Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum gratis di Kalimantan Barat: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi

12 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Barat menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.

JAWABAN SINGKAT

Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Kalimantan Barat?

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 12 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Kalimantan Barat (akreditasi B: 1, C: 11). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Barat

Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.

Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Barat (daftar BPHN, diperiksa 23 November 2026)
LembagaAkreditasiKabupaten/kota, alamatKontak
LBH BORNEO TANJUNGPURA INDONESIACKabupaten KetapangJl. Karyatani, No.100, RT.005/RW.001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.081355121632
082159278333
lbhtanjungpuraborneoindonesia@gmail.com
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN MASYARAKAT BERSATU (LBH GEMA BERSATU)CKabupaten KetapangJl.Wr.Supratman Rt 012/Rw 004 Kelurahan Kauman Kecamatan Banua kayong Kabupaten Ketapang08125783041
gemabersatuketapang@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SABAKACKabupaten LandakJalan Panngeran Cinata Gg. Arjun No. 82085215390738
advokat.lamran@gmail.com
Djiwa Sejati KeadilanCKabupaten MelawiJalan Nanga Pinoh-Sintang Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, No. 8, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat089502636709
lbhdjiwasejatikeadilan@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONTIANAKCKota PontianakJl. Karya Kita, Gang Karya Kita 1/Gg Sempit, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak087815545867
heryantoasus@gmail.com
LEMBAGA KAJIAN, KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI (LKKBH FH UPB)CKota PontianakJl. Komodor Yos Sudarso No.1, Sungai Beliung, Kec. Pontianak Bar., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78244+6281257841113
budimansyahmh@gmail.com
Perkumpulan Bantuan Hukum KalimantanCKota PontianakJL. Tanjung Raya 2 Kkomplek Vilajaya Lestari No 2B Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak08115751286
pbh.kalimantan@gmail.com
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas TanjungpuraCKota PontianakJl. Prof. Dokter H Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi Gedung Laboratorium Pengadilan Lt. 2 Fakultas Hukum Untan082208224585
untan.pkbh@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRIDHARMA INDONESIA KABUPATEN SAMBASCKabupaten SambasKomplek Villa Sejahtera IV Blok C8 No.73 Sukaramai Sambas081256445629
082154335626
hamdi.42.cdi@gmail.com
Sembilan Empat Bersatu Cabang SanggauCKabupaten SanggauJalan Jend. Sudirman No. 98+6289676244019
+6282255337676
lbh94bersatu@gmail.com
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PEREMPUAN DAN KELUARGA KALIMANTAN BARATBKota SingkawangJl. U.dahlan M.suka No.22 Kota Singkawang0811563261
ylkbhpeka.singkawang@gmail.com
Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNKA SintangCKabupaten SintangUNIVERSITAS KAPUAS SINTANG JALAN Y.C. OEVANG OERAY NO.920565 2020034
085346347907
rinisafarianingsih@gmail.com

Cara meminta bantuan hukum gratis

  1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.

  2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).

  3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

  4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

Halaman terkait

Bantuan hukum gratis

Pemberi bantuan hukum di provinsi lain

Sumber dan pemeriksaan

Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.

  1. BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
  2. JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  3. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  4. JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  5. JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  6. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  7. Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026

Bantuan hukum di provinsi lain