BANTUAN HUKUM GRATIS
Bantuan hukum gratis di Maluku: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi
9 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Maluku menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.
JAWABAN SINGKAT
Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Maluku?
Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 9 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Maluku (akreditasi B: 3, C: 6). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.
Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Maluku
Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.
Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.
| Lembaga | Akreditasi | Kabupaten/kota, alamat | Kontak |
|---|---|---|---|
| HIMPUNAN MALUKU UNTUK KEMANUSIAN (HUMANUM) | B | Kota AmbonJl. Inatuni No. 1 Karang Panjang, Kelurahan. Amantelu, Kec. Sirimau Ambon | 081343462233 perhimpunan.humanum@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KLINIK HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA | B | Kota AmbonJalan Ir. M. Putuhena, Kampus Universitas Pattimura, Gedung Fakultas Hukum Lt. I, Desa Poka | 09113825203 082239211126 lbhkhfhunpatti@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MALUKU | C | Kota AmbonJl.Ajend. Ambon RT. 001 / RW. 001Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan SirimauKota Ambon 97127 | 081247366428 ylbhimaluku2018@gmail.com |
| YAYASAN POS BANTUAN HUKUM AMBON CABANG NAMLEA | C | Kabupaten BuruYayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea Jl. Ahmad Yani,Bandar Angin,Lorong Jambu Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. | 081247948883 081216905220 ypbhacab.6lea@gmail.com |
| YAYASAN POS BANTUAN HUKUM AMBON | B | Kabupaten Maluku TengahBTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah | 085243551339 082199442265 posbakum.ambon62@gmail.com |
| YAYASAN RANG TUNTUNAN | C | Kabupaten Maluku TenggaraJLN. LANGGUR-KOLSER KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA | +62 813-4306-9297 rangtuntunanyayasan@gmail.com |
| PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM SINAR PAGI CABANG KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR | C | Kabupaten Maluku Tenggara BaratJl. Raya Pertamina, RT. 018/RW. 004, Desa Olilit Raya-Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. | 081282756882 pbhsinarpagi80@gmail.com |
| POSBAKUMADIN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI | C | Kabupaten Maluku Tenggara BaratPN Saumaki Jl. Ir. SoekarRumah Sakit Fatima No. 1 | 081343171770 posbakumadinsaumlaki@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMANAT REFORMASI INDONESIA | C | Kota TualJLN.RAYA FIDITAN PUNCAK KM. 5 NO. 5 DESA FIDITAN. KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL | 085243441177 082244760175 lbharisidbankum@gmail.com |
Cara meminta bantuan hukum gratis
Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.
Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).
Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.
Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).
Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?
Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.
Bagaimana jika permohonan saya ditolak?
Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.
Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?
Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.
Sumber dan pemeriksaan
Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.
- BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026