BANTUAN HUKUM GRATIS
Bantuan hukum gratis di Kalimantan Tengah: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi
11 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Tengah menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.
JAWABAN SINGKAT
Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Kalimantan Tengah?
Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 11 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Kalimantan Tengah (akreditasi B: 4, C: 7). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.
Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Tengah
Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.
Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.
| Lembaga | Akreditasi | Kabupaten/kota, alamat | Kontak |
|---|---|---|---|
| PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARITO TERBIT | B | Kabupaten Barito SelatanJl Pahlawan | 081349763607 lbhbaritoterbit@gmail.com |
| PERKUMPULAN PIJAR BARITO | B | Kabupaten Barito UtaraJl. Persemaian No. 52 | 081522899566 081253834690 lbhpijarbaritomute@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUSTIKA BANGSA KANTOR PERWAKILAN KAPUAS | C | Kabupaten KapuasJL. Jawa No. 09 Ruko C RT.038 RW. 005 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Provinsi Kalimantan Tengah | 085249771195 lbhmusba.kapuas@gmail.com |
| PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA HUKUM BERSATU | C | Kabupaten Kotawaringin BaratJalan Utama Pasir Panjang, Perumahan Penaga Permai, Nomor 20, | 081228802169 082353008320 hukumbersatulbhmitra@gmail.com |
| PERKUMPULAN EKA HAPAKAT SAMPIT KALIMANTAN TENGAH | B | Kabupaten Kotawaringin TimurJalan Tidar No. 217 | 08125168791 perkumpulanekahapakatsampit@gmail.com |
| PERKUMPULAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM HABARING HURUNG SAMPIT | C | Kabupaten Kotawaringin TimurJl. KI HAJAR DEWANTARA NO. 56 BAAMANG HILIR SAMPIT (KALTENG) KOMPLEK KAMPUS STIH HABARING HURUNG SAMPIT | 082159963450 pkbhstihsampit@gmail.com |
| SAHABAT HUKUM BAHALAP | C | Kabupaten Kotawaringin TimurJalan Bumi Raya 1,Perum.Teratai Mas Residence No. 015 RT.025 / RW.002Kel.Baamang Barat, Kec.Baamang, Kab.Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia. | 082197797709 sahabathukumbahalap@gmail.com |
| DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PALANGKA RAYA | C | Kota PalangkarayaJl. Dr. Murjani No.16 Ruko ABS | 085332118790 palangkarayaperadi@gmail.com |
| PERKUMPULAN PENEGAK HUKUM RAKYAT INDONESIA | C | Kota PalangkarayaJln. Rajawali VII No. 88 | 08115254774 kantorlbhphri@gmail.com |
| PERKUMPULAN SAHABAT HUKUM | C | Kota PalangkarayaJALAN RAJAWALI INDUK KM. 5.5 | 082156566938 perkumpulansahabathukum@gmail.com |
| Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah Kalimantan Tengah | B | Kota PalangkarayaKomplek Perguruan Muhammadiyah RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya | 083159782082 081349753489 posbakumaisyiyahkalteng@gmail.com |
Cara meminta bantuan hukum gratis
Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.
Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).
Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.
Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).
Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?
Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.
Bagaimana jika permohonan saya ditolak?
Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.
Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?
Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.
Sumber dan pemeriksaan
Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.
- BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026