Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum gratis di Kalimantan Tengah: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi

11 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Tengah menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.

JAWABAN SINGKAT

Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Kalimantan Tengah?

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 11 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Kalimantan Tengah (akreditasi B: 4, C: 7). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Tengah

Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.

Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Tengah (daftar BPHN, diperiksa 23 November 2026)
LembagaAkreditasiKabupaten/kota, alamatKontak
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARITO TERBITBKabupaten Barito SelatanJl Pahlawan081349763607
lbhbaritoterbit@gmail.com
PERKUMPULAN PIJAR BARITOBKabupaten Barito UtaraJl. Persemaian No. 52081522899566
081253834690
lbhpijarbaritomute@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUSTIKA BANGSA KANTOR PERWAKILAN KAPUASCKabupaten KapuasJL. Jawa No. 09 Ruko C RT.038 RW. 005 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Provinsi Kalimantan Tengah085249771195
lbhmusba.kapuas@gmail.com
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA HUKUM BERSATUCKabupaten Kotawaringin BaratJalan Utama Pasir Panjang, Perumahan Penaga Permai, Nomor 20,081228802169
082353008320
hukumbersatulbhmitra@gmail.com
PERKUMPULAN EKA HAPAKAT SAMPIT KALIMANTAN TENGAHBKabupaten Kotawaringin TimurJalan Tidar No. 21708125168791
perkumpulanekahapakatsampit@gmail.com
PERKUMPULAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM HABARING HURUNG SAMPITCKabupaten Kotawaringin TimurJl. KI HAJAR DEWANTARA NO. 56 BAAMANG HILIR SAMPIT (KALTENG) KOMPLEK KAMPUS STIH HABARING HURUNG SAMPIT082159963450
pkbhstihsampit@gmail.com
SAHABAT HUKUM BAHALAPCKabupaten Kotawaringin TimurJalan Bumi Raya 1,Perum.Teratai Mas Residence No. 015 RT.025 / RW.002Kel.Baamang Barat, Kec.Baamang, Kab.Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia.082197797709
sahabathukumbahalap@gmail.com
DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PALANGKA RAYACKota PalangkarayaJl. Dr. Murjani No.16 Ruko ABS085332118790
palangkarayaperadi@gmail.com
PERKUMPULAN PENEGAK HUKUM RAKYAT INDONESIACKota PalangkarayaJln. Rajawali VII No. 8808115254774
kantorlbhphri@gmail.com
PERKUMPULAN SAHABAT HUKUMCKota PalangkarayaJALAN RAJAWALI INDUK KM. 5.5082156566938
perkumpulansahabathukum@gmail.com
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah Kalimantan TengahBKota PalangkarayaKomplek Perguruan Muhammadiyah RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya083159782082
081349753489
posbakumaisyiyahkalteng@gmail.com

Cara meminta bantuan hukum gratis

  1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.

  2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).

  3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

  4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

Halaman terkait

Bantuan hukum gratis

Pemberi bantuan hukum di provinsi lain

Sumber dan pemeriksaan

Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.

  1. BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
  2. JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  3. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  4. JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  5. JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  6. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  7. Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026

Bantuan hukum di provinsi lain