BANTUAN HUKUM GRATIS
Bantuan hukum gratis di Kalimantan Barat: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi
12 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Barat menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.
JAWABAN SINGKAT
Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Kalimantan Barat?
Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 12 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Kalimantan Barat (akreditasi B: 1, C: 11). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.
Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan Barat
Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.
Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.
| Lembaga | Akreditasi | Kabupaten/kota, alamat | Kontak |
|---|---|---|---|
| LBH BORNEO TANJUNGPURA INDONESIA | C | Kabupaten KetapangJl. Karyatani, No.100, RT.005/RW.001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. | 081355121632 082159278333 lbhtanjungpuraborneoindonesia@gmail.com |
| PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN MASYARAKAT BERSATU (LBH GEMA BERSATU) | C | Kabupaten KetapangJl.Wr.Supratman Rt 012/Rw 004 Kelurahan Kauman Kecamatan Banua kayong Kabupaten Ketapang | 08125783041 gemabersatuketapang@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM SABAKA | C | Kabupaten LandakJalan Panngeran Cinata Gg. Arjun No. 82 | 085215390738 advokat.lamran@gmail.com |
| Djiwa Sejati Keadilan | C | Kabupaten MelawiJalan Nanga Pinoh-Sintang Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, No. 8, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat | 089502636709 lbhdjiwasejatikeadilan@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONTIANAK | C | Kota PontianakJl. Karya Kita, Gang Karya Kita 1/Gg Sempit, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak | 087815545867 heryantoasus@gmail.com |
| LEMBAGA KAJIAN, KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI (LKKBH FH UPB) | C | Kota PontianakJl. Komodor Yos Sudarso No.1, Sungai Beliung, Kec. Pontianak Bar., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78244 | +6281257841113 budimansyahmh@gmail.com |
| Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan | C | Kota PontianakJL. Tanjung Raya 2 Kkomplek Vilajaya Lestari No 2B Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak | 08115751286 pbh.kalimantan@gmail.com |
| Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura | C | Kota PontianakJl. Prof. Dokter H Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi Gedung Laboratorium Pengadilan Lt. 2 Fakultas Hukum Untan | 082208224585 untan.pkbh@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRIDHARMA INDONESIA KABUPATEN SAMBAS | C | Kabupaten SambasKomplek Villa Sejahtera IV Blok C8 No.73 Sukaramai Sambas | 081256445629 082154335626 hamdi.42.cdi@gmail.com |
| Sembilan Empat Bersatu Cabang Sanggau | C | Kabupaten SanggauJalan Jend. Sudirman No. 98 | +6289676244019 +6282255337676 lbh94bersatu@gmail.com |
| LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PEREMPUAN DAN KELUARGA KALIMANTAN BARAT | B | Kota SingkawangJl. U.dahlan M.suka No.22 Kota Singkawang | 0811563261 ylkbhpeka.singkawang@gmail.com |
| Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNKA Sintang | C | Kabupaten SintangUNIVERSITAS KAPUAS SINTANG JALAN Y.C. OEVANG OERAY NO.92 | 0565 2020034 085346347907 rinisafarianingsih@gmail.com |
Cara meminta bantuan hukum gratis
Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.
Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).
Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.
Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).
Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?
Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.
Bagaimana jika permohonan saya ditolak?
Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.
Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?
Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.
Sumber dan pemeriksaan
Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.
- BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026