 002/Rw. 003 Pasir Putih Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu081261463213
082269713018
ylbhperisainns@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAHABAT KEADILAN ROKAN HULUCKabupaten Rokan HuluJl. Hang Tuah Nomor 115 RT 002/RW 006, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu081328372001
ylbh.sk.rohul@gmail.com
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SIAKCKabupaten SiakJl. SULTAN SYARIF HASYIM GG. MEMPOYAN0821-7225-0088
siak@posbakumadin.com

Cara meminta bantuan hukum gratis

  1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.

  2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).

  3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

  4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

Halaman terkait

Bantuan hukum gratis

Pemberi bantuan hukum di provinsi lain

Sumber dan pemeriksaan

Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.

  1. BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
  2. JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  3. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  4. JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  5. JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  6. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  7. Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026

Bantuan hukum di provinsi lain