BANTUAN HUKUM GRATIS
Bantuan hukum gratis di Sumatera Selatan: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi
14 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Sumatera Selatan menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.
JAWABAN SINGKAT
Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Sumatera Selatan?
Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 14 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Sumatera Selatan (akreditasi A: 1, B: 1, C: 12). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.
Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Sumatera Selatan
Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.
Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.
| Lembaga | Akreditasi | Kabupaten/kota, alamat | Kontak |
|---|---|---|---|
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHAT | C | Kabupaten LahatJalan Penghijauan RT. 017 RW. 006, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat | 0811750850 lbhlahat@gmail.com |
| Pusat Bantuan Hukum Silampari | C | Kota Lubuk LinggauJl Cereme No 03 RT 12 | 08117200850 pusbakumsilampari850@gmail.com |
| Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim | C | Kabupaten Muara EnimJalan Pramuka IV No . 5505 | 082182924337 birobantuanhukumserasan@gmail.com |
| LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM MUSI BANYUASIN | C | Kabupaten Musi BanyuasinJL. LINGKAR RANDIK SEKAYU | 081363310202 lkbh.muba@gmail.com |
| YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA | C | Kabupaten Ogan Komering UluJalan A Yani No 116 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU | 085267318600 082182963956 082278795861 geradinbaturaja@gmail.com |
| LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM | C | Kota Pagar AlamJl. Ratu Alamsyah Perwira Negara Rt. 001 Rw. 001 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Kodepos 31521 (tutin mobil) | (0730) 621967 081379717277 sumsellbhcabpga@gmail.com |
| KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA | C | Kota PalembangJl. Kol.h. Animan Achyad (d/h Sukabangun Ii) Km 6,5 Lr. Sukapandai No.1475 A Rt.25 Rw.04 (wisma Stihpada) Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan | 08127318907 kh.polisabdihukum@gmail.com |
| LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA SELATAN (LBH SUMSEL) | C | Kota PalembangJl. Pendawa Lrg. Nakula No. 567 Palembang | 081377670333 lbhsumsel898@gmail.com |
| POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG | C | Kota PalembangJL. Tanjung Barangan Komp.Barangan Kirana Home Blok I No.2 | 081367601844 posbakumadinperadinplg@gmail.com |
| PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI PALEMBANG | C | Kota PalembangJalan Sukabangun II | 0813-6833-4994 pbh.palembang@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK SUMATERA SELATAN | C | Kota PalembangJalan Sekip Bendung Dalam No. : 009 | 082177700069 yayasanlbhapiksumsel@gmail.com |
| Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumsel | C | Kota PalembangJalan Kapten A Rivai No.50-51 | 081273194701 ylbhikadinsumsel1@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI LBH) PALEMBANG | B | Kota PalembangJl. HBR Motik Komp Griya Kelapa Indah Blok C No. 12 Kel. Alang-alang Lebar Palembang | 0711 5610122 082178012303 ylbhilbhpalembang@gmail.com |
| YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA | A | Kota PalembangJl. Suhada No. 007 RT. 26/08 Kel. Larok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang | 081373028636 lbhsejahterapalembang@gmail.com |
Cara meminta bantuan hukum gratis
Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.
Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).
Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.
Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).
Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?
Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.
Bagaimana jika permohonan saya ditolak?
Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.
Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?
Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.
Sumber dan pemeriksaan
Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.
- BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
- peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
- Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026