BANTUAN HUKUM GRATIS
Bantuan hukum gratis di Maluku Utara: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi
13 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Maluku Utara menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.
JAWABAN SINGKAT
Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Maluku Utara?
Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 13 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Maluku Utara (akreditasi B: 3, C: 10). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.
Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Maluku Utara
Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.
Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.
| Lembaga | Akreditasi | Kabupaten/kota, alamat | Kontak |
|---|---|---|---|
| Yayasan Yustisia Cabang Halbar | C | Kabupaten Halmahera BaratKompleks Ruko sasadu Lamo Rt 003/Rw 001 Desa Acango Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara | 081356051578 yustisiahalbar@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA CABANG HALMAHERA SELATAN | C | Kabupaten Halmahera SelatanJl Gedung MTC Lantai II, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan | 082350116249 081326062345 ylbhmaluthalsel29@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT HALMAHERA UTARA | C | Kabupaten Halmahera UtaraDESA WARI KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA | 081343739416 lbhhalut@gmail.com |
| POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) ADIN CABANG HALMAHERA UTARA | C | Kabupaten Halmahera UtaraJl. Kejaksaan, Depan Mesjid Nurul Yaqin, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo , Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. | 081280909093 posbakumadinhalut@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM WALIMA SULA | C | Kabupaten Kepulauan SulaJALAN KOMPLEX NUISUYA DESA WAI BAU, KECAMATAN SANANA KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROFINSI MALUKU UTARA | 085231633387 ylbhwalimasula20@gmail.com |
| YAYASAN BANTUAN HUKUM JUVIS MALUT | C | Kota TernateJl. SANTO PEDRO | 081244569955 juvismalut@gmail.com |
| YAYASAN BANTUAN HUKUM KAPITA MALUKU UTARA | C | Kota TernateJalan cempaka | 08124455250 kapitamalut2018@gmail.com |
| YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKALE MALUT | B | Kota TernateJL. RAYA MANGGA DUA | 081244569955 ybhs.malut@gmail.com |
| YAYASAN BANTUAN HUKUM TRUST MALUKU UTARA | C | Kota TernateJln Hasan Esa RT 003 RW 001 | 082188187717 lbhtrust.malut@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA | B | Kota TernateJL. NUSA INDAH KELURAHAN TANAH TINGGI TERNATE | 08114359557 ylbh.malut29@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA PENGKAJIAN DAN ADVOKASI INDEPENDEN | C | Kota TernateJl. Jan, RT 009/RW 003, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97713. | 082187277414 085245244534 081242364294 ylpai.malut2024@gmail.com |
| YAYASAN YUSTISIA MALUT | B | Kota TernateJl. Tanah Mesjid Rt.002 Rw.05 No.33, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Malut | 085240369888 09213124390 08114325170 yustisiamalut@yahoo.com |
| POSBAKUMADIN KOTA TIDORE | C | Kota Tidore KepulauanRT 06 RW 03 Kelurahan Mareku | 08114316301 tidore.kepulauan@posbakumadin.com |
Cara meminta bantuan hukum gratis
Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.
Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).
Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.
Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).
Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?
Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.
Bagaimana jika permohonan saya ditolak?
Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.
Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?
Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.
Sumber dan pemeriksaan
Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.
- BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026