Panduan independen untuk warga Indonesia. Bukan situs pemerintah.
ppanduanwarga.Cari

BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum gratis di Sumatera Selatan: daftar pemberi bantuan hukum terakreditasi

14 pemberi bantuan hukum terakreditasi di Sumatera Selatan menurut daftar resmi BPHN: nama, alamat, akreditasi, kontak, dan cara meminta bantuan hukum gratis.

JAWABAN SINGKAT

Di mana mendapat bantuan hukum gratis di Sumatera Selatan?

Daftar resmi BPHN yang kami periksa pada 23 November 2026 mencantumkan 14 pemberi bantuan hukum terakreditasi yang berkedudukan di Sumatera Selatan (akreditasi A: 1, B: 1, C: 12). Mereka memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu membayar advokat, dilarang meminta bayaran, dan wajib menjawab permohonan paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (UU 16/2011 dan PP 42/2013). Bawa identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk konsultasi awal, Anda juga dapat mendatangi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kantor desa atau kelurahan.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Sumatera Selatan

Diurutkan menurut kabupaten atau kota, lalu nama lembaga. Nama, alamat, peringkat akreditasi, dan kontak sesuai daftar BPHN. Kami tidak menilai atau merekomendasikan lembaga tertentu. Jika nomor tidak tersambung, hubungi lembaga lain dalam daftar atau Posbankum di kantor desa atau kelurahan.

Menurut aturan verifikasi dan akreditasi yang berlaku sekarang (Permenkum 37/2025 Pasal 21), peringkat A adalah yang tertinggi; peringkat ditentukan antara lain oleh jumlah perkara yang ditangani, program nonlitigasi, serta jumlah advokat dan paralegal.

Pemberi bantuan hukum terakreditasi di Sumatera Selatan (daftar BPHN, diperiksa 23 November 2026)
LembagaAkreditasiKabupaten/kota, alamatKontak
LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHATCKabupaten LahatJalan Penghijauan RT. 017 RW. 006, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat0811750850
lbhlahat@gmail.com
Pusat Bantuan Hukum SilampariCKota Lubuk LinggauJl Cereme No 03 RT 1208117200850
pusbakumsilampari850@gmail.com
Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara EnimCKabupaten Muara EnimJalan Pramuka IV No . 5505082182924337
birobantuanhukumserasan@gmail.com
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM MUSI BANYUASINCKabupaten Musi BanyuasinJL. LINGKAR RANDIK SEKAYU081363310202
lkbh.muba@gmail.com
YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJACKabupaten Ogan Komering UluJalan A Yani No 116 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU085267318600
082182963956
082278795861
geradinbaturaja@gmail.com
LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAMCKota Pagar AlamJl. Ratu Alamsyah Perwira Negara Rt. 001 Rw. 001 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Kodepos 31521 (tutin mobil)(0730) 621967
081379717277
sumsellbhcabpga@gmail.com
KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDACKota PalembangJl. Kol.h. Animan Achyad (d/h Sukabangun Ii) Km 6,5 Lr. Sukapandai No.1475 A Rt.25 Rw.04 (wisma Stihpada) Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan08127318907
kh.polisabdihukum@gmail.com
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA SELATAN (LBH SUMSEL)CKota PalembangJl. Pendawa Lrg. Nakula No. 567 Palembang081377670333
lbhsumsel898@gmail.com
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANGCKota PalembangJL. Tanjung Barangan Komp.Barangan Kirana Home Blok I No.2081367601844
posbakumadinperadinplg@gmail.com
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI PALEMBANGCKota PalembangJalan Sukabangun II0813-6833-4994
pbh.palembang@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK SUMATERA SELATANCKota PalembangJalan Sekip Bendung Dalam No. : 009082177700069
yayasanlbhapiksumsel@gmail.com
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SumselCKota PalembangJalan Kapten A Rivai No.50-51081273194701
ylbhikadinsumsel1@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI LBH) PALEMBANGBKota PalembangJl. HBR Motik Komp Griya Kelapa Indah Blok C No. 12 Kel. Alang-alang Lebar Palembang0711 5610122
082178012303
ylbhilbhpalembang@gmail.com
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYAAKota PalembangJl. Suhada No. 007 RT. 26/08 Kel. Larok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang081373028636
lbhsejahterapalembang@gmail.com

Cara meminta bantuan hukum gratis

  1. Hubungi lembaga lebih dulu lewat telepon atau email untuk memastikan alamat dan jam layanannya.

  2. Siapkan identitas, uraian singkat masalah, dokumen perkara, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa. Jika tidak ada, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bukti penerima Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain dapat menggantikannya (PP 42/2013 Pasal 8).

  3. Lembaga wajib memeriksa kelengkapan berkas paling lama 1 hari kerja, lalu menyatakan menerima atau menolak secara tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap.

  4. Bantuan ini cuma-cuma: pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau menerima pembayaran dari Anda atau pihak lain yang terkait perkara (UU 16/2011 Pasal 20).

Panduan lengkap: bantuan hukum gratis, Posbankum, dan pembebasan biaya perkara

Pertanyaan yang sering diajukan

Siapa yang bisa memakai layanan bantuan hukum gratis ini?

Menurut UU 16/2011, bantuan hukum ditujukan bagi orang atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Posbankum di kantor desa dan kelurahan melayani semua lapisan masyarakat untuk informasi, konsultasi, dan mediasi.

Bagaimana jika permohonan saya ditolak?

Penolakan harus disertai alasan tertulis paling lama 3 hari kerja setelah berkas lengkap (PP 42/2013 Pasal 11). Mintalah penjelasannya, lengkapi dokumen yang kurang, atau ajukan ke pemberi bantuan hukum lain dalam daftar.

Bagaimana jika tidak ada lembaga di dekat saya?

Mulailah dari Posbankum di kantor desa atau kelurahan. Paralegalnya dapat membuat surat rujukan ke advokat dari pemberi bantuan hukum terakreditasi (Permenkum 34/2025). Di pengadilan negeri dan pengadilan agama, Posbakum juga memberi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberi bantuan gratis.

Halaman terkait

Bantuan hukum gratis

Pemberi bantuan hukum di provinsi lain

Sumber dan pemeriksaan

Daftar lembaga disalin dari Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN pada . Daftar resmi BPHN yang berlaku; kontak lembaga dapat berubah.

  1. BPHN, Kementerian Hukum: Portal Informasi Bantuan Hukum, Cari OBH Terdekat ↗bantuanhukum.bphn.go.id · Diakses 23 November 2026
  2. JDIH BPK: Permenkum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025–2029 (777 lembaga terakreditasi periode 2025–2027) ↗peraturan.bpk.go.id · Diakses 23 November 2026
  3. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  4. JDIH Kemenkeu: naskah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  5. JDIH Kemenkeu: naskah PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ↗jdih.kemenkeu.go.id · Diakses 23 November 2026
  6. peraturan.go.id: Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ↗peraturan.go.id · Diakses 23 November 2026
  7. Mahkamah Agung, Ditjen Badilum: SOP layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Perma 1/2014) ↗badilum.mahkamahagung.go.id · Diakses 23 November 2026

Bantuan hukum di provinsi lain