BANTUAN HUKUM GRATIS
Bantuan hukum gratis di Kepulauan Bangka Belitung: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi
10 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kepulauan Bangka Belitung menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.
JAWABAN SINGKAT
Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Kepulauan Bangka Belitung?
Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 10 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Kepulauan Bangka Belitung (akreditasi B: 3, C: 7). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.
Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kepulauan Bangka Belitung
Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.
Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.
| Lembaga | Akreditasi | Kabupaten/kota, alamat | Kontak |
|---|---|---|---|
| HATAMI KONIAH | C | Kabupaten BangkaJalan Jend. Sudirman No.231 | 081271226010 yayasanhatami@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LENTERA SERUMPUN SEBALAI | C | Kabupaten BangkaJl. Raya Perumahan Lega Sutra No.4 | 071793935 082320818222 lbhlss1803@gmail.com |
| Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rusti Justicia | C | Kabupaten BangkaJalan Raya Pangkalpinang-Sungailiat Km. 7 Pagarawan | 08225380636753 081278444428 rustijusticiababel@gmail.com |
| MILINIAL BANGKA TENGAH KEADILAN | C | Kabupaten Bangka TengahJl. Raya Desa Penyak Rt 014 Rw 000 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah (33181) | 081319005890 mbkbateng@gmail.com |
| Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung | B | Kabupaten BelitungJalan Gajah Mada No. 57 Rt 035 Rw 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 0719-9301458 087713409607 belitunglkbh@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA (LBH KUBI) | C | Kota Pangkal PinangJl Sumedang No. 147 , Kel. kejaksaan, Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684 | 07179118390 082177338456 081222224686 081266553390 082183379999 kubi@lbh.or.id |
| LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PANCASILA | B | Kota Pangkal PinangJALAN MELATI 258 RT 003 RW 001 KELURAHAN BUKIT MERAPIN KECAMATAN GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG- KEP. BANGKA BELITUNG | 08127175080 08118099970 lphdanhampancasila01@gmail.com |
| PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL-HAKIM BANGKA BELITUNG | C | Kota Pangkal PinangJALAN BATIN TIKAL NO. 135 A | 081367736223 plbhalhakimbabel@gmail.com |
| PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNG | C | Kota Pangkal PinangJln. Betutu RT/RW 02/01 Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang | 082377222193 lbh.legaljustice@gmail.com |
| PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BABEL (PDKP BABEL) | B | Kota Pangkal PinangJL. Stania No.133 Kel.Taman Bunga Kec.Gerunggang Pangkal Pinang - Bangka Belitung 33123 | 0717422359 082280189622 081995265000 pdkpbabel@gmail.com |
Cara meminta bantuan hukum gratis
Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.
Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).
Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.
Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).
Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?
Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.
Bagaimana jika permohonan saya ditolak?
Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.
Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?
Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.
Sumber dan pemeriksaan
Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.
- BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026