Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum gratis di Kepulauan Bangka Belitung: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi

10 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kepulauan Bangka Belitung menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.

JAWABAN SINGKAT

Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Kepulauan Bangka Belitung?

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 10 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Kepulauan Bangka Belitung (akreditasi B: 3, C: 7). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kepulauan Bangka Belitung

Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.

Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kepulauan Bangka Belitung (daftar BPHN, diperiksa 23 November 2026)
LembagaAkreditasiKabupaten/kota, alamatKontak
HATAMI KONIAHCKabupaten BangkaJalan Jend. Sudirman No.231081271226010
yayasanhatami@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LENTERA SERUMPUN SEBALAICKabupaten BangkaJl. Raya Perumahan Lega Sutra No.4071793935
082320818222
lbhlss1803@gmail.com
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rusti JusticiaCKabupaten BangkaJalan Raya Pangkalpinang-Sungailiat Km. 7 Pagarawan08225380636753
081278444428
rustijusticiababel@gmail.com
MILINIAL BANGKA TENGAH KEADILANCKabupaten Bangka TengahJl. Raya Desa Penyak Rt 014 Rw 000 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah (33181)081319005890
mbkbateng@gmail.com
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum BelitungBKabupaten BelitungJalan Gajah Mada No. 57 Rt 035 Rw 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung0719-9301458
087713409607
belitunglkbh@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA (LBH KUBI)CKota Pangkal PinangJl Sumedang No. 147 , Kel. kejaksaan, Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 3368407179118390
082177338456
081222224686
081266553390
082183379999
kubi@lbh.or.id
LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PANCASILABKota Pangkal PinangJALAN MELATI 258 RT 003 RW 001 KELURAHAN BUKIT MERAPIN KECAMATAN GERUNGGANG KOTA PANGKALPINANG- KEP. BANGKA BELITUNG08127175080
08118099970
lphdanhampancasila01@gmail.com
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL-HAKIM BANGKA BELITUNGCKota Pangkal PinangJALAN BATIN TIKAL NO. 135 A081367736223
plbhalhakimbabel@gmail.com
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGAL JUSTICE BANGKA BELITUNGCKota Pangkal PinangJln. Betutu RT/RW 02/01 Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang082377222193
lbh.legaljustice@gmail.com
PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BABEL (PDKP BABEL)BKota Pangkal PinangJL. Stania No.133 Kel.Taman Bunga Kec.Gerunggang Pangkal Pinang - Bangka Belitung 331230717422359
082280189622
081995265000
pdkpbabel@gmail.com

Cara meminta bantuan hukum gratis

  1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.

  2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).

  3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

  4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

Halaman terkait

Bantuan hukum gratis

Pemberi bantuan hukum di provinsi lain

Sumber dan pemeriksaan

Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.

  1. BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
  2. JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  3. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  4. JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  5. JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  6. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  7. Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026

Bantuan hukum di provinsi lain