BANTUAN HUKUM GRATIS
Bantuan hukum gratis di Kepulauan Riau: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi
9 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kepulauan Riau menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.
JAWABAN SINGKAT
Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Kepulauan Riau?
Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 9 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Kepulauan Riau (akreditasi B: 1, C: 8). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.
Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kepulauan Riau
Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.
Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.
| Lembaga | Akreditasi | Kabupaten/kota, alamat | Kontak |
|---|---|---|---|
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON | B | Kota BatamRuko Permata Niaga Blok D No. 3-4, Komplek Sukajadi, Batam | 0778 430990 0853 7450 7258 lbhmawarsaronbtm@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI DAN HARAPAN BANGSA | C | Kota BatamKomplek Pertokoan Rananta Residence Blok A Nomor 11 | 085262781372 lbhpdhbverifikasi@gmail.com |
| YAYASAN SUARA KEADILAN | C | Kota BatamJl Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda, Blk. A3 No.18 | 07787495213 08117778399 suarakeadilan999@gmail.com |
| Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Bertuah Advokasi | C | Kabupaten BintanKP. BUDI MULYA | 0823-8547-4749 0812-7020-5938 ylbhpenberad@gmail.com |
| PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN | C | Kabupaten KarimunJALAN BATU LIPAI GG CENDANA NO 133 | 081266547089 pilarkeadilankarimun01@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAHABAT ANAK INDONESIA | C | Kabupaten KarimunRUKO BALAI GARDEN A1 NO. 10 | 081360307677 081266259107 sahabatanakindonesia@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM TUAH KEADILAN LINGGA | C | Kabupaten LinggaJl. Telex RT.005 RW.008 | 085271117733 lbhtuahkeadilan2020@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM TUAH NEGERI NUSANTARA KEPULAUAN RIAU | C | Kota Tanjung PinangJL. HANDJOYO PUTRO NO.3 KM.9 | 082389878750 lbhtnn.kepri@gmail.com |
| PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA INDONESIA CABANG KEPULAUAN RIAU | C | Kota Tanjung PinangJl. Kuantan, Perumahan Kuantan Indah, Blok C No. 4, Batu 5 Atas, | 081270773612 paham_kepri@yahoo.co.id |
Cara meminta bantuan hukum gratis
Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.
Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).
Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.
Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).
Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?
Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.
Bagaimana jika permohonan saya ditolak?
Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.
Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?
Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.
Sumber dan pemeriksaan
Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.
- BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026