Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum gratis di Nusa Tenggara Barat: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi

20 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Nusa Tenggara Barat menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.

JAWABAN SINGKAT

Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Nusa Tenggara Barat?

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 20 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Nusa Tenggara Barat (akreditasi A: 2, B: 6, C: 12). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Nusa Tenggara Barat

Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.

Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Nusa Tenggara Barat (daftar BPHN, diperiksa 23 November 2026)
LembagaAkreditasiKabupaten/kota, alamatKontak
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KSATRIACKota BimaJALAN SOEKARNO HATTA NO 22 KOTA BIMA-NTB085237351188
sumantrideje@gmail.com
POSBAKUMADIN BIMAAKota BimaJln. Jend.Sudirman Nomor 13 Rt 17 Rw 06 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima.085236857222
081252300043
posbakumadinkabupatenbima@gmail.com
pos bantuan hukum dompuCKabupaten DompuJln lintas Dompu085333436163
dompu@posbakumadin.com
PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM ADELIA INDONESIACKabupaten Lombok BaratJln. K.H Ahmad Dahlan Dusun Yamarai Bale Lumbung Residen II Blok 2 Nomor 3085225418229
081806709790
bantuanhukumadelia@gmail.com
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MATARAMBKabupaten Lombok BaratJln. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai081917091007
mataramntb@posbakumadin.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) LINGKAR PELINDUNG NUSA TENGGARA BARATCKabupaten Lombok TengahJalan Raya Praya-Kopang Km. 12087864188132
lingkarpelindung731@gmail.com
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SATRIABKabupaten Lombok TengahJalan Anyelir No. 02 Prapen, Praya, Lombok Tengah, NTB081803612224
lsatpatriot@gmail.com
SERIKAT PEKKA LOMBOK TENGAHCKabupaten Lombok TengahDusun Kebun Tengak, Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.087760101119
081931881989
087765484915
pekkaloteng@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DHARMA YUSTISIA NUSA TENGGARA BARAT (LBH DY-NTB)BKabupaten Lombok TengahJl. Sultan Hasanudin no.10 Praya0818364164
jurnalis.sh@gmail.com
LBH PILAR KEADILAN SELAPARANGCKabupaten Lombok TimurRT .01 LINGKUNGAN SANDUBAYA KELURAHAN SANDUBAYA KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR087766846783
085940431023
selaparanglbh@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK KEADILANCKabupaten Lombok TimurJalan Lalu Muhdar, Lingkungan Reban Tebu Timur Rt. 16, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.0818543211
lbhuntukkeadilan@gmail.com
POSBAKUMADIN LOMBOK TIMURBKabupaten Lombok TimurJalan Sukarno Hatta Bukit Indah, Uka-Uka, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat081918171973
lomboktimur@posbakumadin.com
ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA KEADILAN NUSA TENGGARA BARAT DISINGKAT APIK NTBBKota MataramJl. Dr. Soetomo No. 19 Lt. II Gedung Bank Samawa Kencana, Karang Baru Kota Mataram082339593221
lbhapikntb@yahoo.co.id
Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas MataramCKota MataramJalan Majapahit No. 62087857658910
laboratoriumhukumunram@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELANGIAKota MataramJl. Abdul Kadir Munsyi, Gang Kenanga No. 4, Lingkungan Punia Jamak, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram - Kota Mataram082339621182
lbhpelangi@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILANCKota MataramJalan Angklung Raya Nomor 1 Karang Bedil087864999399
087862142190
lbh.padi@gmail.com
LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH) NTBCKota MataramJln, adi sucipto, Perumahan adi sucipro residen blok B3+62878-8591-2386
obh.lsbhntb@gmail.com
PERKUMPULAN GRAVITASI MATARAMCKota MataramJl. Pelikan No.01 Pajang Timur - Mataram.081236095706
gravitasimataram@yahoo.com
PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK NUSA TENGGARA BARAT (LPA NTB)CKota MataramJl. Kesehatan I/Indrakila no. 8 pajang timur087765303337
lpantb02@hotmail.com
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas SamawaBKabupaten SumbawaJalan Raya Sering Sumbawa Besar - Nusa Tenggara Barat0371625848
08174742548
081353311948
lkbhunsa26@gmail.com

Cara meminta bantuan hukum gratis

  1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.

  2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).

  3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

  4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

Halaman terkait

Bantuan hukum gratis

Pemberi bantuan hukum di provinsi lain

Sumber dan pemeriksaan

Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.

  1. BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
  2. JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  3. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  4. JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  5. JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  6. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  7. Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026

Bantuan hukum di provinsi lain