BANTUAN HUKUM GRATIS
Bantuan hukum gratis di Kalimantan Selatan: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi
11 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Selatan menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.
JAWABAN SINGKAT
Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Kalimantan Selatan?
Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 11 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Kalimantan Selatan (akreditasi A: 1, C: 10). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.
Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Selatan
Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.
Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.
| Lembaga | Akreditasi | Kabupaten/kota, alamat | Kontak |
|---|---|---|---|
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM INTAN | C | Kabupaten BanjarJl. A. YANI KM. 38.5 KOMPLEK PERTOKOAN SEKUMPUL BLOK G NO. 13 RT. 001 RW. 005 | 082239937839 081348839011 lbhintan@gmail.com |
| Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum Dan Keadilan | C | Kabupaten BanjarJl. A Yani Km 7,8 Ruko Manhattan Avenue D/11 Citraland | 082255556553 08115186222 lbhpedulihukumdankeadilanbjm@gmail.com |
| PBH GAWI SABUMI | C | Kabupaten BanjarJL. A YANI KM.11,600 TATAHCINA RT.001 RW.OO1 KEL.GAMBUT BARAT KEC.GAMBUT KAB.BANJAR | 082154407000 pbh.gawisabumi@gmail.com |
| POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA BANJARBARU | C | Kota BanjarbaruJl. Sidodadi 2 Nomor 28 RT/RW 005/005Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Kalsel70721 | 081219761030 banjarbaru@posbakumadin.com |
| Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin | C | Kota BanjarmasinJl. A. Yani Km. 4,5, Komplek UIN Antasari Banjarmasin | 08115111800 lkbh@uin-antasari.ac.id |
| LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | C | Kota BanjarmasinJalan Brigjen. H. Hasan Basry Banjarmasin | (0511) 3305066 081348260444 lkbhunlambjm@gmail.com |
| LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN KELUARGA KALIMANTAN SELATAN | A | Kota BanjarmasinJalan H Zafry Zamzam Komplek Pembangunan I, Jalan Safari No. 03 RT. 30 | 085349746903 yulianoersasi@gmail.com |
| Perkumpulan Bantuan hukum Keadilan Banjarmasin | C | Kota Banjarmasinjl ayani km 5,5 no 484 kalimantan selatan banjarmasin | 05113363658 087815294132 purnamatrading123@gmail.com |
| POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KALIMANTAN SELATAN | C | Kota BanjarmasinJalan Cempaka V No. 20 | +6281256109527 posbakumadin.kalsel24@gmail.com |
| Yayasan Bantuan Hukum Sipakatuo | C | Kabupaten Tanah BumbuJl. Dharma Praja | 082327720044 lamsakdir.sh@gmail.com |
| POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT IDONESIA | C | Kabupaten Tanah LautJL. A YANI KEL.SARANG HALANG RT 005 RW 003 KEC. PELAIHARI KAB. TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | 081351083975 08125066975 082331303130 posbakumadintanahlaut@gmail.com |
Cara meminta bantuan hukum gratis
Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.
Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).
Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.
Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).
Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?
Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.
Bagaimana jika permohonan saya ditolak?
Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.
Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?
Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.
Sumber dan pemeriksaan
Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.
- BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026